KESULTANAN BARUS

Ahmad Ibnu Majid: Singa Lautan di Abad ke-15 M

2010-06-30T20:37:00.000-07:00

Singa Lautan. Begitulah dunia maritim Islam dan Barat menjuluki Ahmad Ibnu Majid. Navi gator Muslim di abad ke-15 itu sungguh sangat disegani para pelaut pada zamannya. Keberanian nya menantang ganasnya gelombang lautan menjadikannya seorang legendaris. Kemampuan dan keandalannya dalam seni navigasi dicatat dalam sejarah dengan tinta emas.

Ibnu Majid yang terlahir di Julphar, sekarang dikenal Ras Al Khaimah, yang berada di salah satu dari tujuh kota Uni Emirat Arab pada 1421 M itu juga dikenal sebagai ahli pembuat peta atau kartografer. Muhammad Razi dalam karyanya bertajuk 50 Ilmuwan Muslim Populer mengungkapkan, masa hidup Ibnu Majid pada akhir abad ke-15 M, bertepatan dengan upaya penjelajah Eropa mencari jalur baru ke Asia.

Pada era itu pula, Portugis memiliki seorang pelaut terkemuka bernama Vasco Da Gama. Pelaut kenamaan dari Eropa itu memimpin sebuah ekspedisi bahari untuk menemukan Tanjung Harapan di selatan Afrika pada tahun1498 M. Penemuan itu membuat bangsa Eropa menemukan jalur baru ke benua Asia, yang sebelumnya harus melewati tanah Islam di Timur Tengah.
Keberhasilan Vasco da Gama itu tak ada artinya bila tak dibantu seorang navigator Mus lim yang pemberani. Dialah Ahmad Ibnu Majid ini. “Ia pernah diangkat sebagai naviga tor Vasco Da Gama, walau ternyata penelitian masa kini membuktikan bahwa bukannya dia, melainkan seorang Muslim dari Gujarat yang melakukannya,” ungkap Muhammad Razi.

Meski penelitian terbaru tak membuktikan nya, sejarah tetap mencatat Ibnu Majid sebagai seorang pelaut, navigator dan pembuat peta yang sangat masyhur. Tak cuma itu, ia pun berhasil menuliskan sebuah buku yang sangat diakui dan dikagumi. Pada saat hidup nya, Ibnu Majid pun telah mampu membuat kompas.

Dunia maritim bukanlah hal yang aneh bagi Ibnu Majid. Sejak kecil lautan telah men jadi bagian hidupnya, karena ia memang tumbuh dari keluarga pelaut. Tak aneh bila pada usia 17 tahun, Ibnu Majid sudah sangat jago mengemudikan kapal laut.

“Keluarga Ahmad Ibnu Majid berasal dari Najd di Semenanjung Arabi. Darah pelaut mengalir ditubuhnya. Hal ini karena kakek dan ayahnya juga merupakan seorang pelaut. Ayahnya bahkan pernah menulis buku tentang navigasi di lautan sekitar Hijaz,” tutur Muhammad Razi.

Lantaran terbiasa mengikuti pelayaran di Laut Merah bersama ayahnya, sang navigator bersama teman-temannya juga memiliki ide melakukan pelayaran di sejumlah daerah. Ber bekal keberanian dan tekad baja, ia bersa ma sekelompok pelaut melakukan penjela jahan yang lebih luas. Ibnu Majid pun meng arungi Samudera Hindia.

Penjelajahannya yang begitu lama di Samu dera Hindia membuat Ibnu Majid sangat memahami seluk beluk daerah itu. Malah, ia menulis sejumlah pandangannya yang sangat penting bagi dunia kelautan pada masa itu. Berkat keberaniannya menyusuri daerah baru yang jarang dikunjungi, Ibnu Majid pun kian dikenal. Setiap penjelajahannya didukung alat canggih seperti kompas yang dibuatnya sendiri, tentu saja kompas ini jauh lebih detail dari kompas modern.

“Dengan bantuan kompasnya, ia juga berhasil menjelajahi daerah pantai Benua Afrika, mulai dari Luat Merah ke arah selatanlalu ke Barat hingga Maroko dan Laut Tengah. Tak diragukan lagi, ilmu kelautan adalah sesuatau hal yang sangat dikuasai dan dipahaminya, papar Muhammad Razi.

Seringnya ia melakukan penjelajahan di berbagai daerah, tentu saja membuatnya memiliki banyak kenalan dan teman. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Vasco Da Gama, pelaut asal Purtugis itu. Mungkin karena Vas co Da Gama sangat mengagumi kompas yang dibuatnya serta pengetahuan yang dikuasai nya, Ibnu Majid pun diajakVasco da Gama untuk turut serta dalam ekspedisi pelayaran yang akan dipimpinnya.

Saat itulah, namanya semakin terkenal, tak hanya di dunia Muslim, tapi juga di dunia Barat. Pada saat membantu Vasco da Gama, ia mengendalikan perjalanan laut dari benua Afrika ke India. “Untuk mencapai Afrika Timur, orang Portugis mencari informasi secara terus menerus (menyeberangi) Laut Arab sampai seorang pelaut berbakat bernama Ahmad Ibnu Majid ikut terlibat dalam pekerjaan mereka,” papar Qutb al-Din al-Nah ra wali (1511-1582), dalam karyanya bertajuk al-Barq al-yamani fil-fath al-Uthmani, yang dipublikasikan tahun 1892.

Ibnu Majid yang tutup usia pada tahun 1500 M telah mewariskan sederet karya yang sangat penting bagi dunia pelayaran dan kelautan. GR Tibbetts dalam bukunya berjudul Arab Navigation in the Indian Ocean Before the Co ming of the Portuguese, mengungkapkan, karya terpenting dari Ibnu Majid adalah Kitab al-Fawaid fi Usul Ilm al-Bahr wal-Qawaid atau (Buku Pedoman tentang Prinsip dan Per aturan Navigasi), yang ditulisnya pada 1490 M. Buku ini tentu saja sangat bermanfaat, terutama untuk membantu orang teluk Persia menjangkau pantai In dia, Afrika Timur, dan tujuan lainnnya.

Kitab itu merupakan salah satu rujukan terpen ting dalam bidang kelautan pada zamannya. Buku itu merupakan ensiklopedia navigasi yang menjelaskan sejarah dan prinsip da sar navigasi, letak bulan, macam-macam kom pas, perbedaan cara berlayar di berbagai per air an, posisi bintang, jumlah angin musim, dan angin musim laut lainnya, topan, dan be be rapa topik lainya untuk navigator profesional.

Ibnu Majid menulis buku itu berdasarkan pengalaman pribadinya dan juga pengalaman ayahnya yang juga merupakan keluarga navigator terkenal, dan merupakan pengetahuan bagi generasi pelayaran Sa mu dra India. Selain dida sar kan pada pengalamannya, se mua karya Ibnu Majid juga di padukan dengan teori-teori navigasi yang diperoleh dari buku-buku yang ditulis pendahulunya.

Salah satu ilmuwan Muslim yang menjadi rujukan pemikir annya adalah Yaqut Al Hamawi. “Saya memposisikan Ahmad Ibnu Majid diatas Yaqut, karena penyebaran pandangan Ahmad Ibnu Majid begitu meluas dari dari dunia Islam hingga ke Barat, dan turut serta memajukan dasar-dasar ilmu kelautan yang mendukung munculnya pelayaran besar-besaran yang dilakukan Eropa ke seluruh penjuru dunia pada saat itu,” tutur GR Tibbetts.

Sedangkan, kata dia, pengaruh karya Yaqut sangat kuat dalam pengkajian daerahdae rah Islam pada masa itu. Namun pada saat yang sama pandangannya relatif tidak berpengaruh secara langsung terhadap dunia Barat. Begitulah peran dan jasa Ibnu Majid dalam mengembangkan ilmu navigasi dan pelayaran.

Ibnu Majid dan Keunggulan Dunia Islam

Kita menguasai 32 arah mata angin, tirfa, zam, serta pengukuran tinggi bintang, yang tak mereka miliki (Eropa). Mereka tidak menge tahui cara kita melakukan navigasi, tapi kita bisa mengetahui apa yang mereka lakukan dalam navigasi. Kita dapat menggunakan sistem navigasi mereka dan pelayaran de ngan kapal mereka, tutur Ibnu Majid dalam kitab yang ditu lisnya.

Ibnu Majid juga mengungkapkan keunggulan dunia pelayar an Islam lainnya. Menurut dia, Pelaut Muslim telah mengetahui bahwa Samudera Hindia terhubung dengan semua Samudera, dan kita bisa menguasai buku-buku ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan cara mengukur ketinggian bintang, tapi mereka tidak memiliki pengetahuan keting gian bintang.

Mereka tidak punya ilmu pengetahuan dan juga tidak punya buku-buku, hanya kompas dan perhitungan mati. Kita dapat dengan mudah berlayar di kapal mereka dan di atas laut mereka, sehingga mereka menghormati kita. Mereka mengakui kita memiliki ilmu pengetahuan yang lebih baik tentang laut dan navigasi dan hikmah bintang-bintang, tuturnya.

Karya-karya Ibnu Majid memberi pengaruh luas dalam dunia pelayaran baik di dunia Islam maupun dunia Barat. Karyanya telah memberi inspirasi dan semangat bagi para pelaut di zamannya untuk mela kukan penjelajahan. Padahal, sebelumnya sangat sedikit pelaut Arab yang berani mengarungi wilayah yang lebih jauh dari kawasan Laut Merah, Pantai Timur Afrika, hingga Pantai Tenggara Afrika atau Sofala, wilayah dekat Madagaskar.

Sebelum Ibnu Majid menulis buku tentang navigasi dan pelayaran, para pelaut pernah mencoba jalur berdasarkan peta yang dibuat Claudius Ptolemaeus. Dalam peta itu dijelaskan, di selatan Sofala terdapat daratan yang membentang hingga ke Cina di sebelah timur. Hanya celah sempit yang menghu bungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Peta itu lalu dikoreksi Abu Raihan al-Biruni. Ilmuwan Muslim itu menjelaskan ada lautan, bukan hanya selat, yang menghubungkan dua samudra besar tersebut. Ibnu Majid pun membenarkan teori al-Biruni. Ia membenarkan terori al-Biruni berdasarkan pengalamannya menjelajahi lautan.

Menurut Ibnu Majid, di selatan Sofala terdapat selat yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ia telah mengoreksi kesalahan peta yang dibuat Ptolemaeus. Semua itu berkat rasa keingintahuannya yang begitu besar tentang wilayah pantai Afrika secara keseluruhan. Saat itu, ia melakukan ekspedisi keliling benua Afrika mulai dari Laut Merah ke arah selatan lalu ke barat hingga Maroko dan Laut Tengah. Inilah yang mengantarkannya pada suatu kebenaran.

Ibnu Majid pun dikenal sebagai pembuat kompas dengan 32 arah mata angin. Tentu saja kompas ini jauh lebih detil dengan kompas buatan ahli masa itu, terutama orang Mesir dan Maroko. Kreasi itu akhirnya dikenal sebagai bentuk awal kompas modern.

Ketika Ibnu Majid bertemu dengan para pelaut Portugis yang terkenal dalam penjelajahannya, termasuk Vasco Da Gama, ia menunjukkan kompas buatannya itu. Kala itu, para pelaut Portugis sangat terkesima melihat kompas dengan 32 arah mata angin itu. Mereka juga mengaku belum pernah melihat kompas seperti itu sebelumnya.

Polri Fokus pada Premanisme yang Libatkan Tokoh Masyarakat

2009-10-25T22:14:00.000-07:00

Mabes Polri masih fokus menumpas kejahatan jalanan yang dimulai sejak tahun 2008 lalu. Selain itu, Polri juga memberikan perhatian untuk kejahatan yang melibatkan tokoh masyarakat.

"Kejahatan-kejahatan konvensional khususnya premanisme, kejahatan jalanan, kejahatan yang libatkan beberapa tokoh masyarakat lainnya jadi atensi kita," ujar Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD).

Hal itu disampaikan BHD usai membuka acara workshop Pati Mabes Polri, di Hotel Safari Garden, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Senin (26/10/2009).

Kapolri menambahkan, nantinya Samapta Polri akan diberdayakan untuk
menangkal aksi kejahatan jalanan.

"Samapta Polri sebagai police backbone dia mampu memberikan satu penangkalan dan pencegahan," terang jenderal bintang empat tersebut.

Medan Election Office Find 19.000 Errors on Voters List

2009-06-21T05:10:00.000-07:00

Medan Election Office (Komisi Pemilihan Umum) in North Sumatra announced its checking results on eligible voter list ahead of presidential election, saying it found double entries and deceased voters on the previous list.

RI not to increase naval fleet in Ambalat

2009-05-26T14:05:00.000-07:00

Indonesia will not increase the strength of its naval fleet in Ambalat waters following border violations by Malaysian naval vessels, Indonesian Navy Chief Admiral Tedjo Edhy Purdijatno said here on Tuesday.

The Indonesian Navy chief said the six warships that had been deployed to guard the border in the area so far were already enough.

Duaribu Naskah Adat Batak "Ngumpet" di Belanda, Jerman

2008-11-27T05:48:00.000-08:00

Sekitar duaribu lebih naskah asli adat Batak, seribudiantaranya terbuat dari kulit kayu, saat ini berada di negeri Belanda dan Jerman, demikian Profesor. Dr. Uli Kozok MA dari Universitas Hawaii, Minoa, AS, di Medan, Kamis.

Uli menambahkan, ribuan naskah asli adat Batak itu dibawa ke luar negeri ketika masa penjajahan Belanda dan masa Zending (Penginjil) I. L Nomensen di tanah Batak.

Saat ini baru dua naskah yang bisa diakses untuk umum karena telah diolah dalam bentuk digital, sementara selebihnya belum dapat diakses karena masih dalam bentuk asli dan dikhawatirkan rusak jika diakses umum.

HMI: Demokrasi di Indonesia Masih Belum Mapan

2008-11-27T05:19:00.000-08:00

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Arip Musthopa, menyatakan, demokrasi Indonesia masih belum mapan dan menuntut tingkat partisipasi yang luas dari rakyat.

“Perubahan bangsa ke arah yang lebih baik, juga menuntut partisipasi luas dari rakyat. Dan Pemilu merupakan momentum atau pintu masuk ke arah tersebut,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut dikatakan Arip Musthopa mengomentari tentang kejenuhan publik atas munculnya banyak partai, lengkap dengan iklan-iklannya yang membingungkan.

Kisruh Pilkada Jatim, Preseden Buruk Bagi Pemilu 2009

2008-11-27T05:09:00.000-08:00

Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Aria Bima menilai, kekisruhan dalam pelaksanaan Pilkada Jawa Timur merupakan preseden buruk bagi Pemilu 2009 mendatang.

“Ketidakpuasan atas kinerja KPUD Jatim terkait proses penghitungan suara pemilihan gubernur putaran ke-2 ini terus merebak. Saya risau dengan itu,” katanya melalui surat elektronik kepada ANTARA, Minggu.

IAIN Sumut Kelola Badan Layanan Umum

2008-11-27T05:08:00.003-08:00

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara berencana akan menerapkan pola tata kelola Badan Layanan Umum (BLU), dari sebelumnya berbentuk Satuan Kerja Biasa (SKB).

“Perubahan pola tata kelola IAIN Sumut menjadi BLU dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat,” kata Rektor IAIN Sumut, Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution, di Medan, Rabu.

Ia mengatakan, usaha ini ditempuh sebagai respon solutif IAIN terhadap berbagai kesulitan yang senantiasa dihadapi akibat dari penguasaan akademik dengan pendekatan birokrasi yang statik.

Sulit Membuktikan Seseorang Direkrut Sebagai Agen Intelijen

2008-11-27T05:08:00.002-08:00

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Ian Santoso menyatakan, sangat sulit membuktikan bahwa seseorang telah direkrut menjadi agen intelijen.

“Seseorang itu juga bisa direkrut menjadi agen intelijen tanpa sepengetahuan atau disadarinya sama sekali,” katanya di Jakarta, Selasa.

Menurut Purnawirawan TNI berbintang tiga, upaya merekrut agen intelijen bisa dilakukan dengan menggunakan sejumlah cara dan dengan tingkatan agen yang berbeda pula, mulai dari agen kelas teri sampai kelas elit.

PLS Alternatif Menekan Angka Pengangguran

2008-11-27T05:08:00.001-08:00

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang berorientasi “life skill” (kecakapan hidup) dapat menjadi alternatif untuk menekan tingginya angka pengangguran di Indonesia.

Praktisi pendidikan Medan, Robert Valentino Tarigan, di Medan, Rabu, mengatakan, PLS merupakan suatu proses pendidikan yang sasaran dan keluarannya berbeda dengan pendidikan sekolah dan bukan merupakan pendidikan sekolah yang dilakukan diluar waktu sekolah.

PLS yang didalamnya terdapat life skill merupakan usaha sadar untuk menyiapkan, meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap daya saing.

PTS Diharapkan Terapkan Sistem Penjaminan Mutu

2008-11-27T05:08:00.000-08:00

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus mampu menerapkan sistem penjamin mutu, dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja.

Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut-NAD, Prof Zainuddin, di Medan, Selasa, mengatakan, secara umum kondisi tata pelaksanaan proses belajar mengajar beberapa PTS di Sumut masih ada yang belum mencapai standar mutu pendidikan yang diinginkan, karenanya kredibilitas PTS masih belum memuaskan stakeholders dan masyarakat.

Kapal Berisi 7 Ton Ikan Tenggelam

2008-11-27T04:24:00.000-08:00

Akibat angin puting beliung menghantam perairan pantai barat, Selasa (25/11) kemarin, 1 unit kapal bagan penangkap ikan KM Lestari tenggelam di perairan Kualo Batang Toru, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Kapal yang sehari-harinya bersandar di tangkahan Murni Jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Habil itu, disebut-sebut mengangkut 7 ton ikan.

Inalum Pasca 2013 Tergantung Pemerintah Indonesia

2008-11-27T04:19:00.000-08:00

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca tahun 2013 sepenuhnya tergantung kebijakan pemerintah Indonesia, apakah masih tetap akan dikerjasamakan dengan pihak asing atau justru akan dikelola sendiri.

“Sesuai ‘master agreement’ kerjasama Indonesia dan Jepang di PT Inalum akan berakhir tahun 2013 dan setelah itu opsi ada di tangan pemerintah Indonesia,” ujar Direktur Umum dan SDM PT Inalum, Nasril Kamaruddin, di Kuala Tanjung, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Rabu.

Sumber

Fenomena Tuan Guru Bajang (TGB) Kiai Haji Zainul Majdi

2008-09-24T07:06:00.000-07:00

Suatu saat menjelang azan subuh, di Desa Empang, Kabupaten Sumbawa, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ratusan warga menghadang mobil yang ditumpangi Didi dalam perjalanan dari Kabupaten Dompu.

Para penghadang itu bukan perampok atau preman. ”Mereka minta saya singgah barang setengah jam,” ucap Didi yang juga dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB) Kiai Haji Zainul Majdi.

Rivaldo To Play in Uzbekistan

2008-08-27T02:32:00.000-07:00

AEK Athens club has confirmed that Rivaldo would sign a two-year contract with Uzbekistan's Bunyodkor to end his professional career.

Rivaldo said earlier that he received 'the kind of offer you can't turn down' from the Uzbek club.

The AEK playmaker got a US 14.6 million dollar offer from Bunyodkor for a two-year contract, Greek daily newspaper SportDay said.

Next

Dubai To Save European Shrinking Economy

2008-08-27T02:07:00.000-07:00

It was supposed to be the battle of the bourses between the US stock market giant Nasdaq and the emerging market pretender Borse Dubai for a $4 billion takeover of the Nordic stock market operator OMX, which operates bourses in Copenhagen, Helsinki, Stockholm, Reykjavik, Riga, Tallinn and Vilnius.

Instead, it turned out to be a marriage of convenience with Nasdaq Stock Market yesterday signing a complex deal with Borse Dubai that underlines US and GCC control of two of the most prestigious stock markets in western Europe.

Liquidity rich Borse Dubai trumped an earlier $3.7 billion recommended offer from Nasdaq for OMX with a $4 billion offer, which was simply difficult to refuse.

Under the deal, Borse Dubai proceeds with its $4 billion takeover of OMX, only to sell all its shares in OMX to Nasdaq. In return, Borse Dubai receives a 20 percent stake in Nasdaq; and acquires Nasdaq’s 28 percent stake in the London Stock Exchange (LSE). Nasdaq has a further option of taking a 33 percent stake in the Dubai International Financial Exchange (DIFX), to be renamed Nasdaq DIFX. The deal allows Dubai to use this name in the Middle East, North Africa and South Asia.

The US bourse is still smarting from the rejection in February 2007 by the shareholders of the UK exchange of its takeover bid for the bourse. Subsequently, Nasdaq announced last month that it would sell some of its 31 percent stake in the London Stock Exchange.

In a seemingly unrelated development yesterday, the Qatar Investment Authority (QIA) confirmed that it had bought a 20 percent stake in the LSE through its wholly owned subsidiary, Qatar Holding. This brings the combined GCC stake in the LSE to 48 percent. QIA confirmed that the investment is a strategic long-term investment and it may put in a takeover bid for the whole of the LSE at a later stage. Both deals will have to be approved by shareholders and regulators in the UK, Europe and the United States.

US President George W. Bush said a national security review will be conducted on the planned investment by Dubai’s state-owned stock exchange in the Nasdaq. “We are going to take a good look at it as to whether it has any national security implications involved in the transaction,” Bush said in response to a question about the deal during a news conference in Washington. “I’m comfortable with the process.”

The last time a Dubai entity bought a major British/European company with strategic infrastructure assets in the US, there was a groundswell of political opposition in the US, bordering on the chauvinistic, to GCC investment in perceived strategic assets such as ports and airports.

The deal in question was the $3.5 billion takeover by Dubai Ports of the UK’s shipping giant, P&O, who also managed several ports in the US. Dubai Ports was forced to divest from the US assets as a condition for the acquisition of P&O. Some Americans did not want Gulf Arabs to manage their ports supposedly because of security concerns.

Will the US regulators see investment in financial services and stock exchanges as a strategic asset? It is unlikely, given Saudi Arabia’s Kingdom Holdings’ stake in Citigroup, for example. However, US Sen. Charles E. Schumer, chairman of the Joint Economic Committee and a senior member of the Senate Banking Committee, has reportedly expressed doubts about the deal, saying it “will raise serious questions that will need to be answered.”

Despite its proposed 20 percent stake in Nasdaq, Borse Dubai’s voting rights in the company will be capped at 5 percent — perhaps to help deflect any concern about a Gulf Arab government owning a sizable chunk of a US exchange. Nasdaq’s president and chief executive, Bob Greifeld, is talking up the deal, telling reporters in Stockholm yesterday that “it’s a good transaction for the US capital markets system and it will make sure that Nasdaq is a key player in the global consolidation. It’s our job to communicate that to legislators and regulators and clearly.”

Bankers in London see this investment in LSE as a strategic investment rather than any attempts to create synergies between the LSE and the stock markets in Dubai and Qatar. Borse Dubai is basically exploring opportunities with capital markets across the globe to leverage technology, liquidity, regulation and expertise, stressed one Dubai banker.

Borse Dubai Chairman Essa Kazim told a press conference yesterday that “our investment in the London Stock Exchange is purely a financial investment. We believe in London as a global financial center, it has great potential to continue to be that way. By entering into a partnership with Nasdaq, we will benefit from Nasdaq’s world-leading brand, technology and platform.”

The LSE yesterday officially welcomed the QIA as a strategic long-term investor, but failed to mention Borse Dubai’s reported acquisition of a 20 percent stake.

Borse Dubai in fact is the holding company for Dubai Financial Market (DFM) and Dubai International Financial Exchange (DIFX).

It was established only a few weeks ago — Aug. 6 — “to consolidate the government of Dubai’s two stock exchanges as well as current investments in other exchanges, expanding Dubai’s position as a global capital market hub.”

The 2015 Dubai Strategic Plan, for instance, defines “financial services and capital markets as a key focus area to support the development and growth of regional capital markets to the highest international standards.”

In fact, the CEO of DIFX is a Swede, Per Larsson, who was the president and chief executive of the OM Group (now OMX) in Sweden from 1996 to 2003.

Larsson led the OM Group through a period of rapid expansion and technological development which culminated in a highly audacious bid for the London Stock Exchange in 2000.

Only a few weeks ago Borse Dubai was reprimanded by the Swedish Securities Council for violating stock market practices when it announced its intentions last month to put in a takeover bid for the Nordic exchange operator OMX.

This is the second agency to reprimand Dubai for the way it has pursued the OMX stake.

The Swedish Financial Supervisory Authority requires any potential owner of the OMX to be “fit and proper.”

The Swedish Securities Council said in a statement that Borse Dubai’s disclosure on Aug. 9 of plans to buy options in OMX had failed to explain that the plans were “directly linked” to an offer to acquire OMX. “Even if the press release is viewed as information of a started book-building process, it’s regarded to have breached good practice on the stock market,” the council said.

“We accept the view of the Securities Council that we ought to have included further information on the option contracts. But based on the circumstances at the time for the release, particularly the fact that no decision had been made whether or not to make an offer, we believe our press releases provided the market with timely, correct and relevant information,” explained Per Larsson at the time.

Borse Dubai has appealed the ruling and it is not clear whether it will have any bearing on the Swedish regulator’s decision to approve or veto the proposed deal with NASDAQ.

Bernanke foresees shrinking economy

2008-08-27T02:05:00.000-07:00

Fed Chairman Ben Bernanke told Congress' Joint Economic Committee that he expects the economy to slow even further. And the housing crisis? It's not his problem.

Arab To Help US and UK Economic Collaps

2008-08-27T01:50:00.001-07:00

The governments of Dubai and Qatar were locked in battle Thursday to gain key footholds in some of the world's top stock exchanges, including the Nasdaq Stock Market and the London Stock Exchange, using cash gained from record oil prices to spark development of their own financial-services industries.

Qatar To Save UK Economic Crisis

2008-08-27T01:50:00.000-07:00

LSE said it "welcomed" the 20% stakeholding from the Qatar Investment Authority. "The QIA and the Exchange have a long standing relationship based on plans to develop the Qatar marketplace and its potential for regional leadership in financial services.

The Exchange believes that, given the strength of Qatar's economy and the development of Doha as a major financial centre, there are significant opportunities to build further this relationship to the mutual benefit of both parties," the LSE said. A spokesman for the LSE declined to comment on the proposed 28% stake that Borse Dubai would take from the Nasdaq

Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah: Menyinari Sirandorung

2008-08-24T01:54:00.000-07:00

Sirandorung, sebuah kecamatan yang terletak 20 km disebeah utara BARUS, atau sekitar 1 jam perjalanan dari Barus...Sebelum dimekarkan menjadi kecamatan tersendiri, Sirandorung merupakan bagian dari Kecamatan Manduamas... Sirandorung bisa dicapai sekitar 3 jam dari kotamadya SIBOLGA.

Di daerah ini kegiatan utama ekonomi adalah pertanian, seperti pohon Kelapa Sawit, pohon karet, pohon coklat, dan tanaman keras lainnya... Sejak tahun 1990 di Sirandorung juga telah ada Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah, yang melaksakan pendidikan setingkat Tsanawiyah (SMP) dan Aliyah (SMU), untuk memajukan pendidikan masyarakat sekitarnya.

A Wonderful Surabaya

2008-08-16T02:31:00.000-07:00

See Deatil Here

Kish, Melaju Melampaui Dubai

2008-08-12T02:58:00.000-07:00

Berbagai event olahraga juga diselenggarakan di Kish, info lebh lengkapnya klik di sini

Bandara Internasional di Kish

2008-08-12T02:55:00.000-07:00

Zona bebas ini juga dilengkapi dengan bandara Internasional yang melalui rute-rute penting di seluruh dunia. Wisata di Kish terasa sangat mengasyikkan.

The Second 7 Star Hotel in Kish

2008-08-12T02:49:00.000-07:00

Here is another 7 Star Hotel project on Kish Island ( built on water and with underwater restaurant ) under construction for 3 years now and expected to be completed in 2006. This one is estimated to cost 1 billion USD and is 100% engineered by Iranian architects.

International Oil Bourse in Kish

2008-08-12T02:45:00.000-07:00

Kish merupakan pusat transaksi minyak dan perdagangan bursa minyak terkemuka di dunia. Sambil berekreasi, para bisnismen ditawari suguhan pariwisata alam yang menakjubkan

More article

Kish University

2008-08-12T02:41:00.000-07:00

Kish juga menghadirkan universitas unggulan dengan berbagai proyek dan program yang mendunia. Namanya universitas Kish. Silahkan klik di sini untuk informasi lebih lanjut.

Kish Festivals

2008-08-12T02:37:00.000-07:00

Salah satu cara menikmati keindahan kish adalah dengan mendatanginya pada saat-saat festival. Silahkan klik link di bawah ini

More Article

New 7 Star Hotel in Kish Island, Iran

2008-08-12T02:31:00.000-07:00

Sebuah mega proyek yang akan selesai tahun 2009. Investasi di Kish Free Trade Zone sekarang ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Dibuat sebagai saingan Dubai, Kish menjanjikan keuntungan berlipat ganda sebelum diserbu oleh investor negara lain. Gambar di samping adalah sebuah proyek hotel bintang tujuh.

Bukit Maraja: Lokalisasi di Simalungun

2008-06-28T19:45:00.000-07:00

Sebanyak 11 PSK (Pekerja Seks Komersial) di Bukit Maraja, Kabupaten Simalungun terserang virus HIV. Hal ini membuat heboh petugas rehabilitasi sosial dan warga sekitarnya. PSK tersebut termasuk dari 430 orang yang terdata pada Dinas Sosial Pemkab Simalungun.

Para PSK tersebut tersebar di 3 wilayah, Bukit Maraja (Kecamatan Gunung Malela), Pagok (Kecamatan Bandar) dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Parapat. Angka ini bisa berubah sesuai situasi dan kondisi.

Kasubdis Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) Dinas Sosial Pemkab Simalungun Drs Zanmas Malau membeberkan angka ini ketika dihubungi, Kamis (24/1) di ruang kerjanya menjawab pertanyaan seputar jumlah PSK dan upaya yang dilakukan mengeleminir jumlah tersebut, setelah dinas ini resmi berdiri sesuai Perda No 20 tahun 2006 tanggal 4 September 2006.

Menurut Zamnas, jumlah PSK di daerah ini mengalami angka turun naik atau fluktuasi disebabkan suasana "musim". Ketika menjelang hari ramai jumlah PSK semakin banyak, tetapi pada bulan seperti sekarang jumlah tersebut semakin mengecil. Dan mengenai tempat mangkal atau kerap disebut lokalisasi semuanya tidak punya izin.

"Tidak ada lokalisasi yang punya izin di Simalungun," tutur Zanmas memberitahukan.

Dinas Sosial, lanjut Malau, tidak mungkin melakukan penutupan lokalisasi karena berbagai pertimbangan. Yang dapat dilakukan hanya sebatas pembinaan dan pengawasan. "Saya kira siapapun tidak mampu menutupnya. Kalau kita tutup sekarang sekejab kemudian akan muncul lokalisasi baru. Istilahnya ada PSK, mucikari, tempat musiman," ungkapnya.

Pada tahun 2007 lalu, lanjut Malau, Dinas Sosial telah melaksanakan program pembinaan dan penyuluhan tentang perdagangan wanita.

"Kita bekerjasama dengan Muspika menerima pengaduan siapa tahu ada diantara PSK yang menjadi korban perdagangan wanita. Namun sampai saat ini tidak ada yang mengadu ke Polsek membuat kita mengambil kesimpulan mereka menjadi PSK bukan karena diperdagangkan," katanya.

Upaya mengeleminir jumlah PSK di Simalungun, menurut Zanmas Malau melalui pembinaan lewat cara razia. Dinas sosial Simalungun diberi target oleh Parawasa di Berastagi (Pusat rehabilitasi wanita tuna susila) untuk mengirimkan PSK yang akan dibina selama 6 bulan di sana.

Setelah keluar dari parawasa semua PSK tidak dibenarkan lagi memasuki lokalisasi dan apabila ditemui di tempat tersebut yang bersangkutan akan ditangkap.

"Jadi jelasnya, kalau sudah pernah dibina di parawasa diharapkan jangan lagi kembali," himbau Malau.

Menjawab pertanyaan tentang program tahun 2008 setelah diberi kepercayaan 2 bulan lalu memimpin dinas baru ini, Kadis Sosioal Drs Mochammad Ikhsan Lubis mengutarakan segera melakukan penyuluhan. "Koordinasi dengan instansi terkait menyangkut segala hal akan kita lakukan termasuk menyikapi segala permasalahannya," tutur Ikhsan.

Ditanya mengenai biaya injeksi untuk menanggulangi penyakit menular dan pengumuman Dinas Kesehatan adanya indikasi 11 orang PSK positif terserang virus HIV Aids, Ikhsan mengatakan tidak ada wewenang menjawabnya. Namun ia membenarkan mengenai biaya injeksi setiap PSK antara Rp 15.000 - Rp 20.000/bulan, ada orang dinas sosial yang selama ini ikut di dalamnya. "Tapi sehubungan saya orang baru di sini nanti akan saya jajaki," katanya.

Masalah 11 orang PSK terindikasi terserang virus HIV Aids di Bukit Maraja. "Silahkan Anda tanya langsung ke Dinas Kesehatan karena menyangkut penanggulangan penyakit menular itu menjadi tanggung jawab mereka," ujarnya.

Global yang mencoba mengkonfirmasi dr UT Hutagalung selaku Kasubdis pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Dinas Kesehatan, menurut salah seorang staf menginformasikan bahwa Hutagalung sedang bersama dengan Kadis ke lapangan.

Sekadar mengingatkan bahwa biaya yang dikeluarkan dari kocek PSK untuk uang injeksi masih tanda tanya, sebab "kontribusi" PSK setiap tahun bisa mencapai hampir Rp 80 juta, belum diketahui apakah masuk dalam poin kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Simalungun.

"Spuit dan obat tentu memerlukan dana yang mungkin dibebankan dalam APBD Simalungun. Lantas adakah pemasukan ke Pemkab Simalungun ?" tanya seorang sumber yang tidak mau diidentifikasi.

Bukit Maraja, Lokalisai PSK di Simalungun: Seorang ABG Korban Trafificking

2008-06-28T19:27:00.000-07:00

Sabtu, 28 Juni 2008 13:58 WIB
ABG Binjai Dijual Kakak Tiri ke Bukit Maraja
Dijanjikan Rebonding dan Beli HP

WASPADA ONLINE

(MEDAN) - Dijanjikan rebonding dan dibelikan handphone, seorang anak baru gede (ABG) asal Binjai yang berusia 13 tahun menjadi korban trafficking. Korban dijual pelaku yang berusia 23 tahun dan merupakan kakak tiri korban ke Barak Nana Bar di lokalisasi Bukit Maraja, Simalungun. Di sini, korban dipaksa melayani lelaki hidung belang selama lima bulan.

Didampingi Elisabeth Juniarti SH, kuasa hukum korban dari Yayasan Pusaka Indonesia, korban menceritakan kronologis peristiwa yang dialaminya, kemarin. Anak ketujuh dari 8 bersaudara ini mengatakan, pada 23 Januari 2008 dia diajak pelaku jalan-jalan ke kota Binjai.

Ketika itu pelaku ingin membawa korban rebonding dan akan dibelikan handphone. Korban yang tidak tamat SD ini tergiur dan sama sekali tidak kuatir pelaku berniat lain. ‘’Waktu itu aku mau permisi sama Mamak, tapi dilarang. Katanya biar saja nanti ketika pulang, Mamak terkejut rambutku sudah direbonding,’’aku korban.

Sekira pukul 10.00 keduanya meluncur ke kota Binjai. Di tengah perjalanan, pelaku mengatakan akan menemui pacarnya di sebuah pusat perbelanjaan di Binjai. Di pusat perbelanjaan itu, mereka bertemu E dan B. Selanjutnya mereka meluncur ke Tanjung Langkat menghadiri pesta di rumah N, istri B. Karena larut malam, korban dilarang pulang ke rumah.

Keesokan hari, pukul 15.00 korban diajak ke Siantar oleh pelaku dengan alasan menemui keluarga E di Siantar. Mereka menaiki mobil Toyota Kijang. ‘’Dalam mobil itu ada 10 orang,’’terang korban saat memberikan keterangan kepada Widya Susanti dan Khairul Amri, staf Pusaka Indonesia yang datang ke rumah korban di Binjai. Korban sama sekali tidak mengetahui jika dia akan dibawa ke lokalisasi Bukit Maraja.

Korban sampai di lokasi dan langsung masuk ke Barak Nana Bar. Karena kelelahan, korban tertidur. Keesokan harinya korban dia tidak lagi menemukan pelaku. Saat ditanya kepada Nana, wanita berusia 35 tahun ini beralasan pelaku sudah pergi. Sri lalu minta pulang tapi dilarang Nana dengan alasan dia harus membayar utang pelaku sebesar Rp500 ribu.

‘’Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dari mana saya harus dapatkan uang itu,’’papar korban. Sejak itu, korban dipaksa melayani lelaki hidung belang oleh Nana sebagai pengganti utang pelaku.

Upaya Pencarian
Sejak kepergian korban, keluarganya telah melakukan upaya pencarian. Hingga suatu hari, tetangga korban memberitahu keberadaan pelaku di Siantar. Tetangganya juga memberikan nomor HP pelaku. Dari keterangan Ekawati diperoleh informasi Sri. Polres Binjai didampingi abang kandung korban meluncur ke Bukit Maraja dan menjemput korban serta menangkap Nana, pemilik bar. Namun kakak tiri korban, B dan E hingga berita ini diturunkan masih dinyatakan DPO.

Secara terpisah, Koordinator Litigasi Pusaka Indonesia, Elisabeth Juniarti mengatakan, modus trafficking seperti ini sudah sering terjadi di Sumut, terutama daerah-daerah luar Medan.

‘’Kita berharap, aparat kepolisian segera menangkap pelaku. Dalam konteks perlindungan anak, kita harus meminta orang tua untuk tidak percaya melepas anak-anaknya dengan orang lain, termasuk tetangga sendiri,’’kata Elisabeth.

Ternyata ada S1 Jurusan Studi Sepakbola

2008-06-28T19:16:00.001-07:00

Diploma in Football Studies (KA7884)

Diploma in FOOTBALL Studies
BA (Hons) Football Studies
Duration: 3 years full-time

Key Features

The opportunity to gain football coaching awards throughout the course
A multidisciplinary degree program involving the study of football science, management and social studies
A well experienced faculty with relevant d recognized qualifications

About The Course

Football is the world’s most popular sport. It is played to a high level in every continent in the world and it has been estimated that 25% of the world’s population are football supporters. In the UK alone, it is a market worth billion of pounds, as well as being one of the most important social and cultural phenomena. This course appeals to those with an interest in football and those seeking employment within football-related industries. You will be able to study a variety of topics, including management, coaching and the role of football within society, as well as modules concerned with broader areas of sport.

Career Opportunities:

Football administration, development and coaching

Areas of study

• Football and society
• The football business
• Sports fans
• Introduction to coaching study and skills
• Developing coaching study and skills
• Teaching and coaching
• Sport development
• Issues in sports
• Sport injuries
• Advanced fitness assessment
• Leisure and sport management
• Football and the media

Programme Aim & Objectives:

The overall aim of the programme is to provide students with academic and vocational grounding in football as an academic subject from a variety of disciplinary perspectives, organized into three themes:

• Football administration, management and development.
• Football coaching and science.
• Football and society.

On completing the course, students will be able to:

• Critically debate major theoretical and practical issues relevant to the study of football from a variety of disciplinary perspectives.
• Have a clear understanding of the structure of football, and its social, economic, cultural and political role and importance within contemporary society.
• Understand the underlying anatomical, physiological and sociological principles of football participation within contemporary society.
• Understand the theory underlying the management and administration of football at a micro-management level.
• Understand the social and psychological principles underlying football spectatorship.
• Express themselves fluently both in written and verbal form to a level which will enhance employment prospects and general personal performance.
• Initiate and plan academic research projects in football by optimizing the knowledge and competence base acquired during the programme.

Medan: Imigran Tionghoa Kendalikan Perampokan Modus Baru

2008-06-28T19:16:00.000-07:00

Minggu, 29 Juni 2008 07:02 WIB
Modus Baru, Perampok Manfaatkan Iklan
RUDI ARMAN
WASPADA ONLINE

(MEDAN) - Reskrim Unit Idik I Jahtanras Poltabes Medan, Sabtu (28/6) membongkar jaringan perampokan dengan modus baru yang dikendalikan seorang WNI keturunan Tionghoa.

Perampokan itu menggunakan iklan di media massa, kata Kasat Reskrim Kompol Budi Haryanto, SiK dan Kanit Jahtanras AKP Achiruddin Hasibuan, SH. Pihaknya selain menyita barang bukti hasil kejahatan, polisi juga meringkus 4 pelakunya termasuk dalangnya.

Keempat tersangka, Koko, 42, WNI turunan Tionghoa warga Jln. Karya Gang Pipa, Manan, 34, warga Jln. Karya Jaya Gang Karya 14, Fredi, 31, warga Jln. Brigjend Katamso Gang Perbatasan, serta Aben, 30, warga Jln. Karya Jaya Gang Karya Medan.

Kapoltabes Medan Kombes Pol. Drs. H. Bambang Sukamto, SH, MH didampingi Kasat Reskrim Kompol Budi Haryanto, SiK kepada wartawan membenarkan penangkapan itu. Para tersangka ditangkap di kediamannya masing-masing.

Dijelaskan Bambang, aksi perampokan yang dikendalikan seorang WNI turunan itu merupakan modus baru dari serangkaian aksi perampokan yang terjadi di Medan .

Modus operandi yang digunakan para pelaku dengan cara melihat iklan handphone yang termuat di surat kabar terbitan Medan. Setelah itu tersangka menghubungi calon korban dengan berpura-pura mau jual handphone.

Setelah diberi alamat lengkap, calon korban pun datang dengan membawa sejumlah uang untuk membeli handphone tersangka. Setibanya di lokasi yang telah dijanjikan, tanpa basa basi lagi sindikat perampokan itu langsung menodong korban dengan senjata tajam, lalu menguras semua barang berharga yang dibawa korban.

“We are happy with QTel’s plan to increase its stake in Indosat.”: Legal Action Continued Against Die Hard Cheater Singaporeans ST Telemedia

2008-06-26T16:30:00.000-07:00

JAKARTA — Qatar Telecom will go ahead with an offer to raise its stake in PT Indosat Tbk, Indonesia’s second-largest mobile operator, even though the competition watchdog said the deal violated a court ruling.

Qatar Telecom (QTel) said on Saturday it would buy Singapore Technology Telemedia’s entire $1.35 billion stake in Indosat, which when added to its existing 10 per cent would give it a 40.8 per cent stake worth $1.8 billion, exceeding the level specified by a court ruling last month.

Indonesia has been courting more Middle Eastern investors by introducing laws on sharia-compliant investments.

Qatar Telecom’s deal, which has the Indonesian government’s blessing, would be the second major recent Middle Eastern investment after Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat) paid $438 million for a 16 per cent stake in Indonesia’s third-biggest mobile phone firm, PT Excelcomindo Pratama Tbk, in December.

Tender launch: Pending clearance by Indonesian regulators, Qatar Telecom will launch a tender offer for the remaining Indosat shares.

The sale by ST Telemedia, owned by Singapore’s sovereign wealth fund Temasek Holdings, comes almost a month after it lost an appeal in an Indonesian court against an earlier antitrust ruling.

Temasek, through Singapore Telecommunications Ltd, also holds 35 per cent of PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Indonesia’s largest mobile phone operator.

The Singapore state investor has denied engaging in anti-competitive behaviour, saying its affiliates owned minority stakes in both mobile operators.

An Indonesian district court on May 9 ordered Temasek and its affiliates to sell their holdings in either Telkomsel or Indosat, upholding an earlier ruling by KPPU, the country’s antitrust body.

The ruling said Temasek should sell its stake to a number of investors that are not affiliated to each other, and each buyer could acquire only a maximum 10 per cent.

“The offer to ST Telemedia is unconditional. We have no order from any court preventing us from doing this transaction,” Jeremy Sell, head of business development of Qatar Telecom, told a news conference.

Qatar Telecom Chairman Abdullah bin Saud Al Thani said the firm would abide by the outcome of court rulings on the ongoing legal process.

Legal saga: Indonesian State Enterprises Minister Sofyan Djalil told reporters the government would not stand in the way of the Middle Eastern investor.

“We are happy with QTel’s plan to increase its stake in Indosat.”

The minister said it could open more doors for Middle Eastern investors to come to Indonesia.

The Indonesian government controls around 15 per cent of Indosat and has a “golden share” that allows it to veto any significant resolutions on grounds of national interest.

But Syamsul Maarif, Chairman of KPPU, said the agency may take legal action against ST Telemedia as the transaction ”contravenes the court ruling.”

Danish products have been removed

2008-06-25T07:06:00.000-07:00

Danish products have been removed yesterday from another two leading retailers in Saudi Arabia as a reaction for the offense by Danish newspaper lately and not accepting to even apologies from the millions of Muslims around the world.

Panda is the largest supermarket retailers with more than 100 mega stores around the country. “Panda has decided to go with what it matters to Saudi people” one consumer has said.
Al-Raya is another powerful retailer in the western part of Saudi Arabia has removed all Arla products and other Danish based goods from its stores around the kingdom of Saudi Arabia. “I have listened to the Friday speech today, and I will remove all the products even if I were to lose money”, Al-Raya managing director said.

Boycott The Bloody Companies For Supporting The Killing in Iraq

2008-06-25T06:55:00.000-07:00

Six American Corporations Linked to Iraq War

31-Jan-2005: Singy Hanyona at Porto Alegre, Brazil, for planets-voice.org --- Top-Six (6) American companies have been named as having sponsored or financed the "war against terror" waged by the United States on Iraq in 2003.

Thousands of delegates at the 5th World Social Forum (WSF), endorsed the “Boycott Bush” International Campaign, aimed at boycotting products of the top Six (6) American companies named in the plot.

The Six corporates, labelled as the “impelialist financers” include Altria (Ex-Philip Morris, Kraft foods, Marlboro), Exxon-Mobil (Esso), Chevron-Texaco, PepsiCo, Coca-Cola Company and McDonald´s. “We declare that we shall stop buying products from these companies as they are behind the fueling of war.”, reads a declaration issued by activists at the WSF in Porto Alegre.

It is alleged that the companies created a “mafia fund” to support President George W. Bush in his pursuit of ousted Iraq President Saddam Hussein.

In protest, the anti-war campaigners say “as consumers, they do not want their money to be used to fuel wars, environmental destruction and human rights violations”. Friends of the Earth-Finland, which has joined the campaign say by its refusal to sign the Kyoto Protocol on Climate Change, the United States has become the largest threat to environmental sustainability.

“So, people should use their purchasing power to stop the war in Iraq and bring about peace on the planet. “The U.S will turn the earth into something inhabitable if the status quo continues”, said Leo Stranius, of the Friends of the Earth-Finland.
Some still believe that President Bush and British Prime Minister Tony Blair, went to war in Iraq on the flimsiest of grounds and excuses, and on the basis of what has universally come to be known as a “lie”- “the existence of weapons of mass destruction”.

Following the military aggression, the two allies have embarked on an economic reform programme for Iraq, which is also seen as a calculation to exploit resources and services through privatisation and unfair trade. At the World Social Form, there has been a lot of contentious issues in the global anti-war and anti-globalization movement. One of the issues on top of the “Boycott Bush” Campaign, is the inclusion of the American dollar on the list of items and goods for the boycott.

One delegate, who wondered why the boycott was targeting only six companies, said : “We must boycott all American products including humburgers, films, clothing and even the U.S dollar. “We must boycott the U.S dollar world wide and replace it with another friendly currency”. But according to the Mumbai-2004 WSF report, it was agreed then, that the campaign would only be effective if it targeted a few, but prominent companies.

A Boycott Bush International Network, with over 300 organizations, has been galvanizing efforts to stop the Iraq war since last year. Protests are being planned between 18-19 March, 2005, the days that have been set for mass boycott of American products world wide. Prarap Chaterjee, of a U.S based organization, Corp Watch, says the Campaign is “a struggle of people against the tyranny of big corporations.
“We now have to use our purchasing power and shopping trollies to bring about peace”. According to Corp Watch, President Bush obtained money from some banks among them Citi and Chase Manhattan, to propagate the war against Iraq.

Chaterjee said an unnamed American company that manufactures air conditioners, has also been linked to the manufacturing of weapons used in the Iraq war. According to some overseas reports, the Bush adminstration´s foreign policy, may be costing U.S corporations. A new survey of 8,000 international consumers released by the Seattle-based Global Market Insite (GMI) Inc, Malboro cigarettes, McDonald´s and Exxon-Mobil are particularly at risk. American companies are also accused of aggressiveness and arrogance, because they insist on imposing the Ameriacn way of doing things on the international markets.

“Some American brands become closely connected to their country of origin. “They represent the American lifestyle, innovation, power, leadership, and foreign policy”, said Dr. Mitchell Eggers, GMI´s Chief Operations Officer.

The issue of U.S foreign policy affecting sales of U.S corporations, is hotly being discussed overseas by advertising and public relations firms.

In November, 2004, Kevin Roberts, Chief Executive of advertising giants Saatchi & Saatch, told the Financial Times that he believed consumers in Europe and Asia were increasingly becoming resistant to having “brand America rammed down their throats”. Other analysts have been sceptical, arguing that the recent decline in sales in France and Germany by McDonald´s, Cola-Cola and Marlboro, were due far more to other factors.

These include the flagging economies in both countries or a simple failure by companies to adapt rapidly to consumer tastes. But Surveys still suggest that the unpopularity of U.S foreign policy may indeed be playing a role, at least for companies that are either strongly identified with the United States or that are percieved as having similar characteristics as its foreign policy.

No Genocide in Gaza

2008-06-25T06:49:00.002-07:00

BOYCOTT ISRAEL COMPANY LIST

	AOL Time Warner		Apax Partners & Co Ltd
	Coca-Cola		Danone
	Delta Galil		Disney
	Estée Lauder		IBM
	Johnson & Johnson		Kimberly-Clark
	Lewis Trust Group Ltd		L'Oreal
	Marks & Spencer		Nestle
	News Corporation		Nokia
	Revlon		Sara Lee
	Selfridges		The Limited Inc
	Home Depot		Intel
	Starbucks		Timberland
	McDonald's		Arsenal FC

The companies can also be viewed listed by their brands & labels:

View by Brand- brands and labels to boycott

If you have additional information regarding guilty companies please email us this information with source references to boycott@inminds.co.uk or use the comments box below.

LETTER CAMPAIGNS

	Campaign Against Arsenal Football Club Support For Apartheid Israel
	Campaign Against Oxfam-Starbucks Partnership
	Letter Writing Campaign
	Selfridges Letter Campaign
	Sara Lee Letter Campaign

CAMPAIGN EVENTS

	Events Calendar - see whats happening around you - demos, seminars and other relevant events - regularly updated.
	A to Z of Picketing - A guide to what you need to know about organising and sustaining pickets, legal considerations as well as details about existing pickets and how to join them.
	Picket Diary - Activists share their experiences on the picket lines at M&S - Read their Diary - be inspired in to action! Updated every week.
	Cultural Boycott of Israel - Includes information on upcoming cultural events featuring israeli participation - target details with sample letters, etc
	Sports Boycott of Israel - Includes information on upcoming sports fixtures featuring israeli participation - target details with sample letters, etc

BOYCOTT ISRAEL CAMPAIGN RESOURCES

BOYCOTT ISRAEL RAMADAN CAMPAIGN FLYER

A4 Flyer with Boycott list

BOYCOTT ISRAEL BROCHURE

Handy Brochure with Boycott List

BOYCOTT ISRAEL A5 FLYER

A5 flyer with eye-catching cover and on the back information on Estee Lauder, Marks & Spencer and Timberland

BOYCOTT ISRAEL POSTERS

Create your own placards for the next demonstration! Several designs to choose from, they print across 6 pages to form a poster 57cm x 60cm - ideal for an A1 or 20"x30" placard.

BOYCOTT ISRAEL e-CARDS

Six "Boycott Israel" e-cards are now available at the Islamic Card Centre. One of them contains a good summary of what to boycott, whist the others target Estée Lauder, Sara Lee and Johnson & Johnson, and a couple with generic designs.

BOYCOTT ISRAEL NEWS

News articles relating to the boycott of Israel
This extensive archive has articles from media around the world, arranged in category and chronological order. Have a look to see how widespread the boycott is and the universal momentum its gathering in all its forms. The archive is regularly updated.

Academic Boycott	Arms Boycott
Cultural Boycott	Campus News
Economic Boycott - Europe	Euro News
Economic Boycott-World	Hoax News
Economy & Trade News	Other News
Sports Boycott	Media Bias
Tourism Boycott	Zionist Lobby
Israel Supporters - Boycott Targets

BOYCOTT ISRAEL CAMPAIGN

Chinese Boycott Carrefour

2008-06-25T06:49:00.001-07:00

BEIJING — Some Chinese citizens, angry over foreign criticism of their country’s policies in Tibet, are calling for boycotts of at least two European retailers for purportedly supporting the Dalai Lama, the latest sign of growing tension between China and the West ahead of the Olympics.

Internet users in China — it is unclear how many — have been using instant-messaging services, blogs and bulletin boards to spread a call for Chinese consumers at home and abroad to boycott French supermarket operator Carrefour SA and cosmetics retailer the Body Shop, owned by L’Oréal SA.

High Price of Oil, Boycott ExxonMobile, Shell, BP For Supporting war on Iraq

2008-06-25T06:49:00.000-07:00

Tuesday, January 1, 2008, 9:00am (Stony Brook, NY): Leading peace and justice organizations and individuals from around the US declare a gasoline boycott pledge campaign against ExxonMobil, Shell, and British Petroleum, to remain in effect until all US forces and military bases are withdrawn from Iraq.

Consumers for Peace, the head coordinators of the pledge campaign, report the following official endorsements: the Camp Casey Peace Institute; Gold Star Families for Peace; WESPAC Foundation; Kathy Kelly, Co-coordinator of Voices for Creative Non-Violence; David Swanson, Director of AfterDowningStreet.org; Kevin Zeese, Executive Director of Voters for Peace; human rights attorney Karen Parker; and Ward Reilly, Southeast Contact for Vietnam Veterans Against the War and Veterans for Peace.

The boycott begins as we approach the fifth anniversary of the illegal US-led invasion of Iraq. The ongoing US military occupation there has had devastating effects: approximately one million Iraqis and nearly 4,200 US and coalition soldiers have been killed, with over four million Iraqi refugees facing a humanitarian crisis. The occupation is not improving life in Iraq; polls have consistently found that Iraqis believe the US presence is causing more violence than it is preventing, even many months after the “surge” began. Most Iraqi civilians want the US to leave.

Yet General David Petraeus’s September 2007 report to Congress anticipates a “long-term effort” in Iraq. Why? Former Federal Reserve Chairman Alan Greenspan recently admitted what many have known all along, that “the Iraq war is largely about oil.” The Bush administration’s desire to control Iraq’s vast oil reserves—and to ensure that large private corporations have cheap access to those reserves—has become increasingly obvious over the course of the war, and was made explicit in the official “Declaration of Principles” released on November 26th.

ExxonMobil, Shell, and BP, the world’s largest non-governmentally-owned oil companies, are at the forefront in the push for cheap access to Iraqi oil, and may have helped lead the US and the UK to war in 2003. These companies are also the top three sellers of oil products to the Pentagon. While ordinary Iraqis and Americans bear the brunt of the war, these companies have enjoyed enormous profits as a direct result of the ongoing US presence in Iraq.

Meanwhile, both Republicans and Democrats in the US Congress have proven unwilling to end the war. Against the wishes of the vast majority of Americans, they continue to authorize additional funding for the war’s continuation. Even most Democratic proposals which advocate “withdrawal” favor leaving 50,000 or more US troops in Iraq indefinitely.

In 1931 educator John Dewey commented that “politics is the shadow cast on society by big business.” The failure of our Congress to end the occupation of Iraq reaffirms the degree of control that powerful corporations have over our government. Five years of lobbying Congress have had limited impact; we as consumers must therefore use our buying power to apply direct pressure to the companies most involved in the war. ExxonMobil, Shell, and BP have great influence on the US Congress and the administration. Faced with strong enough threats to their profits, they will pressure our government to withdraw from Iraq.

To sign the “boycott pledge” visit http://www.petitiononline.com/EndWar08/petition.html (text available below). More information on the campaign is available at http://boycottwar.blogspot.com/.

Gubsu Baru Syamsul Arifin Harus Genjot Pembangunan Barus dan Pembentukan Kab. Barus Raya

2008-06-24T19:50:00.000-07:00

Tahap awal pembangunan Museum Barus Raya berbiaya Rp 500 juta sudah hampir rampung. Saat ini kondisi fisik bangunannya sudah mencapai 60 persen. Demikian penjelasan staf teknis Firman Hutabarat ST saat memberikan penjelasan kepada H Syukran J Tandjung SE sebagai Ketua Yayasana Museum Barus Raya, Minggu (3/2) di lokasi Kecamatan Barus Tapteng.

“ Museum Barus Raya di atas lahan 1000 M4 luas dan bangunan sekitar 15 X 20 M direncanakan secara bertahap. Kalau museum ini rampung, kita berjarap menjadi salah satu museum yang isinya peninggalan – peningalan sejarah di Kabupaten Tapteng,” tandasnya.

Sementara H Syukran J Tandjung SE , Ketua Yayasana Museum Barus Raya mengatakan, bahwa arsitektur bangunan itu langsung dari dinas Pariwisata Sumut dan sudah memenuhi standar untuk museum di Sumut.

“Mudah-mudahan, bila pembangunan museum Barus Raya tahap awal selesaikan dikerjakan, maka akan akan dilanjutkan pada tahap ke dua,” ujar Syukran seraya meminta dukungan dan doa dari masyarakat Tapteng, khususnya dari putra daerah Barus.

Menurut K Lubis salah seorang warga setempat, setelah terealisasi dan sudah berdirinya bangunan museum Barus Raya, maka masyarakat sangat bersyukur karena nantinya barang-barang purbakala maupun situs peninggalan sejarah dapat tersimpan dengan baik.

“Kita sangat berterimakasih kepada pihak pengurus yayasan peduli pada kampung halaman dan merealisasikan secara nyata pembangunan museum Barus Raya, sehingga Barus akan dikenal dengan museum satu-satunya di Kabupaten Tapteng,” jelas Lubis.

Untuk itu diharapkan kepada pihak-pihak yang terkait dapat memberikan pemikiran konstruktif, guna kelancaran pembangunan museum tersebut, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat menjadi kenyataan.

Gubsu Baru: Keluhan Masyarakat Dairi Akan Ditindaklanjuti

2008-06-24T19:45:00.000-07:00

Waspada/Surya Efendi
(MEDAN) - Gubernur Sumut, Syamsul Arifin menegaskan akan tetap berusaha merespon keluhan masyarakat di Sumatera Utara, tidak terkecuali masyarakat Dairi tentang keberadaan PT Dairi Prima Mineral (DPM)_perusahaan penambangan dengan mayoritas saham dikuasai Herald Resource Ltd.

“Berikan saya waktu untuk lebih mengetahui sejauhmana keberadaan PT DPM. Saya baru dilantik menjadi Gubsu, jadi belum mengetahui betul apa itu PT DPM. Berikan saya waktu untuk menindaklanjutinya,” tegas Syamsul, kemarin, terkait keluhan warga Dairi atas beroperasinya PT DPM di hutan lindung Register 66/Batu Ardan, Kab. Dairi.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Sumut, Hasbullah Hadi menilai ada keanehan bila PT DPM menambang timah hitam di Dairi, karena Pemkab Dairi sebagai tuan rumah tidak dilibatkan di dalamnya. “Seharusnya Pemkab terlibat dalam kepemilikan saham, sehingga pengawasan bisa dilakukan,” kata dia.

Jadi kata dia, bagaimana mungkin Pemkab Dairi bisa mengawasi kinerja PT DPM jika tidak dilibatkan sebagai pemilik saham. “Inikan sangat aneh, masa di rumah kita sendiri terjadi penambangan tapi pemilik rumah tidak dilibatkan di dalamnya,” katanya.

Persoalan ini menurut Hasbullah, bukan mendukung atau tidak mendukung PT DPM berinvestasi, tetapi bagaimana agar PT DPM beroperasi dengan menguntungkan kedua belah pihak, utamanya masyarakat. “Kalau Pemkab Dairi tidak terlibat sebagai penanam saham, apakah itu menguntungkan bagi Pemkab. Saya rasa bisa merugikan, sebab apapun yang dikerjakan PT DPM, Pemkab tidak akan bisa mengawasi,” sebutnya.

Dia mengakui, DPRD Sumut telah menerima berbagai pengaduan masyarakat, dan secara teknis penanganannya diserahkan ke Komisi D, yang memahami persoalan itu.

Wakil Ketua Komisi A DPRDSU, Edison Sianturi berasal dari daerah pemilihan Dairi menambahkan, tidak logis Pemkab Dairi tidak dilibatkan dalam pemegangan saham. Persoalan kata dia, sudah disampaikan ke pemerintah agar meninjau PT DPM, dan melibatkan Pemkab Dairi sebagai pemegang saham. Namun hasilnya belum turun.

“DPRD juga sudah mengirim surat ke Menteri Kehutanan tentang permintaan PT DPM meminjam pakai hutan lindung di Reg 66/Batu Ardan, agar mempertimbangkan,” sebut Edison, sebelumnya mengetahui PT Aneka Tambang (Antam) yang akan menambang timah hitam di Dairi. Kemudian menggandeng PT Herald Resource , yang kemudian memiliki saham 80 persen, sedangkan PT Antam hanya 20 persen.

Saat ini kata dia, DPRDSU berusaha memperjuangkan agar Pemkab ikut di dalamnya, sehingga meningkatkan per kapita daerah dan mengurangi pengangguran.

“Kalau kekayaan alam Dairi sudah habis diambil PT DPM, otomatis operasionalnya selesai, dan mereka akan meninggalkan sampah. “Betapa sakitnya tuan rumah yang ditinggal, sementara mereka tidak dilibatkan. Mungkin inilah pertimbangan Menhut sehingga izin pinjam pakai hutan belum dikeluarkan,” katanya.

Kayu Dari Reg 66
Sementara sumber di Polda Sumut, truk fuso BM 9544 AC membawa 10 ton kayu tanpa dokumen yang ditangkap Poldasu Selasa (17/6) kemarin diduga berasal dari hutan lindung Reg 66/Batu Ardan, Dairi.

Dia menyebutkan, dengan masuknya PT DPM di hutan lindung itu, ekologi hutan banyak yang rusak karena adanya perambahan hutan.

“Bahkan banyak oknum tidak bertanggung jawab beralasan mengambil kayu untuk perluasan jalan menuju perusahaan pertambangan timah hitam itu, namun kayu-kayu dibawa ke luar dari Dairi,” katanya.

The Adventures of Amir Hamza

2008-06-23T07:43:00.000-07:00

The Irreverent Hero Islam Forgot

Magic and adventure made the Hamzanama the most popular oral epic of the Islamic world. WILLIAM DALRYMPLE tracks its mad energy in its first-ever compilation in English

IN JUNE 2002, as Pentagon strategists were making their plans for the invasion of Iraq, a short distance away down Washington’s National Mall, the Freer- Sackler Galleries at the Smithsonian were showing one of the most interesting exhibitions of Islamic art seen in the US for years. Ironically, the show was made up of illustrations of a story largely set in the very Iraqi cities which were shortly to find themselves as targets for the Pentagon’s munitions.

The Sackler show was unusual in that it displayed just one single painted manuscript — the Hamzanama: a spectacular, illustrated book commissioned by the Emperor Akbar (1542-1605). For art historians, the show was fascinating for it brought together the long-dispersed pages of what was the most ambitious single artistic commission ever undertaken by the atelier of an Islamic court: no fewer than 1,400 huge illustrations were produced.

Before commissioning the Hamzanama, the Mughal miniature painting atelier seems to have contained only two artists, Mir Sayyid Ali and Abdus Samad, whom Akbar’s father, the emperor Humayun, had lured from Persia and who had, between them, produced only a handful of pictures since their arrival in India. Akbar changed that for ever by commissioning no fewer than 1,400 huge illustrations to the Hamzanama — the largest single commission in Mughal history. The project forced the atelier to train more than 100 Indian artists (many of them apparently Hindu painters from Gujarat) in the Persian miniature style, as well as troops of poets, gilders, bookbinders and calligraphers.

The resulting volumes took more than 15 years to produce and in the process, effectively gave birth to an independent Mughal miniature tradition, a wonderful combination of Persian, central Asian and Indian styles, and a revolutionary leap forward from all the artistic currents that preceded it; one in which you can see the two artistic worlds of Hindu India and of Persianate Islamic Central Asia fusing to create something new and distinctively Mughal.

Some of the illustrations are very Persian in style: flat linear forms remarkable for their precise, angular, geometric perfection. Other pages are pure Indian in spirit: there are Indian clothes and Indian gestures; the palette is brighter and more dramatic than is common in Persian art, and there is a love of the natural world that is very specific to the subcontinent. The playful elephants that charge across the canvases seem to have arrived straight off the walls of the Hindu rock sculptures of Mahabalipuram. But already in the canvases of the Hamzanama you see the two worlds beginning to fuse, hear the soft ripping of gossamer as wholly Mughal images emerge fully formed from the chrysalis of Akbar’s atelier.

Akbar’s hagiographer, Abu’l Faizal, recorded extensive details about individual artists, and was especially proud of the way that the Persian masters of the atelier had trained up ordinary Indians so that “novices have become masters”. One of these, Daswanta, “was the son of a palanquin- bearer who was in the service of the court. Urged by natural desire, he used to draw images and designs on the walls. One day the far-reaching glance of His Majesty [Akbar] fell on those things and, in its penetrating manner, discerned the spirit of a master working in them. Consequently, His Majesty entrusted Daswanta to the master of the atelier. In just a short time, he became matchless in his skills.” There was, however, a sad ending to this prodigy: “Insanity shrouded the brilliance of his mind and he died a suicide.”

Over the centuries, the different volumes of the great Hamzanama manuscript were dispersed and became detached from each other: indeed, most were apparently stolen from the Mughal library in the Delhi Red Fort by the Persian emperor Nadir Shah at the same time as he removed the Koh-i- Noor and the Peacock Throne. From Persia, a large number found their way to Austria, where they are currently in the MAK, the Austrian Museum of Applied Arts, while others drifted around the Middle East and the subcontinent. The beautiful leaves now in the Victoria and Albert Museum were found 100 years ago, being used to line the window of a junk shop in Kashmir. The Freer exhibition brought the surviving images back together for the first time in 250 years.

Although few recognised this at the time, the Freer Hamza exhibition was of great literary importance too, and started a process that resulted in the translation of the wonderful book under review, The Adventures of Amir Hamza.

The Hamzanama was an illustrated edition of what was once the most popular oral epic of the Indo-Islamic world. The Adventures of Hamza is the Iliad and Odyssey of the mediaeval Persianate world: a rollicking, magic-filled heroic saga, full of myth and imagination. It was originally composed in Iraq around the 9th century, but contained material gathered from the wider culture-compost of the pre- Islamic Middle East. Such was the popularity of the story that it soon spread across the Islamic world absorbing folk tales as it went, and before long, was translated into Arabic, Turkish, Georgian, Malay and even Indonesian.

It was in India, however, that the epic took on a life of its own. Here it grew to an unprecedented size, absorbing endless Indian myths and legends. In this form it began to be regularly performed in public spaces of the great Mughal cities. At fairs and at festivals, on the steps of the Jama Masjid in Delhi, or in the Qissa Khawani, the Storyteller’s Street in Peshawar, the professional the story tellers, or dastango, would perform night-long recitations from memory; some of these could go on for seven or eight hours with only a short break. There was also a great tradition of the Mughal elite commissioning private performances of the epic. Ghalib was, for example, celebrated for his dastan parties at which the Hamza epic would be expertly recited.
THE ADVENTURES OF
AMIR HAMZA
Ghalib Lakhnavi and
Abdullah Bilgrami
Tr. Musharraf Ali Farooqi
Random House
984 pp; Rs 750

THE TALES of Hamza collected together a great miscellany of fireside yarns and shaggy dog stories which over time had come to gather around the story of the travels of Hamza, the historical uncle of the Prophet Muhammad. Any factual backbone the story might once have had was, over the centuries, swamped with a flood of subplots and a cast of dragons, giants, djinns, simurgh, sorcerers, princesses and, if not flying carpets, then at least flying urns, the preferred mode of travel for the magicians in Hamza.

Across the Persian-speaking world, from Tabriz to Hyderabad, people would gather around the dastango as he told story after story of the chivalrous Hamza and his beautiful Chinese princess lover; the wise and prophetic Vizier Buzurjmehr and the just Emperor Naushervan. Then there were Hamza’s enemies: the ungrateful villain Bakhtak, whose life Hamza has spared, only for Bakhtak to work unceasingly for the hero’s demise; and the cruel necromancer and archfiend, Zumurrud Shah. In its fullest form, the tale grew to contain a massive 360 separate stories, which would take several weeks of allnight storytelling to complete; the fullest printed version, the last volume of which was finally published in Lucknow in 1905, filled no less than forty-six volumes, each of which averaged 1000 pages each.

Today, however, the Hamza epic is more or less extinct as a living oral epic: while some children in Persia and Pakistan may still be familiar with episodes, the last of the great dastango, Mir Baqar Ali, died in 1928, a few years before sound revolutionised the nascent Indian film industry that itself had borrowed much of its style and many of its plots from the dastango’s story telling tradition.

If the Freer Hamzanama exhibition was the first time a Western audience was exposed to Hamza, it also acted as something of a wake-up call to specialist Urdu and Persian scholars. It was quickly realised that this epic, said to be the longest single romance cycle in the world, had been almost forgotten: barely a handful of scholars had engaged with it, no modern scholarly edition of the epic was in print in any language, and no translation of it into English had ever been made. Yet the epic had had huge influence, not least on Indian drama and cinema as well as on the development of the Urdu and Persian novel, early versions of which were often derived from the Dastans.

Hence, the importance of a remarkable new translation of the Hamza epic which has just been published by Random House India. The translation is the work of the Pakistani-Canadian scholar Musharraf Ali Farooqi, who has worked from the Urdu edition published in 1855 by Navab Mirza Ghalib Lakhnavi, and later revised by Abdullah Bilgrami in 1871. Although a fraction of the size of the 46 volume edition — only one complete set of which still exists — the translated version still weighs in at an impressively heavy 944 pages.

Even in translation, The Adventures of Amir Hamza is a wonder and a revelation — a real classic of epic literature available in English for the first time, and in a translation so fluent that it is not just addictive reading but a real pleasure to sit down and lose yourself in; the storyline of the epic itself is endlessly diverting and inventive, and the language and prose of the translation is beautifully rendered.

MOROEVER, THE epic gives a unique insight into a lost Indo- Islamic courtly world. Although the Hamza epic was originally a Persian production set in the Middle East, the Urdu version shows how far the epic had been reimagined into an Indian context in the course of many years of subcontinental retelling. Though the orginal Mesopotamian place names survive, the world depicted is not that of early Islamic Iraq but that of 18th century late Mughal India, with its obsession with poetic wordplay, its love of Mughal gardens, and its extreme refinement in food and dress and manners. Many of the characters have Hindu names; they make oaths “as Ram is my witness”; and they ride on elephants with jewelled howdahs. To read The Adventures of Amir Hamza is to come as close as is now possible to the world of the Mughal campfire — those night gatherings of soldiers, sufis, musicians and camp-followers that one sees illustrated in Mughal miniatures: a storyteller beginning his tale in a clearing of a forest as the embers of the blaze glow red and the eager fire-lit faces crowd around.

The Adventures of Amir Hamza has significance beyond mere aesthetic enjoyment. It is good to know that the book has been widely reviewed and read in the US and the UK, two countries with a growing problem of rampant Islamophobia and massive ignorance about the Islamic world. For the narrative opens in Ctesiphon, not far from Baghdad, and encompasses places now in modern Saudi Arabia, Pakistan and Afghanistan, most of which the US and its allies regard as little more than breeding grounds for terrorism.

At this perilous moment in history, the Hamza epic, with its mixed Hindu and Muslim idiom, its tales of love and seduction, its anti-clericalism — mullahs are a running joke throughout the book — its stories of powerful and resourceful women and its mocking of male misogyny is a reminder of an Islamic world which the West seems to have forgotten: one that is syncretistic, imaginative and heterodox and as far as can be imagined from the puritanical Wahhabi Islam that the Saudis have succeeded in spreading throughout much of the modern Islamic world.

William Dalrymple’s new book, The Last Mughal: The Fall of a Dynasty, Delhi 1857, (Penguin India) has been awarded the Duff Cooper Prize for History
From Tehelka Magazine, Vol 5, Issue 11, Dated Mar 22, 2008

JSS: Selamat Datang Jembatan Peradaban Jawa-Sumatra

2008-05-11T05:54:00.000-07:00

11/05/08 19:18
Menko Perekonomian dan Menko Polhukam Jadi Ketua Tim JSS

Jakarta (ANTARA Bews) - Menko Perekonomian dan Menko Polhukam direncanakan menjadi ketua tim pendamping pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS), namun tim tersebut masih belum selesai dibentuk sehingga diperkirakan baru bisa bekerja secara efektif pada 2009.

"JSS itu kan inisiatif daerah, lalu kemudian ditindaklanjuti pengusaha. Maka diminta ada tim pemerintah yg mengawal itu. Dan tim itu sekarang sedang dibentuk," ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Joko Kirmanto di Jakarta, Minggu.

Sedangkan ketua harian tim yang akan dibentuk dengan Instruksi Presiden (inpres) itu, menurut Men PU, adalah dirinya bersama dengan Menteri Perhubungan.

Ditambahkannya, aspek teknologi seharusnya tidak lagi menjadi masalah dalam pembangunan JSS itu mengingat pihaknya akan melibatkan para ahli terbaik dalam perencanaan jembatan yang akan menghubungkan Provinsi Lampung dan Provinsi Banten itu.

"Dari aspek teknologi, saya kira sudah siap semua, tidak ada masalah. Kita juga sudah menunjuk orang terbaik di republik ini dan mereka sudah kita undang, sudah memberikan paparan di kantor tata ruang kantor saya dan Setneg. Jadi intinya tidak ada masalah kalau dari sisi teknologi," kata dia.

Meski telah siap dari sisi teknologi, tambahnya, pihaknya baru bisa menjanjikan rampungnya pembangunan JSS pada 2020 akibat faktor pendanaan yang sangat besar.

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Kemeneg PPN/Bappenas Bidang Sarana Prasarana Dedi Supriadi Priatna mengkonfirmasi rencana pembentukan tim tersebut untuk menampung aspirasi yang diberikan kalangan investor. "Kalau tidak ada itu, kan bingung mereka mau nanya ke siapa," ujar dia.

Sedangkan pendanaan proyek tersebut, katanya, akan diserahkan sepenuhnya kepada kalangan swasta yang berminat, sementara pemerintah akan membantu pada sisi dukungan perijinan.

Agar proyek tersebut memiliki kapasitas keekonomian yang menarik, tambahnya, maka pemerintah juga berencana membangun kawasan ekonomi di sekitar jembatan tersebut, yakni Lampung dan Banten, mengingat sulitnya investor memperoleh keuntungan jika hanya mengandalkan pendapatan dari biaya keluar-masuk jembatan saja.

Sebelumnya, lembaga Wiratman & Associates pernah memproyeksikan kebutuhan pendanaan pembangunan proyek JSS mencapai 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp92 triliun dengan tahapan pembangunan terbagi atas tiga tahap, yaitu tahap pembahasan prastudi kelayakan (2007-2009), tahap pembuatan studi kelayakan (2009-2013), dan tahap pembangunan (2013-2025).(*)

Telepon/SMS Horor: Urban Legend Atau Bisnis Telekomunikasi???

2008-05-11T05:47:00.000-07:00

Sabtu, 10 Mei 2008 00:00 WIB
Terobsesi Telefon Horor, Pria Putus Sekolah Pingsan
WASPADA Online

(TANJUNGBALAI) - Kepala Badan Pengelola RSU Dr. T. Mansyur Kota Tanjungbalai, dr. Hj. Diah Reto melalui Humas, Cosmos Siagian menjelaskan, pasien asal Sei Lunang, Kec Sei. Kepayang terobsesi telefon horor.

“Rustam hanya trauma karena terobsesi isu telefon horor. Jadi dia pingsan bukan gara-gara mendapat telefon horor, tapi terobsesi telefon horor sehingga jadi ketakutan yang berlebihan,” jelas Cosmos Siagian ketika dikonfirmasi Waspada, Jumat (9/5).

Sementara, saat Waspada mencoba mengkonfirmasi langsung kepada korban, ternyata tidak dibenarkan masuk ke ruangan tempat Rustam dirawat. Sebab, saat itu pula ada pasien lain yang terus meronta-ronta, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan.

Sebelumnya, pria putus sekolah, Rustam, 18, warga Sei Lunang, Kec Sei Kepayang, Kab Asahan mengaku mendapat telepon horor, Kamis (8/5) sekira pukul 21.00. Kabar itu dengan cepat meluas sehingga menghebohkan masyarakat Kota Tanjungbalai.

Apalagi, Rustam setelah mendengar nada panggilan dari telefon horor itu, mengaku merasa kepalanya pusing, lemas dan kehilangan kesadaran diri sehingga pihak keluarga membawa ke RSU Dr. T. Mansyur untuk menjalani perawatan intensif. Informasi itu segera tersebar di kalangan masyarakat Kota Tanjungbalai, sehingga berbondong-bondong mendatangi rumah sakit.

Kemudian, anggota DPRD Kota Tanjungbalai, Indra Budiman Nasution, juga turut mengecek kebenaran informasi tersebut melalui orang tua korban, Ramli, 55, yang berprofesi sebagai nelayan tradisional.

Pengakuan Ramli kepada Waspada di RSU Dr. T. Mansyur, Jumat , anaknya korban telefon horor yang tidak diketahui sumbernya. Diceritakannya, Kamis malam anaknya mendengarkan musik di ponsel melalui head set.

Tiba-tiba sekira pukul 21.00, ponsel milik Rustam berdering dan layarnya berwarna merah. Spontan Rustam membuang ponselnya, namun katanya, setelah itu pikirannya kosong, lemas dan kepala pening.

Setelah dibawa pulang ke rumah oleh rekannya, Rustam pun pingsan sehingga mengundang kepanikan keluarga. “Anakku pingsan dan baru sadarkan diri setelah di rumah sakit, tepatnya pukul 02.00. Setelah sadar, dia menjerit minta tolong dan ketakutan,” ujar Ramli.

Di Sibolga
Telefon misterius yang saat ini meresahkan masyarakat Sibolga dan Tapanuli tengah kembali mengambil korban. Nuki, warga Ketapang, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara Kamis (8/5) malam sekira pukul 20.30 menjadi korban setelah dirinya menerima telefon dan akhirnya mengalami sakit yang luar biasa di bagian ulu hatinya.

Informasi yang berhasil dihimpun di kediaman korban pada malam itu Nuki dan temannya Fifin sedang berada di RSU Sibolga menjenguk tetangganya yang sedang sakit. Namun saat berada di sekitar pekarangan RSU Sibolga Handphone milik korban Nuki nyala dan layar di HP milik korban berubah menjadi warna merah.

Karena korban Nuki sudah banyak mendengar isu-isu telefon misterius yang apabila menghubungi HP orang lain berwarna merah, korban Nuki kepada temannya mengatakan agar mencoba menggangkat HP yang sedang masuk tersebut sambil mengatakan,’’ yok kita coba namun jangan kita jawab.’’

Saat itu juga korban mengangkat telefon misterius itu namun tidak dijawab hanya diaktifkan saja. Karena tidak dijawab akhirnya telefon yang masuk itu mati sendiri dan sejalan dengan itu korban Nuki merasakan dadanya sesak yang luar biasa.

Saat itu juga korban dan temannya langsung pulang dan kabar itu akhirnya banyak didengar tetangga korban. Malam itu juga seperti tidak dikomando tetangga korban serta puluhan masyarakat menjadi heboh mendatangi rumah korban. Korban baru bisa sedikit tenang setelah pihak keluarga memanggil para normal.

Menurut pantauan hingga Jumat (9/5) korban terlihat masih lemas dan terlihat melafalkan ayat-ayat suci Al Quran dikediamannya diduga agar roh jahat melalui HP itu bisa hilang dari badannya. (a37/c09)

Bakrie Telecom posts 97.3% rise in income

2008-05-05T03:01:00.000-07:00

05/05/08 14:37

Jakarta (ANTARA News/Asia Pulse) - PT Bakrie Telecom (JSX:BTEL) reported a 97.3 per cent increase in net income to Rp441.8 billion (US$49 million) in the first quarter of this year, up from the same period last year.

The net profit of the subsidiary of the Bakrie Group shot up 68.5 per cent to Rp27.4 billion on 149.5 per cent increase year-on-year in the number of subscribers to 4.49 million by the end of March.

The company received a financing commitment of US$50 million from vendors to contribute to its capital expenditure of US$232 million this year, its Finance Director Jastiro Abi said.

Source:
Business in Asia Today - May. 5, 2008

Solo Batik Carnival

2008-04-13T13:05:00.000-07:00

Pertama Digelar, Solo Batik Carnival Berlangsung Meriah

SOLO, MINGGU -- Pawai Solo Batik Carnival (SBC) 2008 yang dilepas Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu di depan Solo Centre Point (SCP) Jalan Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah, MInggu (13/4), mendapat sambutan meriah masyarakat.

SBC yang baru kali pertama digelar ini diikuti 350 peserta, yang terdiri atas empat kelompok yaitu peserta yang mengenakan pakaian dengan hiasan batik dengan warna dasar hitam, kemudian kelompok dengan warna dasar hijau, kelompok dengan warna dasar putih, dan kelompok dengan warna dasar merah. Sebelumnya tampil mereka menari di depan panggung kehormatan terlebih dulu.

Peserta karnaval yang menari dan memamerkan berbagai desain pakaian dari dasar batik di hadapan Marie Elka Pangestu, didampingi Wali Kota Surakarta Joko Widodo, Wakil Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, dan para tamu undangan.

Wali Kota Joko Widodo mengatakan, karnaval kali ini memang lain daripada yang lain. Selain mengambil tema batik, katanya, semua bahan yang digunakan peserta untuk tampil dan hasil riasan juga bermotif batik dengan tujuan untuk mengangkat batik dan Kota Solo sebagi kota batik,

Untuk itu, lanjutnya, para peserta karnaval juga tidak sekadar berias, melainkan juga tampil atraktif sehingga menarik ditonton. Acara ini telah dijadikan peristiwa budaya yang tetap untuk pariwisata. Untuk tahun depan SBC akan digelar pada 11 April 2009.

Karnaval ini didahului dengan pawai delapan kereta yang ditarik kuda dari Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran. Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu beserta tamu penting lain naik kereta ini.

Barisan tersebut kemudian diikuti barisan prajurit karaton penunggang kuda, barisan prajurit pembawa tumbak dan senjata api juga dari karaton, barisan Wali kota Surakarta dan Wakil Wali Kota yang memakai pakaian batik dengan mahkota Kresna, yang berjalan kaki, diikuti dua kuda.

Baru pada barisan belakang terlihat kelompok Jember Fashion Carnival yang beberapa tahun terkahir tampil fenomenal di Kota jember, Jawa Timur. Penampilan mereka dipimpin oleh Presiden Jember Fashion Carnival, Dinan Faris.

Kelompok tersebut diikuti sejumlah kelompok lain yang tampil dengan iringan musik. Penampilan mereka dengan berbagai tarian dan gerakan atraktif mendapat sambutan meriah di sepanjang jalan 4,2 kilometer yang dilintasi.

Sepanjang jalan yang dilewati karnaval itu terlihat penuh sesak oleh keharian penonton. Pawai ini berakhir di halaman Balai Kota Surakarta.

Endang Patmiyatun salah seorang penonton menilai acara tersebut sebagai acara yang sukses, dilihat dari jumlah penonton maupun tujuan yang akan dicapai dalam mengangkat citra batik di tingkat nasional maupun internasional.

Menurut dia, jika kegiatan seperti itu akan dijadikan kegiatan tahunan di Solo, maka begitu acara berakhir, panitia harus langsung mempersiapkan diri lagi. Bila perlu, katanya, acara tersebut dipromosikan ke luar negeri untuk menarik masyarakat mancanegara datang ke Solo.

Menyingkap Peta Sastrawan Sumatera

2008-04-09T02:19:00.000-07:00

Minggu, 16 Maret 2008 21:40 WIB
Menyingkap Peta Sastrawan Sumatera
WASPADA Online

Oleh Suyadi San

PULAU Sumatera tidak hanya penghasil rempah. Tak sebatas kawah candradimuka politik nasional. Sejarah membuktikan, swarnadwipa ini merupakan sokoguru budaya. Melayu, Minangkabau, Batak, Gayo-Alas-Singkil, Aceh, merupakan puak terbesar di samping kaum pendatang dari Jawa.

Dua kerajaan besar pra Indonesia bermukim di sini: Samudera Pasai dan Sriwijaya. Gugusan pegunungan membentang dan menjulang dari utara hingga selatan: Bukit Barisan. Toba, Singkarak, dan Maninjau adalah danau yang menjadi ikon semenanjung Sumatera.

Banyak lagi patut dibanggakan di wilayah ini. Tak ayal, pengarang-pengarang Indonesia kerap memotret Sumatera dalam figura budayanya. Ini terlihat jelas pada masa Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Deretan pengarang besar Indonesia lahir di sini dan membesarkan Indonesia Raya.

Persemaian wilayah sastra ini menjadi satu bagian penting dalam geosastra dan geopolitik kebudayaan Indonesia. Di arena Temu Sastrawan Sumatera dan Temu Sastrawan Sumatera Utara 2007, yang digelar Dewan Kesenian Sumatera Utara 28-30 Desember barusan, menggambarkan pemetaan semangat bersastra di kalangan sastrawan antarprovinsi di Pulau Andalas.

Pengembaraan kreativitas bersastra para sastrawan itu tertuang dalam satu medan, yakni sastra. Pertemuan antarsastrawan di Pulau Sumatera itulah yang melahirkan diterbitkannya buku Medan Sastra. Buku kumpulan karya sastra ini dimaksudkan sebagai satu penanda bahwa pulau ini tidak pernah kering melahirkan generasi sastra.

Tak heran, sebelum acara temu sastrawan ini berlangsung, sebelum buku tersebut diterbitkan, saya selaku editor dibantu rekan S. Ratman Suras, M. Raudah Jambak, dan Hasan Al Banna menerima ratusan karya. Karena keterbatasan waktu – juga dana – pula, kami hanya bisa meloloskan 85 judul karya sastra dari 57 orang penulis, terdiri atas 55 judul puisi dari 33 penulis, 20 cerita pendek (20 penulis), 2 naskah drama (2 penulis), dan 8 esai (8 penulis).

Nama-nama pengarang yang karyanya termuat di dalam buku ini, merupakan keterwakilan dari bejibunnya jumlah penulis karya sastra pada masing-masing provinsi dan daerah. Tak hayal, buku ini juga diisi sejumlah nama baru. Karya-karya mereka – untuk sementara ini – disandingkan dengan sastrawan generasi sebelumnya. Alam dan waktu yang akan menguji mereka: apakah mereka pantas menyandang ‘gelar’ sastrawan di kemudian hari.

Para penulis baru yang muncul pada buku ini, di antaranya Agus Mulia, Ahmad Badren Siregar, Antonius Silalahi, Djamal, Elidawani Lubis, Herni Fauziah, Januari Sihotang, Lia Anggia Nasution, Pria Ismar, Pusriza, Embar T Nugroho, Indra Dinata SC.

Ada pula nama Indra YT, Irwan Effendi, Richad Yanato, Rina Mahfuzah Nasution, Sumiaty KSM, Variati Husni, dan Yunita Sari. Itu semua dari Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Barat mengutus sastrawan mudanya, seperti Anda S, Chairan Hafzan Yurma, Edo Virama Putra, Esha Tegar Putra, Pinto Anugrah, Yetti A.KA .

Yang jelas, generasi baru sastrawan Sumatera nyatanya terus berdenyut. Ia menjadi satu fenomena bahwa Sumatera tidak akan kehabisan penerus cita-cita sastrawan terdahulu. Buku ini barangkali akan jadi saksi sejarah tentang perjalanan sastra Sumatera.

Sumatera Utara selaku tuan rumah, tentu saja jadi penyumbang terbanyak pengisi buku. Selain sastrawan pemula di atas, sastrawan terkemuka daerah ini yang tampil meramaikan buku Medan Sastra ini, di antaranya, Afrion, Amin Setiamin, Damiri Mahmud, D. Ilyas Rawi, Harta Pinem, Herman KS, Idris Siregar, M. Yunus Rangkuti.

Lalu, Shafwan Hadi Umry, S. Ratman Suras, Zainal Arifin AKA, A. Yusran, Dini Usman, Hasan Al Banna, Hidayat Banjar, Malubi, M. Raudah Jambak, Nasib TS, Saripuddin Lubis, Sulaiman Sambas, Teja Purnama, Tengku Agus Khaidir, Yulhasni, Suyadi San, dan Syaiful Hidayat.

Selain melalui karya, peta sastrawan Sumatera secara jelas dapat dibaca melalui esai-esai yang terdapat di dalam Medan Sastra. Perkembangan dan jejaring sastra masing-masing provinsi diungkap Syaiful Hidayat (Sumatera Utara),. D. Kemalawati (Nanggroe Aceh Darussalam), Ira Esmiralda (Bangka Belitung), Isbedy Stiawan ZS (Lampung), Muhammad Husyairi (Jambi) dan Tarmizi (Kepulauan Riau).

Lalu, sastrawan Damiri Mahmud dan akademisi Dr. Ikhwanuddin Nasution M.Si menyoroti serta mengkritisi karya-karya dan perjalanan sastra Sumatera tersebut. Syaiful Hidayat pada esai yang terdapat di dalam buku ini menyatakan, sastra Indonesia menempatkan sastra dan sastrawan dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai pelopor sastra modern Indonesia.
Konstelasi sastra itu menumbuhkan Kota Medan dan Kota Padang sebagai pusat sastra Indonesia yang utama di luar Pulau Jawa. Sastrawan dari kedua wilayah ini kemudian saling memberi warna sehingga muncullah Chairil Anwar dan Hamka sebagai orang Minang yang secara bersamaan melekat sebagai orang Medan.

Sebaliknya, Sutan Takdir Alisjahbana dan Mochtar Lubis sebagai orang Medan yang merasakan atmosfer sastra Minang. Mereka merupakan bagian dari kelas menengah Hindia Belanda yang memperoleh pendidikan, sehingga terampil dalam mengekspresikan gagasannya, pandangan hidup sebagai subjek kolektif.

Menurut penilaian Damiri Mahmud, saat ini geliat kepengarangan Sumatera makin ramai, terutama puisi dan Cerpen. Para penulis Sumatera ini tampak berusaha melepaskan diri dari “cengkeraman” Jakarta yang selama ini dianggap sebagai sentralisasi sastra. Kata Damiri lagi, kantong-kantong sastra di beberapa tempat di Sumatera diusahakan seintensif mungkin. Kegiatan-kegiatan pertemuan, diskusi, sayembara, penerbitan buku begitu marak dilakukan.

Damiri memperkirakan, Riau paling depan dalam geliat bersastra. Pada dekade 60-an dan 70-an daerah ini masih terasa sepi dari kegiatan dan para sastrawan. Tapi sekarang begitu banyak kegiatan dan muncul tokoh-tokoh kenamaan. Mereka pun sangat giat menggali akar tradisi sastranya. Karya-karya Raja Ali Haji misalnya, kembali ditransliterasi dan diterbitkan.

Sedangkan Sumatera Utara, sebagaimana halnya Riau, tampaknya punya kedekatan sejarah dengan Semenanjung Malaysia. Karya-karya para sastrawan banyak yang terbit di sana. Setidaknya 12 novel telah dibukukan dan beberapa antologi puisi dan Cerpen.

Ada pula even “Dialog Utara” yang dilaksanakan sejak awal 1980-an yang pada mulanya diisi oleh para sastrawan dari Medan dan Pulau Pinang yang dianggap sebagai kota kembar karena kemiripannya yang sama-sama memiliki tradisi sebagai kota pantai.
Tampaknya di antara genre sastra yang banyak ditulis adalah puisi dan kemudian cerita pendek. Kurang diimbangi oleh penulisan novel. Barangkali penulisan novel memerlukan waktu yang lama dan dukungan dana yang besar sementara para penulis sekarang pada umumnya punya kegiatan rangkap.

Tradisi sebagai “pujangga istana” di zaman kerajaan dulu telah hilang. Sebagaimana diketahui Hamzah Fansuri dan Raja Ali Haji, sedikit banyaknya merupakan “pujangga istana” sehingga di samping dukungan dana, misi yang mereka tulis bisa dengan cepat dapat terlaksana.

Deknong Kemalawati dalam esai nya memaparkan sejumlah generasi sastra Aceh. Generasi sastra Aceh ini dimulai dari Angkatan Sufi. didominasi oleh tema agama terutama mengenai tasawuf (mazhab; aliran), hal ini menandakan perkembangan (pengkajian) masalah agama di Aceh berada dalam priode emas.

Salah satu faktor penyebabnya adalah Sultan (raja) memberikan akses yang seluas-luasnya kepada penyair untuk berkarya. Di samping itu, penyair (dinominasi kaum ulama) sangat dihargai kerajaan, sehingga mereka menjadi mufti. Pada zaman itu, politik telah memainkan peranan yang besar dalam perkembangan kesusastraan di Aceh. Terutama, persengketaan mazhab Hamzah Fansuri dengan Nuruddin ar-Raniri—mengenai faham wujudiyah. Dalam catatan sejarah banyak karya Hamzah Fansuri dan ikutannya dimusnahkan oleh kerajaan atas saran dari Nuruddin ar-Raniri.

Angkatan Pujangga Baru didominasi tema ketuhanan dan keindahan alam. Selain itu, bentuk karya masih dipengaruhi terutama oleh bentuk pantun dan syair Melayu. Selanjutnya angkatan pertengahan corak (bentuk) dan tema karya sudah mulai kaya—tidak terpaku dalam bentuk syair dan pantun Melayu.

Selain masih didomonasi tema-tema di atas, tema pada angkatan ini sudah diperkaya dengan tema-tema heroik kepahlawanan. Seiring perkembangan politik yang terjadi khususnya di Aceh maka karya sastra pun mengalami corak dan temanya sesuai dengan kondisi zaman tersebut.

Tema-tema kepahlawanan pasca Pujangga Baru, menurut Kemalawati, bermula dari “pemberontakan” DI/TI dipimpin Daud Beureueh pada 1953. Kemudian dilanjutkan dengan “perlawanan” GAM sejak 1976 dipimpin Hasan Tiro. Sejak saat itu Aceh terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah, apa lagi setelah diterapkannya DOM (Daerah Operasi Militer) pada 1989 oleh pemerintah Orde Baru. Setelah kejatuhan Soeharto 1998 dilanjutkan dengan Darurat Militer, yang berakhir pascatsunami dengan perjanjian damai (MOU) antara RI dengan GAM.

Kondisi ini telah memunculkan sastrawan (penyair) angkatan konflik. Tema-tema yang mendominasi angkatan ini adalah tentang perlawanan (mencari keadilan) dan tragedi kemanusiaan. Bencana gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 membawa banyak perubahan dalam segala bidang kehidupan masyarakat Aceh. Bermunculanlah karya-karya sastra, baik yang ditulis oleh penyair-penyair yang sudah konsisten maupun muka-muka baru. Orang-orang “berlomba-lomba” menulis, menerbitkan, pelatihan-pelatihan serta menampilkan karya sastra menjadi seni pertunjukan.

Dalam catatan Kemalawati, ada beberapa perkumpulan (swasta) yang eksis sampai sekarang terutama dalam hal pelatihan dan penerbitan karya sastra, di antaranya, Bangkit Aceh, Lapena, ASA, Do Karim, Tikar Pandan, AMuK Community, Aneuk Muling Publishing, Aceh Culture Institute dan lain-lain. Bagaimana dengan Bangka Belitung? Bangka Belitung merupakan provinsi baru. Kelahirannya tak berjauhan dengan kelahiran Provinsi Banten, Gorontalo dan Kepulauan Riau. Konstelasi sastra provinsi ini dikupas dalam esai Ira Esmiralda (hal. 262-265).

Dari esai Ira ini, kita mengetahui peta perjalanan sastra di Bangka Belitung. Menurut Ira, kaum terpelajar menggeluti sastra lebih memilih keluar Bangka Belitung (Jawa) dan berkarya di sana. Pada tahun 1930-an muncul nama Fatimah Hasan Delais dengan karyanya Kehilangan Mustika.

Setelah itu dunia sastra (tulis) di Bangka Belitung mengalami stagnasi panjang. Hingga tahun 1980-an, muncul nama Ian Sanchin (Belitung) dan Willi Siswanto (Bangka) yang memublikasikan Cerpen remajanya di beberapa majalah remaja dan keluarga. Drama sangat diminati oleh remaja atau pelajar Bangka. Pada masa ini, kelompok-kelompok teater remaja dan pelajar bermunculan dan pementasan teater cukup sering diadakan. Namun pada pertengahan 1990-an, seiring keluarnya remaja-remaja tersebut ke kota lain untuk melanjutkan studi, kehidupan teater di Bangka meredup lalu vakum.

Pada 1990-an akhir, muncul koran daerah pertama di Bangka, Bangka Pos (group Kompas). Lembar budaya minggu pada koran tersebut telah meletakkan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan sastra di Bangkabelitung. Willi Siswanto, Nurhayat Arif Permana sebagai redaktur budaya Bangka Pos mengajak penyumbang tulisan sastra di lembar budaya Bangka Pos untuk membentuk sebuah komunitas sastra. Hingga terbentuklah Komunitas Pekerja Sastra Pulau Bangka (KPSPB) pada 2000.

Ira juga menyebutkan, kantong-kantong sastra di Bangka Belitung terpusat di Pangkal Pinang (ibukota Bangka Belitung) dan Sungailiat (ibukota Kabupaten Bangka). Pegiat sastra di Pangkal Pinang terdiri dari latarbelakang profesi. Mulai pensiunan guru, pegawai KUA, sampai yang betul-betul hanya mengandalkan tulisannya sebagai jalan hidup. Di Sungailiat, para pegiat sastranya umumnya memiliki latarbelakang profesi yang lebih homogen. Semuanya rata-rata pegawai negeri sipil. Dari guru, pejabat Pemda, sampai reporter.

Lampung menyumbang Isbedy Stiawan ZS. Di dalam esainya (hal. 266-272),, Isbedy gambling menyebut peta sastra Indonesia tidak lengkap tanpa Lampung. Itu, dimulai dari kiprah Assaroeddin Malik Zulqornain Ch alias Amzuch. Perkembangan berikut, “pulangnya” para perantau: Iwan Nurdaya-Djafar, Sugandhi Putra, Hendra Z., Djuhardi Basri, dan Naim Emel Prahana. Bersamaan itu, dinamika sastra di Lampung kian bergolak dengan munculnya Syaiful Irba Tanpaka, Achmad Rich, serta yang berkiprah kemudian yaitu Panji Utama, A.J. Erwin, Iswadi Pratama, Ivan Sumantri Bonang, D.Pramudia Muchtar, Eddy Samudra Kertagama dan lain-lain—untuk sekadar menyebut beberapa nama.

Isbedy tidak menafikan peran kampus yang cukup besar. Sumbangsih terbesar adalah Universitas Lampung. Muncullah nama Ari Pahala Hutabarat, Jimmy Maruli Alfian, Inggit Putria Marga, Diah Indra Mertawirana (kini Diah Merta), Lupita Lukman dan Elya Harda. Jambi melalui esai Muhammad Husyairi (hal. 273-276) membuat peta sastrawan Jambi dalam tiga generasi. Sebagian besar dari tiga generasi tersebut didominasi oleh para penyair. Generasi pertama Ghazali Burhan Riodja (Alm) dan Yusuf Asni.

Di lapis kedua ada Dimas Arika Mihardja, Acef Syahril (sekarang berdomisili di Indramayu), Iif Ranupane, Dimas Agus Pelaz, Iriani R. Tandi, Budi Veteranto, Ari Setya Ardhi, EM. Yogiswara, Nanang Sunarya, Suardiman Malay, Firdaus, Asro Al-Murthawy, Amri Suwarta dan Indriatno. Secara kekaryaan, generasi lapis kedua ini muncul pada paruh tahun delapan puluhan dan sembilan puluhan.

Sedangkan generasi ketiga yang muncul setelah tahun sembilan puluhan, sebut saja Muhammad Husyairi (Ary MHS Ce’gu), Yupnical Saketi, Ide Bagus Putra, Ramayani, Oton Marton, Alpakihi, Putra Edison, Emen Sling, Muhammad Muslih, Berry Hermawati, Yohana, Titas, Gita Romadhona, Chori Marbawy, Pendra Darmawan, Anshori Bharata, Monas Junior dan Fahrizal Eka. Begitulah. Konstelasi sastra pulau Sumatera tersingkap di dalam buku Medansastra. Kita berharap, buku tersebut menjadi sumbangan bagi sejarah sastra di Sumatera, kelak! Amiin.

Provinsi Baru

2008-03-12T08:08:00.000-07:00

Wacana Provinsi Pantai Timur Mencuat
Kisaran, WASPADA Online

Wacana yang sempat mencuat beberapa waktu lalu untuk menjadikan kabupaten Labuhan Batu, Asahan/Batubara, Simalungun, Kota Siantar dan Kota Tanjungbalai menjadi Provinsi Pantai Timur harus diperjuangkan untuk percepatan infrastuktur sebagai alat penting keberhasilan pembangunan.

“Pemprovsu bukan saja tidak gigih memperjuangkan perbaikan Jalinsum ke pemerintah pusat, tapi juga tak mampu membangun Sumut secara merata, maka harus dimekarkan dan yang paling siap adalah Provinsi Pantai Timur,” tandas Zasnis Sulungs pemerhati sosial, politik, praktisi hukum dan lingkungan hidup kepada Waspada Senin (10/3) menanggapi kerusakan jalinsum dan tanggapan DR Drs.H.Maratua Simanjuntak.

Zasnis menilai Provinsi Pantai Timur lebih layak dan siap dibandingkan Provinsi Tapanuli menyangkut potensi wilayah. “Saya yakin Cagubsu yang siap membuat kontrak politik akan memperjuangkan Provinsi Pantai Timur akan menang dalam Pilgubsu khususnya di enam kabupaten/kota,” ujarnya.

Ketidakmampuan Pemprovsu membangun Sumut, bukan terletak pada siapa gubernurnya, tapi karena Sumut terlalu besar hingga banyak infrastruktur terabaikan,” katanya. Kabupaten Asahan masih bisa dibagi dua menjadi kabupaten atau Kota Kisaran dan Kabupaten Asahan beribukota di Pulau Raja atau Bandar Pulau.

Kalau melihat faktor sejarah kerajaan Asahan layak beribukota di Pulau Raja, namun jika dari sejarah perjuangan kemerdekaan Bandar Pulau pernah jadi ibukota Asahan di pengungsi oleh Abdullah Eteng.

Zasnis heran mengapa HUT Asahan masih ke 47 padahal Sultan Alaudin Riadsyah dari Aceh menemukan Asahan tahun 1542. “Kalau dari sejarah pemerintahan bisalah 47 tahun, tapi itu tidak lazim. Jakarta dan Tanjungbalai berpedoman pada sejarah kebudayaan, bukan lahirnya pemerintahan,” tukas Zasnis mengajak semua lapisan untuk mendesak DPRD Asahan meninjau ulang hari lahir kabupaten Asahan sekaligus membuat sikap politik tentang ide pembentukan Provinsi Pantai Timur. Menurut Zasnis semakin kecil wilayah provinsi makin fokus gerak pembangunan serta menguntungkan dalam perolehan DAU.

Situs Barus Berhamburan, Pemda Tapteng Cuek!!!

2008-02-01T09:50:00.000-08:00

Kamis, 31 Januari 2008 03:00 WIB
Tiga Penutup Makam Kuno Di Barus Ditemukan
Barus, WASPADA Online

Jasman Simatupang, warga Desa Gabungan Hasang, Kecamatan Barus yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang bangunan menemukan tiga buah penutup makam kuno.

Penemuan tiga buah tutup makam kuno itu tak jauh dari lokasi situs pemakaman Simpang Tiga Bukit Hasang sekira 3 Km dari Kota Barus dan ketiga penutup makam itu diperkirakan berasal dari abad ke 16 M yang terbuat dari batu asli yang berarsitekturkan artefak makam kuno.

Menurut Jasman, penutup makam yang ditemukannya itu tidak sama panjangnya, satu di antaranya memiliki panjang 150 cm dengan tinggi 30 cm dan lebar 40 cm, kemudian satu lagi panjang 120 cm, tinggi 20 cm dan lebar 35 cm sedangkan sebuah lagi memiliki panjang 100 cm, tingi 25 cm dan lebar 30 cm di kedua sisi ujung penutup makam terdapat masing-masing dua lubang sedalam 15 cm diperkirakan kedua lubang itu adalah tempat pemasangan batu nisan.

Namun anehnya kata Jasman, hasil temuannya setelah diberi tahu kepada penjaga (juru kunci) makam situs Bukit Hasang, namun tidak ditanggapi. "Kalau kita lihat penutup makam itu memang tidak ada apa-apanya namun bagi negara ini sangat penting artinya karena memiliki nilai sejarah yang religi, kini benda itu masih berada di belakang rumah penduduk tak ada yang mempedulikannya dan diharapkan pihak terkait seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tapanuli Tengah agar turun tangan guna menyelamatkan benda bersejarah itu," kata Zurlang tokoh masyarakat di Barus yang mendampingi Jasman kepada Waspada Minggu (27/1).

Jasman menjelaskan, penemuan benda kuno itu pada bulan Desember 2007 lalu. Saat itu bersama beberapa rekannya melakukan penggalian pondasi di pekarangan rumah milik Saidem Gajah. Saat menggali itulah mereka menemukan 3 buah penutup makam terpendam di dalam tanah yang tak jauh lokasinya dari lokasi pemakaman seorang wanita bernama Tuhar Amisuri yang wafat 17 Syafar 602 Hijriah atau sekitar 1206 M.

Barus Raya dan Strategi Pembangunan Masyarakat Pesisir Barat Sumut

2008-01-28T23:03:00.001-08:00

Pemekaran di Provinsi Sumut, 8 Kabupaten/Kota “Waiting List”

Setelah Kabupaten Batubara disetujui, tenyata rencana pemekaran daerah terus berlangsung di Sumatera Utara. Terbukti, sebanyak 8 kabupaten/kota masuk dalam daftar "waiting list" (daftar tunggu).

Tiga di antaranya adalah Padang Lawas, Angkola-Sipirok dan Labuhanbatu Selatan-Utara dimungkinkan akan menyusul Kabupaten Batubara. "Tiga Kabupaten ini sudah direspon DPR RI. Tinggal menunggu tim yang akan diturunkan untuk melihat potensi di masing-masing daerah itu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan undang-undang," kata Kasubbid Biro Otda Pemprovsu Fajri Effendi Pasaribu kepada Global, Sabtu (2/12) di Medan.

Sementara lima kabupaten/kota lagi masing-masing, Barus Raya (Tapanuli Tengah), Kota Brastasgi (Tanah Karo), Serdang Hulu (Deliserdang), Langkat Hulu (Kabupaten Langkat), dan Simalungun Hatara (Kabupaten Simalungun), masih dalam tahap pengusulan ke Pemprovsu.

Menurutnya, ada dua metode yang menentukan daerah itu berhasil dikukuhkan. Pertama melalui jalur birokrasi dan kedua hasil dari hak inisiatif dewan. "Satu-satunya daerah tingkat dua yang berhasil di Indonesia melalui jalur birokrasi hanya Batubara, lainnya merupakan hak inisiatif dewan," jelas Fajri.

Fajri Pasaribu mengatakan, untuk tiga kabupaten itu kemungkinannya sangat besar. Pasalnya, usulan itu sudah masuk ke DPR RI. Jadi menunggu tim yang akan diturunkan untuk melihat kondisi daerah itu.

Menjawab Global siapa yang bakal menjadi pelaksana tugas bupati di Kabupaten Batubara, Fajri mengatakan belum bisa dipastikan. "Sampai hari ini belum ada undang-undang untuk menentukannya. Kita tunggulah undang-undangnya. Untuk Kabupaten Serdang Bedagai, dan Nias Selatan, Pemprovsu yang diberikan wewenang untuk menentukan siapa yang diusulkan ke Depdagri," jelasnya.

Barus Raya: Selamat Datang!!

2008-01-28T23:03:00.000-08:00

Selasa, 29 Januari 2008 03:00 WIB
Elemen Masyarakat Diminta Manfaatkan Momen Pemekaran Barus Raya
TAPTENG, WASPADA Online

Anggota DPRDSU dari Fraksi Golkar H. Syukran J. Tandjung, SE sambut baik aspirasi masyarakat dalam wacana pembentukan Kabupaten Barus Raya atau Tapanuli Barat dan meminta seluruh elemen masyarakat harus memanfaatkan momen pemekaran itu.

Demikian dikatakan H. Syukran J.Tanjung,SE menjawab Waspada, Minggu (27/1) melalui telefon selularnya seputar makin hangatnya wacana Kabupaten Tapteng untuk segera dimekarkan.

Menurutnya elemen masyarakat yang ada di daerah itu harus memanfaatkan momen pemekaran Kabupaten Barus Raya atau Kabupaten Tapanuli Barat karena masalah otonomi daerah ada di tingkat II.

Syukran menilai dari segi potensi daerah sangat menjanjikan. Diharapkan masyarakat dapat bersatu padu dalam menyikapi wacana pembentukan Kabupaten Barus Raya atau Tapanuli Barat demi tercapainya persamaan demi percepatan pembangunan di daerah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sebelumnya Hasva Pasaribu, Ketua Komisi A DPRD Tapteng sambut hangat wacana pembentukan Barus Raya namun menurutnya hingga sekarang itu masih melalui media massa saja. Dikatakan, hingga sekarang aspirasi masyarakat tentang pemekaran Barus Raya belum disampaikan ke DPRD untuk ditindak lanjuti.

Secara terpisah Ketua PK KNPI Sorkam Barat Abdul Azis Hutauruk mengatakan, realitas yang ada sudah saatnya Kabupaten Tapteng di mekarkan menjadi dua Kabuapten. Pemekaran Kabupaten Tapteng tidak bisa ditawar-tawar lagi mengingat potensi yang ada saat ini belum dapat digali secara maksimal akibat luasnya wilayah sehingga pemerataan pembangunan belum tercapai.

Berdagang di Internet

2008-01-17T15:15:00.000-08:00

Ada info bisnis tuk gabung. DAFTAR GRATIS,TANPA MODAL SEPESERPUN & DAPATKAN 50 $. (Tidak ada ruginya untuk dicoba, karena tanpa modal sedikitpun)

Sebuah bisnis MLM berstatus Global & 100% menggunakan tehnologi internet dengan memberikan kepada anggotanya berbagai manfaat & keuntungan. MLM ini akan mengelegarkan dunia bisnis MLM mulai Januari 2008¦.. bisnis ini bernama DubaiMLM. DubaiMLM akan menjadi \"THE FINANCIAL CAPITAL OF THE WORLD\", dimana rekening DubaiMLM Anda akan menjadi lebih penting daripada rekening Bank Anda. Info selengkapnya klik url di bawah ini:

http://dinar2010.dubaimlm.com

DubaiMLM akan diluncurkan secara resmi pada 30 Januari 2008. Jika Anda mendaftar sekarang (4 Anggota Baru mendaftar setiap 1 menit Sekarang!!!) dan sebelum 30 Januari 2008, Anda akan mendapatkan:
1. $50 untuk setiap Anggota Baru.
2. $10 untuk setiap Anggota Baru yang Anda sponsori.
3. $1 untuk setiap Anggota Baru di bawah Anda hingga Level 50.
4. 150 MIR Rewards Dollars.

Jadilah yang terawal kerana DubaiMLM akan memiliki 300,000 anggota sebelum hari peluncuran resminya pada 30 Januari 2008. Info selengkapnya klik url dibawah ini:

http://dinar2010.dubaimlm.com

Daftarlah sekarang Gratis sebelum 30 Januari 2008, (tidak ada ruginya untuk dicoba, karena tanpa modal sedikitpun). Anda akan mendapatkan semua manfaat dari No.1 hingga No.4 di atas, selain itu pemberian dan penyusunan downlines diberikan dan dibuatkan secara automatis. Semua fasilitas sistem pelaporan pendapatan & kelebihan DubaiMLM dapat Anda pelajari pada Member Area. Info selengkapnya klik url dibawah ini:

http://dinar2010.dubaimlm.com

Korupsi Dan Pemkab Tapteng

2007-11-25T07:39:00.000-08:00

Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pemkab Tapteng
Pandan, Tapteng, WASPADA Online

Karena dinilai lamban dalam pengusutan dugaan korupsi di Pemkab Tapteng kembali menguindang reaksi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni, LSM. Pijar Keadilan, Aurel Citra Independen (ACI) dan LSM.

Abdi Nusa Bangsa daerah Sibolga/Tapteng mendesak Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu), dan Polres Tapanuli Tengah secepatnya mengusut tuntas. Secara terpisah, Selasa (20/11) masing–masing Ketua dan Sekertaris dari ke Tiga LSM itu mengharapkan kepada Poldasu Cq Polres Tapteng untuk secepatnya pemeriksaan dugaan Korupsi di tubuh Pemkab Tapteng itu diserahkan berkas dan tersangkanya ke Kejari Sibolga.

Karena informasi diperoleh dari Kejaksaan Negeri Sibolga, Poldasu melalui Polres Tapteng masih hanya mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), sampai saat ini berkas dan barang bukti (BB) masih tetap di Meja Polres Tapteng, katanya.

“Kita sangat mengharapkan agar berkas dan barang bukti itu diserahkan ke Kejari Sibolga,” sebut Prins Wales Tambunan, Resbin Bondar dan Faisal Hutabarat. Menurut keterangan yang dihimpun Waspada, Rabu (21/11) dari Wakil Ketua LSM Pijar Keadilan Tapteng Prins Wales Tambunan, laporan LSM Pijar atas dugaan korupsi pada pematangan lahan asrama haji di Pinangsori dan pembuatan dek penahan jalan di Desa Sibabangun–Pulo Pakkat, Kecamatan Sibabangun, pembukaan Jalan Sibuluan III, tembus Asrama TNI-AD yang hanya dikerjakan 50 meter dari yang ditentukan panjang 200 meter, 2 oknum masing–masing oknum Ir. ML selaku Kadis, dan oknum Ir. ES selaku P2K, katanya.

Demikian juga keterangan dari Ketua LSM. ACI Sibolga/Tapteng Resbin Bondar, laporan dari LSM. ACI atas dugaaan penyimpangan yang berpotensi korupsi pada pembangunan dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Labuan Angin, Kec. Tapian Nauli, Tapteng, pada proyek yang berindikasi korupsi itu, 2 orang pejabat dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Tapteng sudah ditetapkan sebagai tersangka masing–masing BG, SH selaku Kadis dan oknum F selaku P2K, katanya.

Sedangkan menurut Ketua LSM Abdi Nusa Bangsa Sibolga/Tapteng Faisal Hutabarat, pada kasus dugaan Korupsi untuk pe-ngadaan buku di kantor Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkab Tapteng oknum Drs. JS selaku Kabag Humas sudah ditetapkan pihak Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai tersangka, namun sampai saat ini oknum Drs. JM belum dapat dihadirkan penyidik Kejari Sibolga.

Dijelaskan ketiga LSM itu, saat ini oknum AS mantan Kabag Umum dan Perlengkapan Pemkab Tapteng tengah menjalani proses pemeriksaan atas dugaan Korupsi pada pengadaan pakaian PDH Linmas Pemkab Tapteng berbiaya Rp948.441.000, tahun anggaran 2005, pengadaan pakaian dinas PNS Pemkab Tapteng tahun anggaran 2004 sebesar Rp1.079.885.000, oknum AS selaku penyelenggaraan pengadaan sedang menjalani proses pemeriksaan untuk pengumpulan data (PulData) di Kejaksaan Negeri Sibolga, jelas mereka.

Jejak Ulama-ulama di Barus

2007-09-15T10:35:00.000-07:00

Selasa, 26 Juni 2007 23:01 WIB
Menelusuri Jejak Islam Barus
Waspada Online

Desa Lobu Tua berjarak 4 km ke arah barat dari ibu kota Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Keberadaannya tak ada yang istimewa, karena layaknya desa warganya hidup bersahaja dari hasil laut, sawah dan kebun yang ada.
Tapi sebagian warga punya kebanggaan luar biasa atas tanah mereka. Generasi tua dan sebagian generasi mudanya, paham betul tanah Lobu Tua punya sejarah masa lalu yang gemilang. Lobu Tua pernah menjadi emporium (pelabuhan niaga samudera) yang didatangi berbagai bangsa untuk membeli hasil bumi mereka.

Banyak artefak (keramik, perak, batu bertulis, dsb) peninggalan masa lalu terkandung di bumi desa itu. Berbagai penelitian telah dilakukan kalangan arkeolog nasional maupun internasional.
Tujuannya, mencoba mengungkap keberadaan Lobu Tua sebagai salah satu pelabuhan tua, tempat interaksi banyak peradaban maju masa lalu, dari penjuru dunia.

Jejak Peradaban Dunia

Sebagai pelabuhan niaga samudera, Barus (Lobu Tua) diperkirakan sudah ada sejak 3.000 tahun sebelum Masehi. Bahkan, ada memerkirakan lebih jauh dari itu sekira 5.000 tahun SM.

Perkiraan akhir itu, didasarkan pada temuan bahan pengawet dari berbagai mummy Fir'aun Mesir Kuno salah satu pengawetnya menggunakan kanper atau kapur Barus.

Getah kayu itu yang paling baik kualitasnya, kala itu hanya ditemukan di sekitar Barus. Sejarawan era kemerdekaan Prof. Mr. Mhd. Yamin, SH memperkirakan perdagangan rempahrempah di antaranya kanfer, sudah dilakukan pedagang Nusantara sejak 6.000 tahun lalu ke berbagai penjuru dunia.

Lebih ke depan dari perkiraan itu, berdasarkan arsip-arsip tua berasal dari kitab suci. Misalnya di Injil Perjanjian Lama, menceritakan Raja Sulaiman (Solomon) atau dalam keyakinan Islam dikenal dengan Nabi Sulaiman, memerintahkan rakyatnya melakukan perdagangan dan membeli rempah-rempah hingga ke Ophir.

Ophir patut diduga sebagai Barus/Lobu Tua. Perkiraan itu punya jejak spiritual berbentuk kepercayaan monotheisme. Misalnya Ugamo Parmalim yang menjadi agama asli etnis Batak, meyakini Tuhan Yang Maha Esa dengan sebutan Ompu Mulajadi Na Bolon.
Peradaban lain sempat menyentuh emporium Barus, adalah Yunani yang di perkirakan para pedagangnya mengunjungi Barus di awal-awal Masehi. Seorang pengembara Yunani Claudius Ptolomeus mencatat perjalanannya hingga ke Barousai, sekira tahun 70 M.

Pencatat sejarah Yunani itu menyebutkan bahwa selain pedagang Yunani, pedagang Venesia, India, Arab dan Tiongkok juga lalu lalang ke Barus untuk mendapatkan rempah-rempah.

Lalu pada arsip tua India "Kathasaritsagara" sekira tahun 600 M, mencatat perjalanan seorang Brahmana mencari anaknya hingga ke Barus. Brahmana itu mengunjungi Keladvipa (pulau kelapa diduga Sumatera) dengan rute Ketaha (Kedah), menyusuri pantai Barat hingga ke Karpuradvipa (Barus).

Bangsa Tiongkok sejak lama mengenal Barus sebagai Po Law Che. Misalnya, dari catatan Hsuan Tsang dari era Dinasti Tang tahun 645 M dan pengembara I Tcing, tahun 685 M .

Selain itu, sekelompok penyebar ajaran Kristen Sekte Nestorian dari Konstantinopel, pusat Kerajaan Byzantium Timur, menjejakkan kakinya di Barus.

Kelompok itu diperkirakan datang sekira tahun 600 M dan mendirikan gereja pertama di Desa Pancuran, Barus. Lalu di tahun itu juga, pedagang Arab memasuki Barus sekira 627-643 M atau sekira tahun 1 Hijriah, dan menyebarkan agama Islam di daerah itu.

Di antaranya Wahab bin Qabishah mendarat di Pulau Mursala pada 627 M. Ada juga utusan Khulafaur Rasyidin, bernama Syekh Ismail akan ke Samudera Pasai dan singgah di Barus, sekira tahun 634 M.

Sejak itu, tercatat bangsa Arab (Islam) mendirikan koloni di Barus. Bangsa Arab menamakan Barus dengan sebutan Fansur atau Fansuri, misalnya oleh penulis Sulaiman pada 851 M dalam bukunya "Silsilatus Tawarikh."

Berikutnya Dinasti Syailendra dari Champa (Muang Thai) menaklukkan emporium Barus sekira 850 M dan menamakan koloni itu sebagai Kalasapura. Setelah penaklukan itu, di pelabuhan itu berdiri koloni terdiri dari berbagai bangsa terpisah dengan masyarakat asli.

Tercatat, tahun 1088 ada perkumpulan dagang Tamil (India) di koloni itu. Namun sekali lagi, koloni Barus di bumi hanguskan sekira tahun 1127 M oleh Kerajaan Marina dari Madagaskar, Afrika.

Seabad setelah itu, Bangsa Eropah menemukan koloni Barus baru. Penjelajah terkenal bangsa Italia Marcopolo menjejakkan kakinya di bandar perniagaan itu pada 1292 M. Sedangkan sejarawan muslim ternama Ibnu Bathuthah mengunjungi Barus pada 1345 M. Berikutnya pelaut Portugis berdagang di Barus pada 1469 M. Sedangkan pedagang dari berbagai belahan dunia lain menyinggahi Barus, tercatat dari Ceylon (Sri Lanka), Yaman, Persia, Inggris dan Spanyol.

Berdasarkan catatan dari berbagai arsip bangsa-bangsa dunia, emporium Barus bertahan hingga abad 17 M. Setelah itu, pusat perniagaan Barus secara perlahan kehilangan perannya, hingga kini.

Berbagai jejak para pendatang dari penjuru dunia itu, sebagian ada yang sudah ditemukan melalui penggalian arkeologis oleh para arkeolog nasional dan internasional, misalnya temuan artefak, keramik, batu bertulis pada tahun 1872 atau pada penggalian tahun 1978 dan 1995 di situs Lobu Tua. Temuan itu sudah banyak mengisi berbagai museum dalam dan luar negeri.

Emporium Barus

Banyak sejarawan Islam dalam mau pun luar negeri mengakui arti penting pantai Barat Pulau Sumatera (Andalas) sebagai salah satu daerah awal masuknya Islam ke Nusantara.
Namun, belum ada kesepakatan di antara mereka, apakah Barus merupakan lokasi pertama masuknya Islam. Pandangan itu setidaknya mengemuka dalam Seminar I "Masuknya Islam di Nusantara ," diselenggarakan di Medan pada 17-20 Maret 1963.

Dalam seminar itu, seorang sejarawan lokal, bernama Dada Meuraxa berkeyakinan Islam masuk ke Barus pada tahun 1 Hijriah, berdasarkan penemuan batu nisan Syekh Rukunuddin, di komplek pemakaman Mahligai.

Batu nisan itu menginformasikan Syekh Rukunuddin wafat dalam usia 100 tahun, 2 bulan dan 22 hari pada tahun "ha"-"mim" Hijratun nabi. Meuraxa, menerjemahkan "ha"-"mim" itu 8 - 40 yang kemudian dijumlahkan menjadi 48 H. Perhitungan itu berdasarkan Ilmu Falak (Astronomi) dari Kitab Tajul Muluk.

Namun di seminar itu, pandangan Meuraxa disangkal ulama terkenal Sumut saat itu, Ustadz HM Arsyad Thalib Lubis. Menurut ulama pendiri Al Jam’iyatul Washliyah itu, bukti nisan tidak dapat dijadikan dasar penentuan.

Alasannya, dua huruf ‘Ha’ dan ‘mim’ yang menunjukkan tahun di batu nisan itu bukan 48 H melainkan 408 Hijriah. Menurut ulama terkenal itu, untuk nama memang harus dijumlah, tapi untuk tahun harus dipadukan, sehingga menjadi 408 Hijriah.

Akhirnya, seminar pertama itu memutuskan Islam pertama kali masuk ke Nusantara memang di Pantai Barat Sumatera tanpa menentukan di mana pastinya lokasi masuknya agama
Islam.

Perbedaan pandangan itu terus berlangsung hingga belasan tahun kemudian. Baru pada tahun 1978, sejumlah arkeolog dipimpin Prof. Dr. Hasan Muarif Ambary melakukan penelitian terhadap berbagai nisan makam yang ada di sekitar daerah Barus.
Pada penelitian terhadap nisan Syekh Rukunuddin, arkeolog juga pengajar di Universitas Airlangga Surabaya dan guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, meyakini Islam sudah masuk sejak tahun 1 Hijriah.

Hal itu berdasarkan pada perhitungan yang menguatkan pendapat pertama oleh sejarawan lokal Dada Meuraxa yang didukung sejumlah sejarawan lainnya.

Pengukuhan itu dikuatkan lagi dalam seminar sama pada 29-30 Maret 1983 di Medan menyimpulkan Barus merupakan daerah pertama masuknya Islam di Nusantara.

Perhitungan masuknya Islam di Barus itu, didukung pula dengan temuan 44 batu nisan penyebar Islam di sekitar Barus bertuliskan aksara Arab dan Persia.

Misalnya batu nisan Syekh Mahmud di Papan Tinggi. Makam dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut itu, menurut Ustadz Djamaluddin Batubara, hingga kini ada sebagian tulisannya tidak bisa diterjemahkan.

Hal itu disebabkan tulisannya merupakan aksara Persia kuno yang bercampur dengan aksara Arab. Seorang arkeolog dan ahli kaligrafi kuno Arab dari Prancis Prof. Dr. Ludwig Kuvi mengakui Syekh Mahmud berasal dari Hadramaut, Yaman, merupakan ulama besar. Sedangkan batu nisan menjadi pertanda makam itu banyak ditemukan di India.

Tentang makam Syekh Mahmud itu, sejarawan Belanda Dr. Ph. S. Van Roenkel menyatakan Syekh Mahmud merupakan penyebar Islam pertama sekira 1.000 tahun lalu berhasil mengajak masuk Islam Raja I etnis Batak, yakni Raja Guru Marsakkot. Namun, karena hal itu tidak disukai kalangan kerabat Raja Batak itu, ulama itu kemudian dibunuh, sehingga terjadi huru hara besar di daerah itu.

Akan halnya Ustadz Djamaluddin Batubara sendiri, memiliki teori lain tentang keberadaan makam Syekh Mahmud terpencil dan berada di ketinggian bukit Papan Tinggi.

Menurut Djamaluddin, Syekh Mahmud berasal dari Hadramaut, Yaman, diperkirakan datang lebih awal dari Syekh Rukunuddin, yakni pada era 10 tahun pertama dakwah Rasulullah Muhammad SAW di Makkah. Masa kedatangan ulama diduga kerabat dan sahabat nabi itu, membawa ajaran Islam Tauhid tanpa Syari’at. "Itu sebabnya di makam itu belum ada penanggalan, melainkan sabda Nabi bermakna tauhid," tegas dia.

Selain itu, ketinggian makam itu dibanding 43 makam bersejarah lainnya, menjadi alasan terdahulunya kedatangan Syekh Mahmud ketimbang para penyebar Islam lainnya.
"Dulu, Barus sekarang ini laut dan pantainya di perbukitan itu (menunjuk Bukit Papan Tinggi sekira 200 meter di atas permukaan laut). Atau paling tidak dulunya daratan ini masih rawa-rawa dalam. Seiring dengan perubahan ekologis, laut atau rawa-rawa itu jadi daratan," kata Djamaluddin. Bukti pendukung teori itu disebutkan banyaknya ditemukan batu karang di daratan Barus sekarang, jika penggalian dilakukan hanya semeter dari permukaan tanah.

Dengan demikian, Syekh Mahmud merupakan penyebar Islam pertama, sedangkan 43 ulama lainnya merupakan pengikut dan murid-muridnya, kata Ustadz Djamaluddin yang merupakan tamatan Pesantren Purba Baru. Ke 43 makam ulama penyebar Islam itu di antaranya, makam Syekh Rukunuddin, Tuanku Batu Badan, komplek Bukit Hasang, Tuanku Ambar, Tuan Kepala Ujung, Tuan Sirampak, Tuan Tembang, Tuanku Kayu Manang, Tuanku Makhdum, Syekh Zainal Abidin Ilyas, Syekh Ahmad Khatib Siddiq, dan makam Imam Mua’azhamsyah.

Selanjutnya makam Imam Chatib Miktibai, Tuanku Pinago, Tuanku Sultan Ibrahim bin Tuanku Sultan Muhammadsyah Chaniago, dan makam Tuan Digaung, serta beberapa makam lainnya. Kesemua makam dari 43 ulama itu berada di Barus dan sekitarnya.

Selain itu, keberadaan Islam di Barus, berhubungan langsung dengan Islam di Aceh. Beberapa temuan arsip kuno menunjukkan adanya tiga ulama Islam terhubungkan antara
Barus dan Aceh.

Misalnya, keberadaan ulama terkenal Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Syamsuddin as Sumatrani paham keagamaan mereka berseberangan dengan Syekh Abdul Rauf as Singkili.

Diyakini banyak sejarawan Islam, kedua ulama terdahulu bermukim dan menyebarkan pahamnya di Barus, setelah paham Wujudiah mereka mendapat serangan dari Syekh Abdur Rauf as Singkili dan tidak diakui di Kerajaan Islam Samudera Pasai Aceh.

Hal sama terjadi juga terhadap keberadaan Islam di Minangkabau (Sumatera Barat). Misalnya keberadaan seorang penguasa Islam asal Minangkabau bernama Sultan Muhammadsyah Chaniago disebut-sebut berasal dari Indrapuri merupakan pusat Kerajaan Pagaruyung, Minangkabau. Namun, diakui, Islam sendiri tidak menyebar ke pedalaman Tano Batak, karena adanya penolakan keras dari masyarakat setempat kental memegang adat istiadat.

Menurut Ustadz Djamaluddin Batubara, etnis Batak dikenal sangat memegang teguh adat istiadat melebihi apa pun. Sedangkan adat istiadat mereka pegang diperkuat dengan ajaran lokal Parmalim.

Namun, patut dicatat, awal masuknya Islam (di masa Syekh Mahmud dan 43 ulama lainnya, diperkirakan tidak ada penolakan, malah terjadi sinkretisisme simbolik.

Namun, pada periode kedua masuknya Islam (sekira abad 17 M), ajaran itu ditolak, karena berlawanan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. "Jelasnya, ketika Islam Tauhid/Sufistik datang, tak ada penolakan. Baru ketika Islam Syari’at datang, masyarakat menolak," tegas Djamaluddin.

Terbaik: Perguruan Darur Rachmad Sibolga

2007-09-05T05:30:00.000-07:00

Sibolga, WASPADA Online

Ribuan umat Islam mengikuti pawai ta'aruf yang diselenggarakan PHBI (Panitia Hari Besar Islam) Kota Sibolga Sabtu (1/9). Acara dilepas secara resmi Penasehat PHBI Kota Sibolga H. Afifi Lubis, SH.MM yang juga Wakil Walikota Sibolga dari depan Kompleks Perguruan Muhammadiyah Jalan Dame Sibolga.

Hadir di sana Ketua Umum PHBI Sibolga Drs.H. Dahwir Nasution, Ketua PHBI Sibolga H. Yusran Pasaribu, Kadis Pendidikan Kota Sibolga Drs.H.Junaidi Tanjung, MPd, Kakan Depag Sibolga Drs.H. Ahlan Rawi MA, Kepala SMA Muhammadiyah Sibolga Kusnan Effendy, ST serta sejumlah Kepala Bagian jajaran Pemko Sibolga.

Menurut pantauan Waspada, pawai berlangsung tertib kendati barisan panjangnya lebih kurang satu setengah kilometer. Malam harinya dilaksanakan peringatan Israk Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW dan penyambutan bulan suci Ramadhan 1428 H di pelataran Masjid Agung Sibolga yang didahului dengan pembacaan suci Al-Qur'an oleh qori internasional Drs.H. Fadlan Zainuddin Lubis.

Ketua Panitia H.Yusran Pasaribu dalam laporannya menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan PHBI Sibolga selain peringatan Israk Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW dan sekaligus penyambutan bulan suci Ramadhan 1428 H didahului dengan berbagai perlombaan seperti lomba manasik haji tingkat antar pelajar SMA sederajat se-kota Sibolga, perlombaan pelaksanaan fardhu kifayah antar remaja masjid dan lomba pidato antar majelis taklim se-Kota Sibolga.

Wakil Walikota Sibolga H. Afifi Lubis SH. MM dalam arahannya mengatakan, tidak terasa perjalanan waktu yang sudah demikian cepat dan mengakhiri bulan ini maka getaran kerinduan terhadap Ramadhan akan tiba.

Pada bagian lain dalam arahannya Afifi Lubis juga mengajak masyarakat Kota Sibolga agar membantu pembangunan Masjid Agung Sibolga yang merupakan ikon Kota Sibolga. Al-Ustadz DR.KH. Amiruddin MS dalam ceramahnya mengajak umat Islam Kota Sibolga agar membersihkan hati menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan.

Penyerahan Hadiah
Usai acara dilaksanakan pula penyerahan hadiah berbagai perlombaan. Keluar sebagai juara I lomba Manasyik Haji Madrasah Aliyah Perguruan Darur Rachmad Sibolga, juara II dan III SMA Negeri 1 Sibolga dan SMK 13 Muhammadiyah Sibolga. Keluar sebagai juara I lomba pelaksanaan Fardhu Kifayah Remaja Masjid Al-Mujahiddin Simare-mare Sibolga, juara II dan III Remaja Masjid Darur Rachmad Aek Parombunan dan remaja Masjid Iqtidal Aek Habil Sibolga.

Keluar sebagai juara I lomba pidato antar Majelis Taqlim Sarwida dari Kelurahan Pancuran Pinang. Juara II dan III Rachmadani dari Kelurahan Aek Parombunan, Misriyah Kelurahan Pancuran Kelambir. Kepada para pemenang PHBI Kota Sibolga selain menyerahkan piala juga memberikan sejumlah uang pembinaan.

Jembatan Timbang Hambat Laju Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Rendah

2007-08-24T07:46:00.000-07:00

Kamis, 23 Agustus 2007 03:00 WIB
DPRDSU: Usut Pungli Rp150.000-Rp200.000 Di Sibolangit PDF Cetak E-mail

Medan, WASPADA Online
Anggota DPRDSU Ir Edison Sianturi mendesak aparat keamanan dan instansi terkait mengusut adanya kutipan Rp150 ribu hingga Rp200 ribu di jembatan timbang Sibolangit terhadap truk-truk pengangkut hasil pertanian dari Kabupaten Karo kelebihan tonase.

"Pengutipan sangat besar terhadap truk-truk di jembatan timbang Sibolangit dengan alasan kelebihan tonase menyakiti hati rakyat," kata Edison kepada wartawan di Medan, Selasa (21/8). Anggota dewan asal pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini menegaskan, peraturan daerah (Perda) Provsu No.7 tentang dispensasi kelebihan muatan telah dibatalkan.

Akibat dibatalkannya Perda No.7 tersebut, ungkap politisi Partai Patriot Pancasila Sumut ini, kehilangan PAD sebesar Rp20 miliar pertahun. Karena itu, kata anggota Komisi C DPRDSU ini, situasi ini jangan dimanfaatkan oknum-oknum tertentu dengan melakukan pengutipan-pengutipan terhadap truk kelebihan muatan.

SBY Tolak Keras Pemekaran Provinsi, Apalagi Untuk Avonturis Pengejar Kekuasaan

2007-08-24T07:40:00.000-07:00

Jumat, 24 Agustus 2007 09:41 WIB
Presiden Tolak Pemekaran
* Apalagi Hanya Demi Mengejar Kekuasaan

Jakarta, WASPADA Online

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, jika pemekaran satu daerah tidak memiliki urgensi dan manfaat, pendekatan dan tujuannya bukan untuk kepentingan rakyat maka pemekaran itu harus ditolak. Presiden mengingatkan para tokoh di berbagai daerah bahwa pemekaran sebuah wilayah tidak boleh dilakukan dengan tujuan memenuhi kepentingan orang perorang, apalagi demi mengejar kekuasaan belaka.

"Sudah saatnya saya menggunakan bahasa yang lebih terang menyangkut isu pemekaran daerah. Semua pihak harus tegas menolak pemekaran jika dipandang tidak memiliki urgensi dan manfaat yang nyata," tegasnya di depan sidang paripurna khusus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipimpin Ketua DPD, Ginandjar Kartasasmita, dihadiri Wakil Presiden, Jusuf Kalla, para menteri kabinet Indonesia bersatu, duta besar negara sahabat dan beberapa bupati dan walikota, Kamis (23/8) di gedung MPR/DPR DPD Jakarta.

Pemikiran dan tuntutan pemekaran wilayah yang hanya untuk memenuhi kepentingan orang perorang, apalagi untuk mengejar kekuasaan belaka pasti tidak akan membawa kebaikan bagi rakyat, sebaliknya menguras sumber daya dan anggaran negara untuk membangun berbagai fasilitas, serta akhirnya mengurangi anggaran pembangunan per kapita bagi masyarakat setempat.

Untuk itu, Presiden mengajak para anggota DPD ikut memikirkan permintaan pembentukan daerah-daerah otonom baru, bahkan kalau perlu berani menolak tuntutan semacam ini.
Presiden mengatakan, pemekaran daerah otonomi baru yang tidak berangkat dari tujuan yang benar serta tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan beban kepada keuangan negara, serta memberikan dampak penurunan anggaran terhadap seluruh pemerintah daerah lain, karena akan menurunkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) secara proporsional bagi daerah lain di seluruh Tanah Air. "Pemekaran juga mempengaruhi penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang prasarana pemerintahan," tandasnya.
Presiden mengungkapkan, evaluasi terhadap 148 daerah otonom baru menunjukkan daerah otonom baru banyak menghadapi permasalahan, antara lain, penyerahan pembiayaan personil, peralatan dan dokumen (P3D), batas wilayah, dukungan dana kepada daerah otonom baru, mutasi PNS ke daerah otonom baru serta pengisian jabatan dan tata ruang.

Dana Pemda nganggur di bank

Presiden juga merasa prihatin dengan kondisi besarnya jumlah dana pemerintah daerah (Pemda) yang menganggur di perbankan, padahal daerah membutuhkan biaya besar untuk membangun berbagai infrastruktur. "Keadaan seperti ini ironis, di tengah-tengah keperluan modal finansial yang besar untuk kepentingan pembangunan infrastruktur serta untuk kepentingan berbagai sektor riil."
Disebutkan, posisi total simpanan seluruh Pemda di Indonesia yang ditempatkan di perbankan pada awal triwulan II tahun 2007 mencapai sekitar Rp96 triliun. Dan penempatan simpanan seluruh Bank Pembangunan Daerah dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada pertengahan Agustus 2007 mencapai sekitar Rp50 triliun.

Presiden menekankan bahwa Pemda harus memanfaatkan dana tersebut untuk pelaksanaan pembangunan di daerahnya masing-masing, dengan tetap memenuhi azas manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat."Kalau tidak, kita berada dalam posisi yang merugi dan rakyat juga akan kecewa karena masyarakat tahu bahwa pemerintahannya di daerah sebenarnya bisa berbuat lebih banyak lagi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka, tetapi hal itu ternyata tidak dilakukan."

Pada bagian lain pidatonya, Presiden menekankan bahwa dirinya tidak ingin terjadi hambatan dalam penyusunan dan penggunaan dana APBD agar semua sasaran pembangunan daerah dapat dicapai. Presiden menginstruksikan agar dilakukan konsultasi dan koordinasi antara gubernur dan bupati/walikota dengan para menteri atau pejabat pemerintah pusat agar tidak ada keraguan dan ketakutan pejabat daerah untuk menggunakan dana APBD nya.

Memperkuat Armada Strategis

2007-07-19T08:47:00.000-07:00

BILA ingin tahu bagaimana rasanya disopiri Dirut PT Pindad, maka sebaiknya kita bertanya kepada Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Pasalnya, baru-baru ini dia berkesempatan mencoba ketangguhan kendaraan taktis (Rantis) APR I V-I produksi Pindad dan sekaligus bertindak sebagai sopir adalah Dirut Pindad Budi Santoso.

Rantis yang kini masih sebagai prototipe jenis Armoured Personil Carrier (APC) itu melahap trek khusus yang telah tersedia di kawasan Pindad. Kendati kondisi trek atau lintasannya di daerah hutan-hutan, kendaraan tersebut ternyata mampu melaju dengan lincah.

Panglima saat itu terlihat banyak bertanya dan sering memeriksa bagian-bagian rantis tersebut. Sasis dan mesinnya diambil dari truk kelas tiga perempat dengan silinder 4.570 cc itu. Berkekuatan 3.200 tenaga kuda dan mampu melaju dengan kecepatan maksimum 100 km/jam. Dengan demikian, tidak aneh apabila rantis tersebut mampu bergerak dengan lincah setelah melewati proses uji displacement body (gaya terhadap badan kendaraan, pengelasan kritis dalam keadaan vibrate (guncangan) dan statis. Juga saat pengujian tanjakan hingga mencapai 60%. "Yang jelas, rantis sudah melalui uji yang paling ekstrem sekalipun," ungkap staf humas PT Pindad Toni JAS.

Kelahiran rantis tersebut memang dibidani oleh TNI pada 14 Juli 2003. Pada kesempatan itu, Endriartono meminta agar Pindad membuat kendaraan angkut personel untuk daerah rawan. Pada sisi lain, ditujukan pula sebagai pengganti rantis/ranpur TNI yang usianya sudah tua dan tidak efisien lagi. Saat kunjungan itu, Panglima pun mengutarakan, langkah itu juga bagian dari mengurangi ketergantungan pada peralatan pertahanan dari luar.

Kemampuan Tempur

Kelahiran APR I V-I secara konsep pertempuran dirancang untuk meningkatkan performansi kemampuan tempur prajurit infanteri dalam rangka mengejar dan mendekat ke sasaran musuh atau dikenal sebagai konsep mechanize infantry.

Pindad memang mampu memenuhi permintaan itu. Desain yang dikerjakan Ir Sena dari Divisi Ranpur PT Pindad, pada 11 Agustus 2003 memunculkan contoh desain yang dilanjutkan finalisasi desain untuk kemudian dilakukan pengerjaan prototipe.

Seiring dengan waktu, rantis itu pun mampu melalui uji keandalannya di medan yang sesungguhnya. Rantis sebagai angkutan personel ringan varian I itu, kini tengah melahap belantara Aceh, memperkuat kendaraan tempur TNI untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Rantis APR itu bisa memuat 12 personel termasuk sopir. Badannya dilapisi baja tahan peluru 8-6 mm, sehingga membuatnya kendaraan itu tahan tembakan dari peluru kaliber 5,56 mm dan 7,62 mm dengan jarak tembak 25 meter. Begitu pula kacanya antipeluru.

Untuk melindungi kendaraan dan penumpangnya dari sergapan musuh, di atas badan kendaraan dipasang turret yang mampu berputar 360 derajat. Menggunakan mounting gun, sehingga dapat dipasangi Automatic Granade Launcher (AGL) 40, SMB 12,7 mm, dan SMS 7,62mm. Itu pun belum cukup, karena masih dilengkapi pelontar granat kaliber 60 mm yang dapat digunakan melontarkan granat asap dan tajam. Dari dalam kabin ada juga ada bilik-bilik penembakan untuk prajurit yang menjadi penumpangnya.

Untuk harga ditanggung sangat murah dibandingkan dengan produk serupa dari negara lain. Harga per unitnya lebih kurang Rp 500 juta. Padahal, produk serupa dari negara lain bisa di atas Rp 1 miliar. Untuk tahap pertama, TNI baru memesan 40 unit. Jika anggaran memungkinkan, tak menutup kemungkinan akan menambah pesanannya.

Rantis APR I V-I memang murni produk Pindad. Sebelumnya, mereka berpengalaman memproduksi jenis VW Mitra, konsep desain mobil nasional (mobnas) Maleo, berkerja sama dengan Alvis berpartisipasi dalam produksi tank Scorpion, memodifikasi Land Rover menjadi Light Armour Personal Carrier dan Combat Armour Carier.

Bupati Tuani Lumban Tobing Diadukan Atas Dugaan Korupsi Milyaran Rupiuah

2007-07-02T08:26:00.000-07:00

28 Jun 07 22:50 WIB
Medan,

Kasus Korupsi Di Tapteng Ngambang WASPADA Online
DPD LSM Aurel Citra Independent (ACI) Tapanuli Tengah, menyesalkan sikap Kejatisu kurang sigap atas pengaduan kasus dugaan korupsi di Pemkab Tapteng bernilai Rp2 miliar rupiah lebih.

Ketua DPD LSM ACI Tapteng, Resbin Bondar didampingi sekretarisnya, Safran Situmeang kepada wartawan, Kamis (28/6) mengatakan, pihaknya telah menyerahkan berkas pengaduan beserta bukti-bukti otentik berupa dokumen serta nomor rekening proyek kepada Kejatisu. "Namun hingga kini belum satupun ada realisasinya, termasuk pemeriksaan terhadap oknum-oknum yang terlibat seperti yang diadukan," sebut Resbin dan Safran.

Keduanya merinci kasus dugaan korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah itu kepada Kejatisu seperti, dugaan korupsi yang menggunakan Dana alokasi Umum (DaU) melibatkan Bupati Tapteng, Drs. Tuani Lumban Tobing, MSi dan mantan Kadis Kelautan dan Perikanan, Ir. Martumpal Tinambunan.

Menurut keduanya, para pelaku menggunakan dana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (aPBD) tahun 2002 sebesar Rp200 juta, membuat proyek pemetaan lahan pelabuhan perikanan di Labuhan Kec. Tapaian Nauli, Tapteng. Nomor rekening yang dipakai 2P.0.10.201.0002 berasal dari DAU Pusat.

Kemudian dalam aPBD 2003 dengan nomor rekening 2P.0.6.1.03.007 dari DaU sebesar Rp1.529.950.000 di pos program pembangunan jalan dan jembatan. Dana sebanyak itu digunakan untuk pematangan dan pengeringan lahan pelabuhan perikanan dan industri labuhan angin, dinilai sangat mubazir dan terkesan di mark up, karena dalam prateknya tanah timbun itu hanya diambil 20 meter dari lokasi proyek dan hanya menggunakan beko untuk menggeser tanah-tanah tersebut.

Proyek lainnya dalam pembangunan Pangkalan Pendaratan Kapal Ikan dalam aPBD 2005 dengan kucuran dana sebesar Rp3.351.800.000 dari sumber dana DaU Pusat. Diperkirakan dana itu terlalu besar dan tidak sebanding dengan bangunan yang ada di lapangan. Bila ditaksir, pembangunan satu unit bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sederhana dengan ukuran 7x8 meter serta pembuatan tiang pancang tembok penahan bangunan, paling tinggi menghabiskan dana Rp1.200.000.000 termasuk ongkos upah kerja. Ironisnya, pelabuhan yang dibangun malah tidak dapat dipergunakan untuk pendaratan kapal ikan. Karena kedalaman pinggiran air laut di dermaga itu sangat dangkal (rendah) antara 20-30 Cm.

"Berdasarkan fakta ini, DPD LSM aCI Tapteng mendesak Kejatisu segera menindaklanjuti dengan melakukan investigasi ke lapangan melihat proyek-proyek tersebut, serta memeriksa para pejabat yang menjalankan proyek itu dengan penuh keadilan." Keduanya memberi warning, seandainya Kejatisu tidak menanggapi pengaduan ini, mereka akan melaporkannya ke KPK dan akan melakukan unjukrasa ke Jakarta, bahkan tidak tertutup kemungkinan ke Presiden.

Korupsi Rp56 M
Sementara, LSM Pijar Keadilan Sibolga melaporkan dugaan korupsi Pemkab Tapteng pada aPBD 2006 sebesar Rp56 miliar, yang dikelola Dinas Jalan dan Jembatan dan Pengairan Tapteng. Rincian dugaan korupsi Rp56.983.917.700 sebut Wakil Ketua Pijar Keadilan Sibolga, Wales Tambunan, pembuatan jalan Sibuluan III Tanah Ponggol, asrama TNI aD Sarudik sepanjang 1.500 meter senilai Rp339.500.000, pembukaan jalan penghubung aMD ke aek Garut sepanjang 1.500 meter senilai Rp91.206.000, peningkatan jalan Tukka-Hutanabolon sepanjang 1.200 meter Rp201.760.000, dan peningkatan jalan dan pergantian jembatan menuju SMaN Tukka 500 meter nilai Rp144.000.000.

"Dana miliaran untuk pelebaran dan peningkatan jalan Sitonong Bangun-Karet Merah-Bandara di Kec.Pinangsori Rp1.470.000.000 dan peningkatan Jalan Lumut-Sihiong 2.200 meter Rp407.400.000 diduga banyak penyimpangan," sebutnya. Dana lainnya yang diduga melanggar kontrak kerja (bestek) seperti pengaspalan Jalan Lopian-Ramba Tonga 136 meter dan pembuatan satu plat beton Rp134.400.000, peningkatan jalan manunggal VII Kp.Baru DS. Hutabalang Rp388.000.000, peningkatan jalan Pinangsori-Toga Basir 1000 meter Rp310. 400.000, peningkatan jalan masuk komplek SMaN Sibabangun sepanjang 150 meter Rp105.600.000, pembuatan tembok penahan dan parit pasangan di puncak anugerah (L) Rp91.900.000, dan penyelesaian pembuatan parit jalan dan perbaikan rumah yang terkena pelebaran jalan batas kotajembatan Sarudik (L) Rp358.300.000.

"Diduga terjadi delik korupsi antara pejabat pembuat komitmen (P2K) dengan rekanan kontraktor yang mengakibatkan keruguan negara," sebut Tambunan. Selain itu, Pijar Keadilan juga menyampaikan laporan atas dugaan korupsi pada pekerjaan pematangan lahan asrama Haji Pinangsori yang menggunakan aPBD 2006 sebesar Rp1.991.000.000. Sesuai bestek proyek itu harus dikerjakan dengan panjang 272 meter dan lebar 100 meter, atau dengan timbunan tanah 31.980 meter kubik. Namun hasil pekerjaan rekanan, batang dan kelapa sawit ditimbun di lokasi proyek setelah terlebih dahulu digali dengan kedalaman 2 meter dan tanah galiannya dipergunakan untuk pematangan lahan. "Hal itu sudah bertentangan dengan kontrak kerja hasil pada proses pelelangan pada saat anwezing," ujarnya.

Mega Korupsi di Tapanuli Tengah, KPK Harus Turun Tangan

2007-07-02T07:55:00.000-07:00

29 Jun 07 23:28 WIB
Korupsi Rp56 M Di Pemkab Tapteng
Mantan Wabup Tidak Di Libatkan Dalam Pengelolaan Anggaran

Tapteng, WASPADA Online
Mantan Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), H. Jamaludin Pohan mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan anggaran Pemkab Tapteng. "Saya tidak pernah dilibatkan dalam hal itu," kata Pohan, Jumat (29/6), ditanya wartawan, tentang adanya laporan LSM terkait dugaan korupsi senilai Rp56 miliar di Pemkab Tapteng pada APBD 2006.

Menurutnya, selama menjabat Wakil Bupati periode 2001-2006, dia tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan anggaran. Bahkan pada 2004 dia tidak menjabat lagi, karena mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada Pemilu 2004.

"Bahkan selama 2003-2004, anggaran rutin rumah tangga wakil bupati tidak dicairkan lagi, karena ketika itu saya sudah mengundurkan diri dari jabatan wakil bupati. Apalagi dana Rp30 miliar dituduhkan kepada saya untuk kepentingan pribadi, sedangkan masa itu bukan lagi menjadi pejabat di Pemkab Tapteng," jelasnya.

"Biarlah hukum dan masyarakat menilai kebenarannya, dan terimakasih saya ucapkan kepada Bupati Tapteng, Tuani Lumban Tobing yang telah memaparkan masalah itu," katanya. Sebagaimana diberitakan, sorotan dugaan korupsi di Pemkab Tapteng saat ini mencuat. Sementara kalangan menilai Kejatisu lamban menangani kasus itu.

Berbagai laporan pengaduan, seperti dugaan korupsi Rp2 miliar di Pemkab Tapteng sudah dilaporkan LSM Aurel Citra Independent (ACI) Tapteng, beserta data autentik ke Kejatisu. Selain itu, LSM Pijar Keadilan Sibolga juga melaporkan dugaan korupsi pada APBD 2006 sebesar Rp56 miliar dikelola Dinas Jalan dan Jembatan Pemkab Tapteng.

Desak
Di tempat terpisah, beberapa kalangan di Tapteng minta ketegasan Kejaksaan Tinggi Sumut segera menuntaskan kasus dugaan korupsi yang sudah dilaporkan oleh LSM. Ketua PPM Kecamatan Sorkam Barat, Aidan Hutagalung, mengharapkan Kejatisu segera menindak lanjuti laporan itu. "Jangan di petieskan."

Radzoki Nainggolan: Ketua PP Majelis Budaya Pesisir

2007-04-08T02:58:00.000-07:00

06 Apr 07 11:17 WIB
Tolak Protap Adalah Harga Mati
Sibolga WASPADA Online

Memunculkan kembali wacana pembentukan Protap, akan menimbulkan konflik di masyarakat Sumut yang dari dahulu selalu menjaga suasana kondusif. Terlebih-lebih adanya oknum yang pro Protap mengeluarkan statemen dengan ancaman serta mendiskreditkan anggota DPRD-SU yang notabene putra daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah, membuat berang masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah.

"Kami masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah siap mendukung pernyataan H. Sukran Tanjung yang menolak Protap. Kalau memang harus berdarah kita juga siap melayani karena menolak Protap adalah harga mati bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah, baik itu yang ada di daerah ini mau pun di perantauan." Demikian ditegaskan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sibolga Tapanuli Tengah, Drs. H. Mustafa Sibuea, bersama Ketua Pengurus Pusat Majelis Budaya Pesisir Dan Pariwisata Sibolga-Tapteng Pantai Barat Sumut, Radzoki Nainggolan, SE, Ketua Ikatan Mahasiswa Sibolga dan Tapanuli Tengah, Mazuddin, Ketua Ikatan Masyarakat Sibolga-Tapteng, dr. Emirtaris Psb, Spb, Ketua Gema Peta Kusnan Effendy, ST, Ketua Hikbar Sumut, Drs. Sarkawi Simbolon, Ketua Ikatan Masyarakat Sorkam Sumut, Drs. Ali S. Hutapea kepada Waspada, Jumat (6/4).

Menurut mereka, masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah dari dulu sudah bulat menolak wacana Protap. Sebab itu masyarakat tidak akan pernah takut dengan ancaman walau sekali pun dengan darah karena memang pendirian Protap akan membawa kesengsaraan bagi masyarakat, disebabkan dipicu orang-orang serakah akan jabatan dan proyek, tanpa memikirkan masyarakat yang saat ini ekonominya sudah semakin morat-marit.

Lebih lanjut ditegaskan, hendaknya oknum mengatasnamakan pro pendirian Protap berjuang dengan cara terhormat, bukan dengan premanisme yang akhirnya memecah-belah masyarakat Sumut yang benar-benar cinta ketentraman. "Di Sumut sudah tidak ada lagi yang menginginkan cara-cara premanisme yang tidak berpendidikan."

Kongres Masyarakat Adat

2007-03-24T12:03:00.000-07:00

Kongres MASYARAKAT Adat:
Meniti Jembatan Masyarakat Adat dan Negara

Kongres Masyarakat Adat Nasional atau KMAN III di Pontianak, Kalimantan Barat, 17-21 Maret 2007, berakhir dengan catatan penting: rawannya posisi masyarakat adat dan hukum adat ketika berhadapan dengan politik kepentingan negara di satu sisi, dan pragmatisme kepentingan modal di daerah.

Sebagai forum langka empat tahunan yang mempertemukan "keluarga bangsa" Indonesia melalui 850 komunitas adat, keluarnya Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA) dari Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN ) di hari terakhir kongres misalnya, menjadi indikasi centang-perenangnya pemahaman masyarakat adat akan posisi mereka.

Di sisi lain, pengalaman buruk komunitas adat akibat tarikan kuat kepentingan politik demi tujuan di luar komunitas adat itu sendiri, telah menimbulkan penolakan terhadap peran negara, apalagi jika negara melalui birokrasinya cenderung menggerogoti eksistensi dan aspirasi politik komunitas masyarakat adat.

Keluarnya JKMA yang mewakili 74 kampung adat Aceh disebut-sebut karena buntunya dialog karena AMAN sebagai organisasi membutuhkan struktur organisasi tersentral sehingga kekuasaan organisasi itu harus berjenjang di tingkat pusat, wilayah (provinsi), daerah, dan seterusnya. "Kami trauma dengan mekanisme struktural organisasi. Kami menghendaki masyarakat adat tidak dibedakan dalam jenjang-jenjang organisasi di berbagai wilayah," kata Yurinus, Koordinator JKMA.
Bagi Wakil Ketua I KMAN Mina Susana Setra, pembuatan hierarki organisasi, merupakan risiko dari penguatan organisasi AMAN untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat.

Secara emosional, situasi organisasi adat, apa boleh buat bagai buah simalakama. Keunikan dan lokalitas tak mudah padu dengan kebutuhan organisasi yang solid, dengan garis komando lempeng yang (belum tentu juga) kokoh.

Salah satu hasil kongres yang berakhir pada dini hari 22 Maret 2007 kemarin adalah keluarnya 17 resolusi dari AMAN. Beberapa di antaranya tetap masih berkutat pada persoalan peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Butir pertama resolusi misalnya, AMAN mendesak pemerintah dan DPR untuk segera melaksanakan Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Konkretnya, seluruh Undang-Undang (UU) sektoral yang melecehkan hak-hak masyarakat adat seperti UU No 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No 11/1967 tentang Pertambangan harus diganti dengan UU Pengelolaan SDA yang menyeluruh, lintas sektoral, dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

AMAN juga menuntut pemerintah agar mencabut seluruh izin eksploitasi SDA di dalam wilayah adat yang diberikan tanpa persetujuan dari masyarakat adat.

Terkait dengan pengakuan atas keberadaan masyarakat adat, AMAN mendesak pemerintah dan DPR untuk membuat UU khusus sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18B Ayat (2) Amandemen Kedua UUD 1945.

Diduga karena tekanan terus-menerus kepentingan kapital, dan kepentingan politik negara di pihak lain melalui peraturan, bahkan UU yang menguntungkan birokrasi departemen terkait, Sekretaris Jenderal AMAN Periode 2007-2012 Abdon Nababan di Pontianak, Rabu (21/3) malam, dalam pidatonya bahkan mendorong AMAN mesti masuk ke ranah politik, dan menjadikannya sebagai kekuatan politik. Tak ada jalan lain.

Abdon mengemukakan perjuangan terhadap pengakuan akan hak masyarakat adat akan lebih efektif jika kader masyarakat adat masuk dan mewarnai proses politik di setiap tingkatan. Untuk itu, AMAN akan bergerak menjadi sarana dalam mewujudkan demokrasi yang murah agar kader AMAN dapat berkiprah di kancah politik daerah maupun nasional.

"Untuk menjadi calon bupati saja orang harus ’membeli’ partai hingga Rp 10 miliar. Belum lagi untuk ’membeli’ tim suksesnya. Dengan mengonsolidasikan masyarakat adat, AMAN bisa punya posisi tawar sekaligus sarana yang murah saat kader yang akan berkiprah di politik itu harus berhadapan dengan partai politik," kata Abdon Nababan.

Seberapa tertindas masyarakat adat sebagai komunal mengalami trauma politik, agaknya bisa dilihat di sepanjang kongres ketiga di Pontianak ini. Selain gugatan keras dalam berbagai forum, persidangan, berbagai spanduk, dan suvenir-suvenir kaos bertuliskan kalimat bernada panas ini: "Kalau negara tidak mengakui kami, kami pun tidak akan mengakui negara". Tulisan itu terpampang pada spanduk di pagar Universitas Tanjungpura, Pontianak, tempat dilangsungkannya KMAN III.

Jangan heran mengapa kalimat-kalimat keras itu yang muncul. Kalimat yang terang-terangan hendak "memuntahkan" peran negara itu ternyata merupakan hasil Deklarasi AMAN pada kongres mereka (KMAN I) tahun 1999 di Yogyakarta. Pada KMAN II di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), tahun 2003 pun, agaknya cara pandang masyarakat adat terhadap negara tetap tidak berubah: negara sebagai ancaman.

Muncul pula tulisan lain: "Kami siap berkuah darah mempertahankan tanah adat BPRPI". BPRPI adalah Badan Perjuangan Rakyat Penonggol Indonesia, sebuah komunitas adat di Kampung Mabar, Sumatera Utara.

"Ini bekas luka digolok oleh orang yang tidak saya kenal sewaktu saya memimpin penolakan pembuldoseran lahan kami," kata pemasang spanduk tersebut, Pimpinan Badan Perjuangan Rakyat Penonggol Indonesia Kampung Mabar, Sumatera Utara, Muhammad Yusuf (52) kepada Kompas, Senin di sela-sela kongres.

Yusuf lalu menunjukkan bekas jahitan luka sepanjang sekitar 12 sentimeter di kening kanannya. "Sejak memperjuangkan tanah adat supaya kembali menjadi hak kami tahun 1979, saya sudah lebih dari 40 kali ditangkap dan ditahan aparat keamanan, ya polisi maupun aparat TNI. Saya juga pernah dipenjara atas putusan pengadilan selama enam bulan tahun 2006. Waktu itu gara-gara menghadang kembali pembuldoseran tanah adat kami untuk pembangunan industri dari investasi negara asing," tutur Yusuf dengan nada tinggi.

Konflik dan kekerasan yang dialami masyarakat adat telah mengubah bahkan mencabik-cabik batas-batas tanah ulayat, pranata sosial, dan nilai-nilai adat. Struktur lama itu harus mencair, sering pula musnah, karena perubahan sumber daya alam telah berimplikasi langsung pada struktur sosial mereka. Hukum adat, dan kearifan lokal, tak memperoleh ruang lagi dalam dinamika negara.

Karena itu, senada dengan Susana Setra, Abdon Nababan menegaskan, "Bagi kami, penegakan hukum adat sekarang menjadi benteng terakhir menyelamatkan keberadaan hutan alam di Indonesia. "

Prof Dr Hasanu Simon dan Dr San Afri Awang, keduanya pakar kehutanan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, di berbagai tempat dan kesempatan menekankan pembelaan mereka kepada masyarakat adat.

Dari penelitian San Afri Awang dan pengakuan masyarakat adat pada forum mereka tahun 2005 di Yogyakarta misalnya, terungkap sekitar 50 persen kawasan hutan dan gunung yang statusnya diformalkan sebagai taman nasional (jumlahnya sekitar 60-an), umumnya kondisinya rusak parah. Status taman nasional, artinya daerah tertutup bagi masyarakat adat untuk memasukinya, apalagi memanfaatkannya sebagai pemukiman maupun lahan nafkah hidup.

Konflik

Peristiwa penembakan oleh aparat keamanan terhadap anggota masyarakat adat di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, baru-baru ini, terjadi akibat penolakan terhadap pembabatan hutan kopi. Tahun 2004, penembakan yang mengakibatkan tewasnya tiga anggota masyarakat adat Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan, berawal dari penolakan masyarakat atas ekspansi kebun sawit yang menerjang tanah adat mereka. Kejadian serupa tahun 2004 terjadi lagi: tiga warga adat Tambusai, Riau, tewas ditembak saat menentang penguasaan lahan tanah adat mereka.

Daftar konflik bisa panjang. Sebut misalnya kasus di Desa Engkadik Pade, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, baru-baru ini. Orang desa menyandera alat-alat berat milik PT ASJ yang membuka hutan untuk kebun sawit. Masyarakat memagari lahan mereka kembali, sebagai tradisi singa parak, karena perusahaan dianggap menggusur tanah makam adat leluhur mereka. Masyarakat adat lalu menuntut denda Rp 274 juta kepada PT ASJ yang mencaplok sebagian hutan adat mereka. Beberapa tahun lalu di Kecamatan Bonti, Sanggau, Kalbar, masyarakat adat juga menyita alat-alat berat milik PT MAS karena dianggap menggusur tanah warga. Pada awal tahun 2006, masyarakat Dayak Iban di Desa Semunying, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, juga menyita alat berat milik PT LL karena perusahaan ini dianggap menggusur lahan masyarakat adat tanpa ganti rugi. Masyarakat Kampung Selalong, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalbar, Juni 1999, membakar sejumlah alat berat dan barak pekerja perkebunan milik PT MJL.

Nyaris di tiap provinsi, sengketa tentang lahan dan kekayaan alam antara negara dan masyarakat adat pernah dan akan terus terjadi.

Mengapa itu terus terjadi? Jawabnya jelas sekali, karena hak adat begitu terpinggirkan. Dalam hukum positif negara kita, hak rakyat hanya dirumuskan sekilas pada Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi: Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechts gmeinschaap).

Menurut Ketua Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro Sulawesi Tenggara Rukmini Paata, luas wilayah ulayat masyarakat adat mencapai 22.950 hektar. Namun, sekitar 18.000 hektar di antaranya diklaim milik Taman Nasional Lorelindo sejak 1970.

"Dari 64 desa di Kabupaten Donggala dan Poso, baru ada dua desa yang mendapatkan pengakuan dan bisa untuk turut mengelola kawasan taman nasional. Di luar dua desa itu, jika ada masyarakat yang mengambil rotan akan ditangkap karena dianggap mencuri," kata Rukmini. Alex Sanggenafa, anggota Tim Asistensi Dewan Adat Daerah Yapen, Waropen, Papua, belum melihat dukungan negara dalam kebijakan otonomi sekarang.

Ungkapan-ungkapan panas lewat pernyataan atau spanduk kongres mestinya menjadi perhatian serius negara dan pemerintah lokal. "Pemerintah dan negara harus sejalan dengan masyarakat adat untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu masyarakat adil dan sejahtera," kata Direktur Eksekutif Institut Dayakologi John Bamba.

Yang jelas, sebagai bangsa kita mengalami kemunduran dahsyat dalam berbangsa. Apa mau dikata!

C Wahyu Haryo dan Nawa Tunggal
kompas.com

Memberdayakan Masyarakat Adat

2007-03-24T11:42:00.000-07:00

Modul Hukum Adat dan HAM ini merupakan semacam bahan mentah yang masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut untuk menjadi “barang jadi”. Tentu saja,karena masih bersifat bahan mentah, maka dibutuhkan banyak masukan.

Modul ini Hukum Adat dan HAM ini terbagi dalam Pendahuluan, Kenapa Masalah Masyarakat Adat Menjadi Penting, Penghancuran Secara Sistematis Hak-Hak Dari Masyarakat Adat, Hak Ulayat Dalam Konteks Ham, dan Pertanyaan Selanjutnya. Pada bagian Pendahuluan, modul ini berisi sedikit pengantar tentang definisi dari Masyarakat Adat. Pada bagian Kenapa Masalah Masyarakat Adat Menjadi Penting mencoba menguraikan proses marginalisasi secara umum yang dilakukan kepada kelompok masyarakat adat oleh negara dan pembagian kelompok masyarakat adat.

Pada bagian Penghancuran Secara Sistematik Hak-hak dari Masyarakat Adat, dicoba untuk menggambarkan bagaimana selama ini masyarakat adat meskipun keberadaannya diakui secara legal formal, namun pengakuan itu tidak menetas dalam kehidupan sehari-hari. Juga disinggung tentang kemandegan institusi hukum adat yang lahir, tumbuh, dan berkembang didalam kehidupan kelompok masyarakat adat menjadi tidak berjalan ketika pemerintah menganggap bahwa hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Pada bagian Hak Ulayat Dalam Konteks HAM, digambarkan hubungan antara Hak Ulayat yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dengan pembangunan yang telah merenggut hak-hak dari masyarakat adat ini. Pemberlakuan hukum nasional yang merupakan replikasi dari hukum Eropa telah menyebabkan kesulitan tersendiri dalam pelaksanaannya dilapangan terutama ketika harus berhadapan dengan kelompok masyarakat adat yang masih mempunyai sistem adat dan capital social sendiri.

Pertanyaan Selanjutnya hanya ingin memancing kita, apakah memang dinegara ini keberadaan masyarakat adat masih diakui dan dihormati serta bentuk-bentuk penindasan apa yang masih dirasakan oleh kelompok masyarakat adat ini.

Modul ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritikan dan masukan akan menjadikan modul ini menjadi lebih baik dari apa yang ada.

Jauh sebelum negara kesatuan Republik Indonesia ini berdiri, harus diakui telah hidup masyarakat dengan wujud kesatuan sosial khas-nya masing-masing yang terus-menerus melembaga, sehingga menjadi suatu kebudayaan lengkap dengan tatanan aturan tingkah lakunya. Interaksi yang terus-menerus diantara mereka membuat mereka mempunyai sistem politik, sistem ekonomi dan sistem pemerintahan sendiri.1) Sistem kebudayaan yang beraneka itu, temyata belumlah tuntas dibahas dan dipahami, dimulai dari pemberian nama yang masih mencerminkan pemahaman yang berbeda pula. Seperti "Pribumi" (menyimak Pasal 131 IS yang membagi golongan penduduk di Indonesia), "Masyarakat Hukum Adat" (UU Pokok Kehutanan), "Masyarakat Terasing" (Departemen Sosial), "Masyarakat yang Diupayakan Berkembang" (Koentjaraningrat) dan "Kelompok yang Mempunyai Perikehidupan yang Khas" (UU No. 10/ 1992).2) Sedang pada tataran lain, adanya kemajemukan sistem budaya di Indonesia ini telah diakui dari semboyan negara"BHINEKA TUNGGAL IKA", walaupun beraneka, tetapi kita adalah satu kesatuan dalam negara Indonesia. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Banyak cerita pedih seputar keberadaan Masyarakat Adat terutama jika berbicara hak dan akses mereka terhadap surnber daya alam. Cerita penggusuran mereka dari sumber-sumber kehidupannya menghiasi sejarah pembangunan negeri ini. Sebut raja suku Amungme dan Komoro di bumi Irian karena adanya eksploitasi pertambangan di tanah mereka, Suku Sakai di Riau karena adanya eksploitasi perminyakan, dan Orang-orang Dayak di Kalimantan akibat eksploitasi di sektor kehutanan dan pertambangan. Sebaiknya sebelum semua menjadi terlambat, perhatian khusus dan penghargaan yang layak bagi masyarakat adat harus segera dimulai. Untuk menghindari kisah sedih bangsa Indian di Amerika Utara dan Suku Aborigin di Benua Australia tidak terjadi di negeri yang menjunjung tinggi falsafah Pancasila ini.

Sebagaimana ditetapkan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara I yang diselenggarakan pada bulan Maret 1999 lalu, disepakati bahwa :

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri (lihat Keputusan KMAN No. 01/KMAN/1999 dalam rumusan keanggotaan).

Di tingkat negara-negara lain banyak istilah yang digunakan, misalnya first peoples di kalangan antropolog dan pembela, first nation di Amerika Serikat dan Kanada, indigenous cultural communities di Filipina, bangsa asal dan orang asli di Malaysia. Sedangkan di tingkat PBB telah disepakati penggunaan istilah indigenous peoples sebagaimana tertuang dalam seluruh dokumen yang membahas salah satu rancangan deklarasi PBB, yaitu draft of the UN Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples.

Aspek terpenting yang harus diketahui dan disadari oleh pihak-pihak yang ingin memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah kenyataan tentang keragaman mereka. Keragaman ini dapat dilihat dari segi budaya, agama dan atau kepercayaan, serta organisasi ekonomi dan sosial. Dalam kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup, sebagian kelompok memposisikan mereka sebagai kelompok yang diidealkan dalam berhubungan dengan alam dengan menekankan pada realita akan adanya hubungan spiritualitas dari masyarakat-masyarakat adat dengan alam. Sedangkan kelompok lain, termasuk pemerintah orde baru, mereka dianggap sebagai penghambat utama dari perkembangan “kemajuan” khususnya dari segi ekonomi. Di Indonesia, kita seharusnya merasa beruntung dengan adanya masyarakat-masyarakat adat yang barangkali berjumlah lebih dari seribu kelompok. Keberadaan mereka merupakan suatu kekayaan bangsa karena artinya ada lebih dari seribu ragam ilmu pengetahuan yang telah mereka kembangkan. Ada lebih dari seribu bahasa yang telah dimanfaatkan dan dapat membantu pengembangan khasanah bahasa Indonesia dan masih banyak lagi hal lain yang bisa mereka sumbangkan.

KENAPA MASALAH MASYARAKAT ADAT MENJADI HAL PENTING?

Pendekatan pembangunan yang bersifat masif dan seragam tidak membawa dampak positif bagi masyarakat adat, karena umumnya disain pembangunan dibuat berdasarkan aspirasi kelompok dominan (mainstream), dalam masyarakat. Sebagai satu kesatuan sosial, masyarakat adat (MA) masuk dalam kategori masyarakat yang tidak diuntungkan dalarn struktur masyarakat Ketika mereka berbeda dalam arti budaya, identitas, sistem ekonomi, bahkan sistem politik dari kelompok dominan lainnya dalam masyarakat. Masyarakat Adat seringkali tidak terwakili aspirasinya dalam proses pernbangunan atau mendapatkan keuntungan dari proses itu. Padahal sebagai warga negara MA harus pula menikmati hak dan kewajiban yang adil dan sejajar dengan segmen masyarakat lainnya. MA harus harus diberi keleluasaan untuk melindungi dirinya dan budayanya serta menolak perubahan yang berdampak negatif bagi penghidupannya. Konsep penentuan nasib sendiri ini (self determination) telah luas diterima dalam prinsip-prinsip intemasional, namun memang masih jauh dalam pelaksanaannya di Indonesia.

Dalam skala nasional, eksistensi MA juga sangat penting untuk diakui dan dikembangkan. Karena kelornpok ini --dengan kekhasannya-- menyimpan ketrampilan yang umum dikenal sebagai kearifan tradisional. Jika dikembangkan, ini akan menyumbang --misalnya -- bagi usaha pelestarian lingkungan yang modelnya sampai sekarang masih terus dicari. Mungkin citra mereka yang kosmis-magis tidak dapat dicerna dengan dunia ilmiah, namun fakta-fakta di lapangan mernbuktikan apa yang mereka praktikkan melahirkan perilaku religius dalam bentuk pengelolaan lingkungan yang bijak dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini perilaku budaya sawah di Pulau Jawa dan Bali misalnya, rnerupakan kearifan lingkungan untuk memanfaatkan hujan sekaligus melindungi tanah berlereng dari ancaman erosi karena curahan hujan. Teras sawah yang dibentuk rnenurut garis kontur di Jawa Tengah disebut Nyabuk Gunung, di Jawa Barat disebut Ngais Gunung, dan di Bali disebut Sengkedan, ternyata pengetahuan yang telah lama dipraktikan ini selaras dengan cara bertani mutakhir yaitu Contour Planting (Zakaria:1994). Kondisi yang sama, bisa terjadi di belahan tempat lainnya di Indonesia. Jika, kita mau mencoba memahami praktik-praktik ini lebih jauh, yang kelak pada gilirannya akan memberi sumbangan berarti bagi pemanfaatan secara lestari sumber daya alam negeri ini.

Ketika sebagian antropolog dan ekolog mengelompokkan mereka dalam kelompok pemburu-peramu, peladang berpindah (ulang-alik) dan petani menetap, maka ada kalangan lain yang mengelompokan mereka dari perspektif sosio-ekologis. Pengelompokan ini bukanlah dimaksudkan untuk menyederhanakan keberagaman yang mereka miliki melainkan hanya untuk memudahkan kita untuk dapat memahami dan menghormati mereka. Kelompok pertama adalah, antara lain, kelompok Masyarakat Kanekes di Banten dan Masyarakat Kajang di Sulawesi Selatan yang menempatkan diri sebagai “pertapa-bumi” yang percaya bahwa mereka adalah kelompok masyarakat ‘terpilih’ yang bertugas memelihara kelestarian bumi dengan berdoa dan hidup prihatin. Pilihan hidup prihatin mereka dapat dilihat dari adat tentang bertani, berpakaian, pola makan mereka dll. Sedangkan kelompok kedua adalah, antara lain, Masyarakat Kasepuhan dan Masyarakat Suku Naga yang juga cukup ketat dalam memelihara dan menjalankan adat tetapi masih membuka ruang cukup luas bagi adanya hubungan-hubungan ‘komersil’ dengan dunia luar.

Kelompok ketiga adalah Masyarakat-masyarakat adat yang hidup tergantung dari alam (hutan, sungai, laut dll) dan mengembangkan sistem pengelolaan yang unik tetapi tidak mengembangkan adat yang ketat untuk perumahan maupun pemilihan jenis tanaman kalau dibanding dengan Masyarakat Kanekes maupun Kasepuhan. Masuk dalam kelompok ini misalnya Masyarakat Adat Dayak dan Masyarakat Penan di Kalimantan, Masyarakat Pakava dan Lindu di Sulawesi Tengah, Masyarakat Dani dan Masyarakat Deponsoro di Papua Barat, Masyarakat Krui di Lampung dan Masyarakat Kei maupun Masyarakat Haruku di Maluku. Pada umumnya mereka memiliki sistim pengelolaan sumber daya alam yang luar biasa (menunjukkan tingginya ilmu pengetahuan mereka) dan dekat sekali dengan alam. Di Maluku dan Papua masyarakat adat yang tinggal di pulau-pulau kecil maupun di wilayah pesisir memiliki sistem ‘sasi’ atau larangan memanen atau mengambil dari alam untuk waktu tertentu. Sasi ikan lompa di Pulau Haruku sangat terkenal sebagai satu acara tahunan yang unik bagi masyarakat di Pulau Haruku dan Ambon (sebelum kerusuhan terjadi) yang menunjukkan salah satu bentuk kearifan tradisional dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan ditetapkannya sasi atas spesies dan di wilayah tertentu oleh Kewang (semacam polisi adat di Maluku Tengah), maka siapapun tidak berhak untuk mengambil spesies tersebut. Ketentuan ini memungkinkan adanya pengembang-biakan dan membesarnya si ikan lompa, untuk kemudian di panen ketika sasi dibuka lagi.

Kelompok keempat adalah mereka yang sudah tercerabut dari tatanan pengelolaan sumber daya alam yang “asli” sebagai akibat dari penjajahan yang telah berkembang selama ratusan tahun. Mereka yang dapat dimasukkan dalam kelompok ini adalah, misalnya, masyarakat Melayu Deli yang bermukim di wilayah perkebunan tembakau di Sumatera Utara dan menyebut dirinya sebagai Rakyat Penunggu. Menyadari keragaman dari masyarakat adat, sesungguhnya masih banyak pengelompokan yang dapat dikembangkan termasuk, antara lain, untuk Masyarakat Punan dan Sama (Bajao) yang lebih cenderung hidup secara nomadik baik di hutan maupun di laut.

Dimensi lain dari hubungan masyarakat adat dan lingkungan adalah adanya kenyataan dimana sebagian masyarakat adat juga ikut bekerja bersama pihak-pihak yang mengembangkan kegiatan yang merusak lingkungan. Dalam hal ini ada individu-individu yang terlibat dalam kegiatan pembabatan hutan dan penambangan skala besar baik sebagai karyawan maupun sebagai perorangan dan atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki alternatif sumber pendapatan lain. Dalam konteks ini, sejauh kegiatan tersebut bukan merupakan keputusan kolektif dari masyarakat adat yang bersangkutan maka haruslah ditempatkan sebagai kegiatan dan tanggung jawab individual dari pelakunya. Sedangkan apabila kegiatan tersebut memang diputuskan sesuai adat mereka, maka haruslah diterima sebagai keputusan kelompok yang bersangkutan dan bukan merupakan tanggung jawab dari seluruh masyarakat adat.

PENGHANCURAN SECARA SISTEMATIS HAK-HAK DARI MASYARAKAT ADAT

Pengakuan pemerintah dan kelompok dominan terhadap MA hanya sebatas --misainya-- mengumpulkan simbol-simbol MA dari berbagai penjuru Indonesia, tanpa mendalami makna dan hubungan timbal-balik simbol-simbol tersebut dengan alam sekitar mereka. Atau cenderung ‘memuseum’kan MA sebagai sekelompok manusia unik, atau memandang mereka sebagai orang terbelakang dan ‘memaksa' mereka untuk hidup dengan cara-cara modern, yang sialnya sangat berbias --lagi-lagi-- pikiran kelompok dominan. Simbol-simbol adat (seperti tari-tarian dan ukir-ukiran) tetap dilestarikan sementara organisasi masyarakat adat dibiarkan merana.

Jika kita melihat kebijakan, fenomena, aturan formal dan kenyataan yang ada maka penghancuran sistem adat secara sistematis dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu; aspek hukum; aspek akses ke sumber daya alam; aspek budaya; aspek hak cipta; dan aspek kelembagaan. Kekacauan di atas makin terasa karena kebijakan negara yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA VI) tidak memandang MA sebagai satu kesatuan sistem. Tetapi cenderung mengkotak-kotakkan, sehingga penataan lembaga MA juga dilakukan oleh beberapa sektor yang masing-masing jalan sendiri. Sebut saja misalnya Departemen Sosial yang memandang MA sebagai kelompok terbelakang yang perlu dididik dan dibina. Kemudian secara resmi ada stigma perambah hutan3) sebagal perusak lingkungan sehingga perlu dibina lebih lanjut lewat kementrian yang bernama Transmigrasi dan Perambah Hutan. Sementara walaupun sektor lingkungan mengakui pentingnya keaneka-ragaman hayati sebagai masa depan bangsa (Buku 11 Repelita VI), tetap tidak melihat keanekaragaman budaya dari MA adalah bagian dari keanekaragaman hayati tersebut.4)

Adanya kemajemukan sistem budaya telah diakui sebagaimana tercermin dalam semboyan negara "Bhineka Tunggal Ika". Demikian juga, jika kita menyimak Pasal 18 UUD 1945; Pasal 5 UU Pokok Agraria (UU No. 5 Thn. 1960); dan Pasai 6 UU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (UU No. 10 Thn. 1992). Pasal-pasal tersebut di atas memberikan dasar hukum (legal reason) pengakuan eksistensi Masyarakat Adat. Undang-undang Dasar 1945 --sebagai sumber hukum tertinggi negara kita mengakui adanya kemajemukan budaya, termasuk pula pengakuan atas adanya kemajemukan sumber-sumber hukum yang berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Bab VI, Pasal 18 UUD 1945 lengkapnya berbunyi : "Pembagian daerah Indonesia atas daerah daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemenntahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa" (cetak tebal oleh penulis).

Dalam penjelasan Bab VI UUD 1945 dinyatakan bahwa "Dalam territoir Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfhestrunde land-schappen dan Volksgemeen-schappen, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa (cetak tebal oleh penulis)". Kemudian dinyatakan pula "Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal-usul daerah tersebut (cetak tebal oleh penulis). Dari pemyataan di atas, dapat diartikan bahwa UUD 1945 mengandung pengakuan atas keberadaan ‘kesatuan-kesatuan politik tradisi' yang bersumber dari sistem budaya berbagai kelompok masyarakat yang tercakup di dalam teritorial Negara Republik Indonesia.

Pengakuan ini tentunya tidak hanya terbatas pada aspek wujud lembaganya saja, tetapi juga aspek-aspek struktur organisasi, mekanisme kerja, peraturan-peraturannya, serta berbagai hak dan kewajiban yang terkandung di dalam sistem kelembagaan di atas.

Selain itu, karena susunan asli itu dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, maka perlakuan terhadapnya tentulah bersifat istimewa pula. Artinya, kesatuan-kesatuan teritorial dan sistem kelembagaan yang mengaturnya itu tidaklah dapat diperlakukan sama dengan daerah-daerah kesatuan teritorial lain yang tidak mengandung susunan asli dimaksud. Dengan kata lain, secara tersirat, pengaturan itu mengandung maksud adanya otonomi --atau kedaulatan-dari susunan asli tersebut. Hal ini diperkuat pula oleh pemyataan bahwa "Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal-usul daerah tersebut". Artinya, masyarakat dengan susunan riil itu memiliki wujud kelembagaan tatanan hak dan kewajiban yang khas, yang berbeda dengan wujud kelembagaan, tatanan hak dan kewajiban yang berada di luar kesatuan daerah yang dimaksud. Karenanya, sesuatu aturan yang datang dari luar ‘susunan asli' itu tidaklah relevan diberlakukan di dalarn tatanan ‘susunan asli' tertentu. Kalaupun aturan-aturan baru tersebut ingin dibedakukan ke dalam tatanan 'susunan asli' itu, pemberlakuan itu mestilah atas izin warga ‘susunan asli' itu sendiri. Hal ini sangat manusiawi sifatnya, karena, betapapun, aturan-aturan baru itu adalah sesuatu yang asing bagi warga masyarakat ‘susunan asli'. Proses pengambilan keputusan untuk dapat atau tidaknya pelaksanaan aturan-aturan baru yang berasal dari ‘susunan asli’ tersebut mestilah diatur oleh undang-undang khusus yang memang mengatur permasalahan ini.

Pasal 5 UUPA 1960 juga memberikan pengakuan bahwa "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,..." Walaupun kemudian dipagari dengan "sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional .. sosialisme Indonesia ... unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama". Pasal 6 UU No. 10 Thn. 1992 memberikan dasar hak penduduk yang meliputi:

1. hak penduduk sebagai diri pdbadi yang meliputi hak untuk membentuk keluarga, hak mengembangkan kualitas diri dan kualitas hidupnya, ...

2. hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat, serta hak untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku kehidupan budayanya;

3. hak penduduk sebagai warga negara yang meliputi pengakuan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;

4. hak penduduk sebagai himpunan kuantitas yang meliputi hak untuk diperhitungkan dalam kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan pernbangunan keluarga sejahtera...

Namun, pengakuan yang termuat dalam undang-undang di atas tidak menetes dalam praktik sehari-hari. Kondisi keseharian ini juga ditunjang dengan peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung semangat yang tertuang dalam peraturan di atas. Ironisnya kedua macam peraturan perundang-undangan ini masih terus berlaku.

Undang-undang Otonomi Daerah 1999 memberikan tanda-tanda yang membingungkan pada masyarakat adat. Tingkat otonomi yang masih bisa diperdebatkan diberikan kepada masyarakat adat di tingkat desa. Disini, penggunaan kata-kata yang kurang jelas bisa membuat salah pengertian. Misalnya, dalam hukum yang dibuat untuk mengubah pemerintahan tingkat desa, desa didefinisikan ''kesatuan hukum masyarakat yang secara hukum diakui dan mempunyai otoritas untuk mengendalikan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan asal muasal dan kebudayaannya.'' Hal ini membesarkan hati jika punya implikasi pembentukan ulang sistim pemerintahanan desa yang beragam, yang dulu pernah ada sebelum penyeragaman yang sangat merugikan pada tahun 1979. Walaupun demikian perbedaan makna yang diberikan kepada definisi hukum desa sebagai ''bagian dari sistim pemerintahan nasional" telah menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana masyarakat desa dapat menikmati otonomi dalam menyelesaikan permasalahan mereka.

UU No. 5 Tahun 1979 telah melakukan penyeragaman (uniformitas/universalitas) terhadap wilayah yang bernama desa. Padahal kalau kita bicara tentang Hak Asasi Manusia, maka kita dapat menemukan adanya pluralitas, dimana semua orang berhak untuk berbeda.

Penerapan kembali hukum adat pada tingkat desa dibatasi karena pemerintah setempat dan hukum pedesaaan tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional -- yang tidak memasukkan atau meniadakan hak-hak adat -- dan ini berlaku pada semua tingkat pemerintahan. Secara teoritis, ini berarti bahwa bila pemerintah daerah otonomi ingin mengakui hak adat atas hutan, misalnya, maka hal ini tak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum hutan nasional. Kebijaksanaan, yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat mengenai bagaimana sumber daya alam harus dikelola - dengan titik berat pada aktivitas komersial berskala besar - sudah tentu akan bertentangan dengan pengakuan penuh atas hak-hak adat.

Bila masyarakat adat menggunakan otonomi desa sebagai alat untuk memberlakukan kembali hukum adat - perlu mempertimbangkan potensi masalah dalam memasukkan adat ke dalam sistim pemerintahan yang lebih luas. Sistim hukum masyarakat adat untuk warisan, kepemilikan tanah, pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam kurang dimengerti oleh pemerintah pusat dan pemerintah setempat, dan tidak sesuai dengan sistim hukum dan administrasi nasional. Di sini diperlukan sistim yang kuat untuk men-cek dan untuk menjaga keseimbangan di kalangan pemimpin tradisional guna menjamin bahwa, sebagai bagian dari sistim administrasi pemerintah, mereka tidak jadi lebih menjawab hirarki pemerintahan daripada menjawab kelompok adat yang mereka wakili.

HAK ULAYAT DALAM KONTEKS HAM

Hak ulayat dimiliki oleh komunitas otonom yang disebut masyarakat (hukum) adat. Politik hukum atas tanah di Indonesia pada jaman kolonial membiarkan komunitas tersebut menikmati tanah ulayat tersebut. Dengan demikian dijumpai pluralisme status tanah, yaitu tanah negara, tanah adat dan tanah-tanah yang dimiliki oleh swasta. Apa yang seratus tahun yang lalu hanya dilihat sebagai masalah pertanahan biasa, sekarang terangkat sebagai masalah dalam wilayah hak asasi manusia. Di sinilah unikum hubungan antara hak ulayat dan hak asasi manusia. Pada waktu dunia berada pada awal kesadaran akan hak asasi manusia, maka hak-hak yang disebut sipil dan politik menjadi titik-api perhatian. Mungkin waktu itu orang berpendapat, bahwa itulah dan hanya itulah jenis hak asasi yang ada. Tetapi sejak saat itu muncul generasi-generasi baru hak asasi manusia seperti hak-hak ekonomi dan kultural. Tidak juga berhenti sampai di situ, kemudian dikenali jenis yang lain lagi, seperti hak-hak atas pembangunan, lingkungan yang bersih serta warisan budaya.

Sekalian perubahan dan perkembangan tersebut menegaskan kembali, bahwa sejak semula kita berbicara mengenai hak asasi manusia, maka sudah sejak saat itu kita menempatkan manusia pada pusat atau sumbu yang di sekelilingnya dunia berputar. Memuliakan martabat manusia adalah agenda yang harus dijabarkan dalam usaha konkret memajukan hak asasi manusia. Perkembangan dari generasi hak asasi manusia yang satu ke yang lain kita lihat sebagai penguakan cakrawala baru, sedang inti tidak pernah berubah. Hak ulayat dapat dimasukkan ke dalam karegori hak seperti "hak atas pembangunan" dan "hak atas lingkungan yang bersih". Di sini kita berbicara mengenai habitat manusia. Di belakang itu adalah kesadaran, bahwa manusia tidak dapat dilepaskan dari habitatnya atau ia menjadi ambruk. Jadi menjaga keutuhan hubungan antara manusia dan habitatnya masuk dalam agenda memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Tanah bagi manusia merupakan syarat penting bagi menjaga kelangsungan hidupnya, sebab tanah berarti makan, tinggal, membesarkan keluarga, memelihara warisan budaya, singkat kata: hidup.

Di Indonesia sejak politik domein verklaring, dikenal dan diakui adanya tanah-tanah adat dengan alas hak yang diberi nama: hak ulayat. Suatu perkembangan yang sebaliknya terjadi yaitu sewaktu bangsa kita secara aktif dan besar-besaran mulai dengan pembangunan yang disebut modernisasi. Modernisasi yang kemudian berkembang menjadi pembangunan ekonomi, menjadi satu keagresifan baru yang lapar lahan. Sebelum itu, sejak awal kemerdekaan, kita sudah teledor dalam mengantisipasi nasib dari hukum adat, hak-hak ulayat dan lain-lainnya. Para pemikir hukum sudah merasa puas karena berhasil meletakkan hukum adat sehagai basis dari hukum nasional. Mereka menganggap kerja mereka sudah selesai dengan baik, bahkan mengecam politik kolonial yang dianggap diskriminatif (tanah Eropa dan adat) dalam urusan perlindungan komunitas Indonesia asli: Indonesia telah berhasil secara progresif menghapuskan diskriminasi tersebut dengan cara mengakui (hanya) hukum adat sebagai satu-satunya landasan politik hukum, khususnya menyangkut tanah.

Apakah keteledoran itu? Yaitu ketidakmampuan untuk melakukan antisipasi mengenai apa yang akan terjadi pada waktu kita dengan bangga merubah hukum kolonial yang diskriminatif itu dengan satu hukum nasional. Kita teledor telah memasukkan kambing dan harimau dalam satu kandang yang namanya hukum nasional. Hukum Eropa ternyata tidak tergusur sama sekali, melainkan berganti baju menjadi tipe hukum yang universal dipakai di dunia, yaitu yang dikenal sebagai hukum modern. Hukum nasional Indonesia pun memakai itu, sebab kalau kita berbicara hukum nasional, maka kita merujuk kepada tipe Eropa tersebut. Maka terjadilah konflik, perbenturan, persaingan yang sama sekali tidak seimbang antara hukum nasional dan hukum adat. Hukum nasional adalah tidak lain hukum modern. Hukum nasional sebagai tipe hukum modern yang tidak lain adalah penjelmaan dari hukum Eropa, memiliki sekalian keunggulan dibanding hukum adat, seperti legislasi, pengadilan, polisi dan lain-lain. Berada bersama dengan tipe hukum seperti itu, hukum adat yang dijadikan landasan hukum nasional menjadi tergusur ke pinggir.

Di Kalimantan masyarakat Dayak memiliki keyakinan bahwa: “Tanah adalah Hidup dan Nafas Kami”, di Papua Barat hampir seluruh masyarakat adat meyakini bahwa”Tanah Kita, Hidup Kita” (Dr. Karel Phil Erari, 1999), dan di kalangan masyarakat adat di Amerika mereka memandang:”Every part of the earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woords, every clearing and humming insect is holy in the memory and experience of my people” (Julian Berger, 1990). Jelas di sini bahwa bagi mereka, tanah, lingkungan alam adalah sumber kehidupan dan sangat bermakna dalam segala aspek kehidupan. Sebagian dari mereka mengibaratkan bumi sebagai Ibu mereka. Merusak alam sama dengan menyakiti Ibu mereka. Demikian juga mengotori bumi.

Permasalahan masyarakat adat di Indonesia sesungguhnya sudah dialami sejak jaman penyebaran agama-agama besar mulai aktif di wilayah nusantara. Hal mana dapat ditemukan ketika banyak dari mereka dipaksa untuk ‘beradab’ dengan, misalnya, meninggalkan rumah-rumah adat mereka seperti lamin atau betang atau rumah panjang di Kalimantan dan stigmatisasi atas agama-agama asli sebagai kafir atau atheis. Di jaman Hindia Belanda dikembangkannya sistem hukum, termasuk peradilan, dari (Belanda) Eropa jelas merupakan pelecehan atas keberadaan hukum-hukum adat di seluruh penjuru wilayah ini. Meskipun ada sekelompok kecil ilmuwan yang berpandangan maju dengan memperjuangkan keberadaan masyarakat adat dan hukum adat namun suara dan pengaruh mereka sangat terbatas hanya di tataran hukum agraria saja. Sementara sistem politik, peradilan dan perekonomian sepenuhnya dihancurkan. Kebijakan ini dilanjutkan oleh rejim orde lama, bahkan diperparah oleh rejim orde baru yang menegasikan keberadaan hak-hak adat atas tanah dengan memberlakukan Undang-undang Pokok Kehutanan No. 5/1967, UU Pokok Pertambangan No. 11/1967 dengan didukung oleh UU tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan UU tentang Penanaman Modal Asing. Penghancuran sistem politik dijaman orde baru dilakukan dengan penetapan UU tentang Pemerintahan Desa No. 5/1979.

Materi dari peraturan perundangan ini secara jelas sudah bermakna pelanggaran hak asasi, apalagi pemberlakuannya. Pemberlakuan kesemua UU tersebut diatas merupakan awal dari praktek eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan negara maupun swasta asing dan nasional. Dengan ditetapkannya UU Pokok Kehutanan, pemerintah menetapkan kawasan hutan negara secara sepihak seluas 143 juta hektar, atau kurang lebih 70% dari seluruh luas daratan Republik Indonesia.

Adapun pelanggaran yang mereka alami adalah pelanggaran hak atas kepemilikan, hak atas makanan dan gizi yang mencukupi, hak terhadap standar kehidupan yang layak, hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan, hak menentukan nasib sendiri, hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental dan masih banyak lagi. Artinya dalam konteks pertanahan, kehutanan dan pertambangan hak-hak masyarakat adat dilanggar secara sistematik. Pelanggaran hak atas kepemilikan terjadi ketika hak-hak masyarakat adat atas wilayahnya baik secara komunal maupun individual tidak diakui dan dinyatakan secara sepihak (oleh negara, dalam hal ini pemerintah) sebagai kawasan hutan negara ataupun wilayah kuasa penambangan. Hak atas makanan dan gizi yang mencukupi dilanggar ketika hutan, kebun, ladang maupun laut di wilayah adat yang merupakan sumber makanan dan gizi mereka dirusak dan atau diganti dengan ‘hutan’ monokultur yang sangat miskin sumber pangan oleh kegiatan HPH dan HPHTI maupun perkebunan besar yang “diijinkan” oleh negara.

Penetapan ini dilakukan secara sepihak dan tidak didasari pengakuan akan keberadaan wilayah-wilayah adat yang sudah ada sebelum negeri ini didirikan. Di dalam wilayah seluas 143 juta hektar ini, di atas wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi diberikanlah hak-hak pengusahaan hutan (HPH dan HPHTI). Sampai tahun 1998 ada lebih dari 400 konsesi telah diberikan. Di luar kegiatan kehutanan, pemerintah melalui Departemen Pertambangan memberikan konsesi-konsesi penambangan di manapun dimana ditemui kandungan tambang dan mineral. Kasus antara orang Amungme dan Komoro dengan PT Freeport McMoran Indonesia adalah contoh dimana konsesi pertambangan diberikan di atas wilayah adat.

Pelanggaran hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan terjadi ketika mereka tidak lagi menjalankan berbagai ritual ke-agraria-an yang merupakan bagian dari siklus ritual tahunan mereka karena adanya pengambil-alihan tanah-tanah mereka secara sepihak tadi. Dan pelanggaran hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental terjadi pada saat air sungai dan sumur mereka menjadi keruh, udara mereka penuh debu dan kehidupan mereka penuh ketegangan akibat konflik berkepanjangan dengan pihak perusahaan, perpecahan di dalam masyarakat dan keluarga serta dengan aparat militer yang hampir selalu “mengawal’ pihak pengusaha.

Sampai tahun 1999, sebagian besar masyarakat di Indonesia tidak mengenal masyarakat adat dan persoalan yang mereka hadapi. Hal ini bukan artinya mereka memang ‘nrimo’ atas keadaan dan permasalahan yang mereka hadapi. Mereka bukannya tidak punya visi tentang keadaan lingkungan hidup. Kita sering dengar ungkapan simbolik dari masyarakat adat Dayak yang bercita-cita agar:”Sasak behundang, Arai berikan, Hutan bejaluq” (John Bamba dalam Alcorn, Janis B. dan Antoinette G. Royo, ed., 2000) yang artinya ‘ada udang di balik daun terendam, ada ikan di sungai dan ada binatang di hutan’. Persoalan yang dihadapi masyarakat adat telah lama menjadi keprihatinan mereka dan banyak pihak. Sejak jaman orde baru mereka telah mencoba untuk melakukan pembelaan dan kampanye baik secara individual (kelompok per kelompok) maupun secara kolektif dengan memanfaatkan ruang politik yang sempit. Resikonya bukan tidak ada. Akibatnya penangkapan, penahanan semena-mena, penggusuran secara paksa bahkan pembunuhan terus terjadi.

Artinya selain hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sesungguhnya hak-hak sipil dan politik mereka juga terus dilanggar.

Puncak dari perlawanannya, setelah Suharto lengser, mereka dengan didukung puluhan ornop menyelenggarakan Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang pertama di Jakarta. Secara umum tuntutan mereka adalah:”Kalau negara tidak mengakui kami, kamipun tidak akan mengakui negara”. Dari sebelas poin tuntutan mereka, pada dasarnya mereka menuntut adanya pengakuan akan hak-hak mereka atas kehidupan sosial, ekonomi dan budaya termasuk kedaulatan atas penguasaan dan pengelolaan tanah, kenayaan alam dan sumber-sumber penghidupan lainnya. Mereka juga menuntut adanya penyelesaian yang arif dan bijaksana atas pelanggaran akan hak menentukan nasib sendiri termasuk rehabilitasi kedaulatan dan hak-hak masyarakat adat yang selama ini telah dilanggar, pengusutan dan pengadilan bagi pelaku pelanggaran HAM dan rehabilitasi bagi korban. (Pandangan Dasar KMAN 1999 tentang Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara).

PERTANYAAN SELANJUTNYA :

Apakah ada perkembangan yang cukup komprehensif untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia di Indonesia?

Adakah kepedulian untuk melestarikan lingkungan baik upaya pencegahan maupun pemulihannya?

Adakah sensitifitas untuk melihat keterkaitan erat antara penghormatan hak-hak masyarakat adat dan pelestarian lingkungan hidup dari kalangan elit politik negeri ini?

Betul sudah ada kemajuan dalam hal kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi dirasakan banyak pihak. Namun belum ada perubahan mendasar dari politik ekonomi pengelolaan sumber daya alam di negeri ini. Istilahnya, masih business as ussual. Belum terasa adanya angin reformasi di sektor kehutanan, pertambangan, mineral dan energi apalagi di kelautan dan perikanan yang baru ‘digarap’. Padahal amandemen UUD 1945 kedua dan ketiga mulai mengakui hak-hak masyarakat adat (yang terkadang disebut sebagai masyarakat hukum adat, di pasal lain sebagai masyarakat tradisional). Serta Sidang Tahunan MPR bulan Nopember lalu telah menetapkan Tap. No. IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang antara lain dalam pasal 4 menetapkan prinsip: “melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat” dan “mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam”. Namun disadari bahwa jarak antara TAP MPR RI ini dengan rasa keadilan yang hidup di hati penduduk rakyat masih cukup jauh. Kesenjangan hanya ini dapat diperdekat dengan usaha sungguh-sungguh untuk “mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya”, memperbaharui kelembagaan dan program yang nyata dan dapat menjawab permasalahan kemiskinan, konflik, ketimpangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi rakyat serta kerusakan ekosistem. (Tumbu Saraswati, 2001)

Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, termasuk masyarakat adat, seharusnya dijadikan paradigma acuan dalam menerjemahkan penghormatan hak-hak asasi masyarakat adat dan pelestarian lingkungan sebagai jawaban atas permasalahan selama ini terjadi. Ibarat ratusan perpustakaan yang sedang terbakar, demikian kondisi masyarakat adat kita dengan kekayaan pengetahuan mereka dalam mengelola serta hidup dengan lingkungan secara bersahabat. Selagi belum terlambat, mari segera kita selamatkan. Tanpa ada perubahan paradigmatis dan pembenahan atas berbagai peraturan perundangan, kelembagaan dan program yang terkait maka amandemen UUD 1945 dan pengesahan Tap IX/MPR-RI/2001 hanyalah tirai asap lain atas impunity, pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan yang sistematik.

PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT

Berikut ini akan ditampilkan perjanjian internasional yang berkaitan dengan pengakuan dunia internasional atas hak-hak masyarakat adat.

Hak-hak yang diatur
Perjanjian Mengikat
Perjanjian Tidak Mengikat

Hak Asasi Manusia
ICESCR dan ICCPR
UDHR, DDRIP, VDPA

Penentuan diri sendiri
ICESCR dan ICCPR
DDRIP, VDPA

Hak Kolektif
ILO 169, ICESCR dan ICCPR
DDRIP, VDPA

Hak atas lahan dan teritori
ILO 169
DDRIP

Kebebasan beragama
ICCPR dan Nls
UDHR

Hak untuk pembangunan
ICESCR, ICCPR dan ILO 169
DDRIP, DHRD, VDPA

Hak privasi
ICESCR, Nls
UDHR

Pemberitahuan Dini (Prior Informed Consent)
CBD, Nls
DDRIP

Kesatuan Lingkungan
CBD
RD

Kekayaan Intelektual
WIPO, GATT, UPOV, Nls, CBD

Hak Bertetangga
RC

Hak untuk terlibat dalam perjanjian hukum
Nls

Hak pemilikan budaya
UNESCO-CCP, UNESCO-WHO, Nls

Hak untuk melindungi budaya tradisional (folklore)
-
UNESCO-WIPO, UNESCO-F

Pengakuan atas lansekap budaya
UNESCO-WHO

Pengakuan atas hukum kebiasaan
ILO 169, NLs
DDRIP

Hak petani

FAO-IUPGR

Sumber: Darel A Posey, Indigenous Rights to Diversity dalam Environment Vol. 38 No. 8

Menyimak kembali Tabel diatas mengenai perjanjian-perjanjian internasional yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat adat, maka dapat terlihat-- setidaknya-- ada 10 perjanjian intemasional yang mengikat (legally binding). Namun baru dua buah saja yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia; yaitu pengesahan pembentukan WTO (World Trade Organization) melalui UU No. 7 Thn. 1994, Konvensi Keanekaragaman Hayati dengan UU No. 5 Thn. 1994. Sementara kesadaran masyarakat adat dunia akan perlunya penentuan nasib sendiri (self determination) semakin lama semakin kuat. Sebut saja International Alliance of the Indigenous Tribal Peoples of the Tropical forests dan Beijing Declaration of Indigenous Women.

Sekarang tiba saatnya bagi Indonesia untuk memikirkan nasib masyarakat adat di negeri ini secara sungguh-sungguh. Bukan dimaksudkan untuk meninggikan kelompok masyarakat adat ini dari kelompok masyarakat lainnya, tetapi karena memang kelompok ini --secara alami-mempunyai sifat kekhasan sebagai kelompok. Yang karena kekerabatannya dalam kelompok itu rnenciptakan budaya yang terbukti lebih berwawasan lingkungan ketimbang teknologi modern yang sekarang tengah dikembangkan. Sementara ketakutan bahwa perhatian terhadap nasib masyarakat adat akan merusak kesatuan negara Indonesia, tidaklah relevan. Karena upaya ‘penyeragaman' selama ini malah telah memperlemah ketahanan negara Indonesia. Penseragaman pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan, kehutanan (melalui pola HPH dan HTI) juga perkebunan malah terbukti menghancurkan sumber daya alam itu. Yang pada akhirnya akan menghancurkan masa depan bangsa ini, karena kita akan kehilangan sumber penghidupan kita, sementara pencemaran dan kerusakan hutan makin meningkat.

Keterangan

1) Sebagai contoh adalah Desa Adat Tenganan di Bali. Desa dengan luas mencapai 1.105 ha ini masih menerapkan sistem adatnya. Baih dalam pola tata ruang (dengan membagi permukiman mereka dalam tiga banjar), peraturan yang disebut awig-awig, dan masih berfungsinya sistem pemerintah adat dengan masih dijalankannya sistem musyawarah desa dalam pengambilan keputusan (seperti Ngelebang Saya = rapat rutin tiap malam). mengenai hal ini lihat lebih jauh Zakaria: 1994; Heruputri (ed):1995.

2) Istilah yang bervariasi juga terjadi dalam bahasa Inggris, seperti "Indigenous Peoples", "Cultural Minorities", "Ethnic Minorities", "Indigenous Cultural Communities", "Tribals'", "Scheduled Tribes", "Aboriginals", dll.

3) Sistem peladangan gilir-balik umumnya dipratikkan oleh petani lokal di luar Pulau Jawa. Sistem ini melakukan pembukaan hutan, menanam tanaman, kemudian setelah dipanen lahan bekas ladang itu tidak akan ditanami lagi. Peladang ini akan berpindah ke areal lain untuk melakukan proses peladangan yang lama. Namun suatu waktu mereka akan kembali ke lahan semula untuk di tanam kembali. Proses pembukaan lahan dan kemudian dibiarkan sementara ini yang dianggap sebagai tindakan ‘Perambah Hutan'. Padahal sistem peladangan gilir-batik sangat cocok untuk ekosistem di luar Pulau Jawa, sebagai misal tindakan membiarkan lahan tidak ditanami setelah dipanen adalah untuk membenkan ‘kesempatan' bagi areal itu subur kembali. Ini yang dikenal sebagai lahan yang diistirahatkan (tanah bera). yang umumya digunakan untuk lahan penggembalaan ternak.

4) Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan genus, species, dan ekosistem di dalam suatu wilayah. Dalam perjalanan waktu, peradaban manusia muncul dan mengadaptasi lingkungan lokal dengan menemukan, memakai dan mengubah sumber daya hayati lokal… keanekaragaman hayati termasuk keanekaan genetik, keanekaan spesies, keanekaan ekosistem dan keanekaan budaya manusia (Definisi disankan dari buah pendapat IUCN, UNDP dan WRI: 1995).

Sumber: http://www.ireyogya.org/adat/modul_hukum_adat_ham.htm

Illegal Lodging

2007-03-21T23:51:00.000-07:00

Terkait Illegal Loging
Anggota Dewan Ditahan Kejari Sibolga
Sibolga WASPADA Online

Seorang anggota DPRD Tapanuli Tengah, SS ditahan Kejari Sibolga, Selasa (20/3) di kantor Kejari Jl. Sutomo Sibolga, dengan dugaan illegal loging di hutan Datu Paksa Sigiringgiring, Kec. Tukka, Tapteng. Pantauan wartawan, sejak pagi tersangka sudah berada di ruangan Kasi Pidum Kejari Sibolga hingga menjelang sore sekira pukul 17.30. Tersangka kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan tahanan Kejari, untuk dibawa ke Lapas Sibolga di Tukka. Kejari Sibolga, C Sipahutar, SH dikonfirmasi wartawan belum bersedia memberi penjelasan. Sementara, seorang petugas Lapas Sibolga yang enggan menyebut nama membenarkan tersangka SS ditahan di Lapas Sibolga sebagai tahanan titipan Kejari Sibolga.
21 Mar 07 19:17 WIB
Menurut informasi, ditahannya anggota DPRD Tapteng, SS, hasil pengembangan ditangkapnya dua tersangka, JMT dan SD, warga Tapteng yang mengaku suruhan tersangka SS, melakukan pembalakan liar di kawasan hutan Datu Paksa Sigiringgiring. Keduanya masih menjalani proses persidangan di PN Sibolga.

Sekira Juli 2006, tersangka menyediakan fasilitas seperti chainsaw kepada para terdakwa melakukan pembalakan liar tanpa izin. Hasil berupa kayu jadi berupa broti, kosen dan papan ditampung tersangka di lokasi usahanya di kawasan Pandan.

Trumon Dan Teuku Raja Batak

2007-03-20T17:32:00.000-07:00

25 Des 06 00:34 WIB
Benteng Kerajaan Trumon Ternyata
Selamat Dari Terjangan Tsunami
WASPADA Online

BENTENG Kuta Batee, salah satu benda cagar budaya peninggalan Kerajaan Trumon terlihat masih berdiri kokoh. Meski sempat diterjang gelombang tsunami, ketika bencana dasyat itu meluluhlantakkan Nanggroe Aceh Darussalam 26 Desember 2004, namun ternyata bangunan tua itu selamat.

Warga yakin, terhindarnya bangunan dari terjangan gelombang tsunami merupakan sebuah keajaiban. Pasalnya, secara logika benteng ini tak mungkin selamat karena letaknya hanya berjarak sekitar sepuluh meter dari bibir pantai.

Anehnya lagi kata warga di sana, ketika air laut naik hingga meter dua meter, justru ke dalam benteng luput jadi sasaran. Padahal air bisa saja masuk lewat pintu benteng dan jendela benteng yang terdapat di sekelilingnya.
Sementara banggunan rumah maupun deretan pertokoan terdekat dan sekitarnya, praktis porak-poranda dihantam gelombang. â€œMakanya kami yakin benteng ini bagaikan bangunan keramat,â€ sebut Rusli, 34, seorang warga menceritakan saat bencana tsunami melanda kawasan itu.

Hal senada juga dikemukakan T. Munadi, 40, anggota DPRD Aceh Selatan, asal Trumon secara terpisah. Meski selamat, kata dia, pihak BRR telah mengupayakan membangun tanggul pengamanan alakadarnya agar tidak terus menerus jadi sasaran gelombang pasang.

Bangunan benteng Kuta Batee dibangun ketika Kerajaan Trumon dipimpin atau di bawah pemerintahan Teuku Raja Fansuri Alamsyah yang juga dikenal dengan sebutan Teuku Raja Batak. Dalam masa ini pula, Trumon meraih kejayaannya hingga berhasil mencetak mata uang sendiri sebagai alat tukar yang sah.

Teuku Raja Batak ini merupakan raja ketiga, menggantikan ayahnya bernama Teuku Raja Bujang yang sebelumnya menerima tahta dari kakeknya (ayah Raja Bujang) yaitu Teuku Djakfar selaku pendiri Kerajaan Trumon dan Kerajaan Singkil.

Selain berfungsi sebagai benteng pertahanan ketika diserang musuh (penjajah), benteng ini juga digunakan sebagai kantor pusat pengendalikan pemerintahan oleh raja. Di dalamnya juga terdapat istana raja dan sebuah gudang tempat menyimpan barang-barang penting milik kerajaan.

Luas bangunannya sekitar 60 x 60 meter dengan tinggi sekira empat meter. Sedangkan tebal dindingnya mencapai satu meter dengan tiga lapisan. Dinding bagian luar terbuat dari batu bata, kemudian pasir setebal tiga puluh sentimeter dan dinding bagian dalam terbuat dari batu bata tanah liat.

Di sekeliling benteng terdapat balai sidang. Balai ini biasanya digunakan untuk kegiatan rapat atau sidang-sidang adat kerajaan yang dipimpin langsung oleh raja. Selain itu juga terdapat rumah sula (penjara). Sula adalah besi-besi yang diruncingkan dan terpancang di tanah sebagai tempat hukuman mati bagi penjahat yang divonis hukuman mati.

Almarhum H. Mohammad Said, dalam bukunya Aceh Sepanjang Abad menceritakan, Kerajaan Trumon didirikan oleh seorang saudagar sekaligus pemuka agama (labai) berasal dari XXV Mukim Aceh Besar dalam abad ke-18. Beliau tidak lain adalah Labai Daffa (Labai Dafna-sebutan Belanda) yang nama aslinya adalah Teuku Djakfar.

Raja ini sebelum mendirikan Kerajaan Trumon dan Singkil, sempat belajar agama Islam di Ujung Serangga, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya sehingga meraih gelar labai atau teungku, panggilan ulama dalam masyarakat Aceh.

Dengan demikian tidak heran, kalau Benteng Kuta Batee ini akhirnya selamat dan terhindar dari bencana gelombang tsunami, berkat doa Raja-raja Trumon yang terkenal alim heroik itu. Wallahu

Perdagangan Manusia

2007-03-20T17:17:00.000-07:00

20 Mar 07 18:18 WIB
Ribuan Perempuan Dan Anak
Indonesia Diperdagangkan
Jakarta WASPADA Online

Setelah dua tahun lebih digodok, akhirnya pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUU-PTPPO) menjadi undang-undang melalui sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus DPR RI, Latifah Iskandar.

Usai sidang, bertempat di ruang press room Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3), Latifah menjelaskan kasus-kasus trafficking yang menimpa perempuan dan anak-anak Indonesia ditemukan hampir di semua wilayah, baik sebagai daerah pengirim, penerima maupun sekedar lokasi transit.

Data Depnaker tahun 2002,k 500 ribu perempuan dikirim secara resmi sebagai buruh migran. Tetapi jumlah yang tidak resmi diperkirakan mencapai 1,4 juta hingga 2,11 juta orang. Lalu pekerja rumah tangga mencapai 1,4 juta di mana 23% di antaranya adalah PRT anak-anak.

Selain itu, ILO menemukan adanya kasus trafficking pada kasus-kasus pekerja seks komersial. Tahun 1998, dari 130 ribu hingga 240 ribu PSK yang terdata, 30 % di antaranya adalah anak-anak yang dilacurkan.

Kedubes RI di Kuala Lumpur sepanjang tahun 2001 menerima pengaduan 2.451 kasus perdagangan orang, meningkat pada 2002 menjadi 2.155 kasus. Lalu pada 2003 menjadi 2.112 kasus dan tahun 2004 menjadi 2.158 kasus. Data Maret hingga Juli 2006 yang dihimpun ILO menyebutkan dari 1.231 WNI yang telah menjadi korban trafficking, 55% dieksploitasi menjadi PRT, 21% menjadi pelacur paksa, 18,4% pekerja formal, 5% pekerja transit (buruh migran) dan 0,6% adalah kasus bayi yang diperdagangkan.

Dari kasus sebanyak itu, kata Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta, hanya 1% saja yang dimeja hijaukan. Sedang sisanya tidak tertangani dengan baik.

Untuk menekan kasus-kasus perdagangan orang ini, pemerintah akan memperketat arus keluar masuk orang terutama antar negara. Juga proses pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang dikirim PJTKI. Mengingat ini, PJTKI sangat potensial menjadi pelaku perdagangan orang.

Dengan disahkannya UU PTPPO, maka semua pihak yang terlibat bisa diancam hukuman penjara antara 3 sampai 15 tahun atau denda ratusan juta rupiah.

Wujud komitmen bangsa
Meutia Hatta menambahkan, lahirnya UU PTPPO merupakan wujud komitmen bangsa Indonesia untuk melaksanakan protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.

"Sifat kejahatan perdagangan orang ini adalah transaksional, terorganisasi dan internasional. Benar-benar merugikan dan membahayakan masyarakat, jadi sangat memerlukan ketentuan pidana yang berat bagi pelakunya," ujar Meutia.

UU PTPPO di antaranya berisi ketentuan mengenai pemberatan pidana bagi pelaku perdagangan anak, penambahan perlindungan anak dalam proses peradilan serta perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang dipaksa melakukan tindak pidana lain.

Muswil Muhammadiyah

2007-03-17T19:42:00.000-07:00

Friday 16 March 2007

Sejumlah Kandidat Bersaing Ketat

Musyawarah Wilayah (Muswil) Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara mulai menghangat. Perhelatan yang akan berlangsung di Kota Sibolga 16 - 19 Maret 2007 ini akan mengagendakan pemilihan kepengurusan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utra periode 2006 - 2011.

Dari tujuh nama calon ketua yang telah terjaring panitia pemilihan, kini tinggal enam yang akan bertarung di Muswil. Masing-masing Ir Besri Nazir, Mulyadi SE, Ihsan Rambe SE, dr Ade Taufik, Anang Anas dan Zulkifli. Sementara, Muslim Simbolon mengundurkan diri dari pencalonan.

Pantauan sementara, berdasarkan dukungan dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah muncul dua nama sebagai kandidat terkuat. Keduanya Ir Besri Nazir dan Mulyadi SE. Kedua figur ini sama-sama memiliki pendukung fanatik di daerah. Pasalnya, kedua calon merupakan kader yang sudah cukup dikenal di kalangan Angkatan Muda Muhammadiyah.

Ir Besri Nazir yang ditemui di kantornya mengatakan, rasa terima kasih kepada PD Pemuda Muhammadiyah Sumut yang telah mendukungnya sehingga lolos dalam penjaringan di Panitia Pemilihan. Dia juga mengungkapkan rasa optimisnya bisa terpilih dalam Muswil. Soalnya, begitu banyak PD PM/PC PM yang telah berikrar untuk memilihnya.

Besri yang memulai kiprahnya di PC Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kotamatsum, Ketua Umum PD IPM Medan, Ketua PC Pemuda Muhammadiyah Kotamatsum, Ketua I PW IPM SU serta Keua Pimda Tapak Suci Medan.
Global | Medan

"Familiisme"

2007-03-17T19:32:00.001-07:00

16 Mar 07 20:37 WIB
Ketika Familisme Mengalahkan
(Sebagian) Wewenang Walikota
WASPADA Online

Suara miring mutasi pejabat di Pemko Tebing Tinggi bak gempa di siang bolong. Meski bukan gempa bumi, tapi memicu getar hebat, karena seliweran ocehan kalangan PNS di berbagai instansi.

Sebagian besar PNS yang suka kombur menyatakan, mutasi kali ini sarat muatan familisme serta kepentingan berbau proyek. "Masak ada orang yang moralnya rendah bisa jadi kasi (kepala seksi) vital. Habislah proyek itu nanti," ujar seorang PNS via HP, Selasa (13/3) malam, sehari menjelang pelantikan. Ada pula short massage system yang masuk meminta Waspada menyelidiki status sarjana seorang Pj Kabag (kepala bagian) yang akan dilantik karena di tempat kerjanya ijazah itu pernah bermasalah.

Dari info pendek itu, umumnya PNS menyimpulkan bahwa merit system dalam birokrasi Kota Tebing Tinggi tidak jalan sama sekali. Meski pun ada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, keputusan mereka tidak murni lagi, karena dipengaruhi berbagai kepentingan lintas sektoral. Jadi jangan heran jika ada orang yang tidak layak secara pendidikan formal/nonformal dan kepangkatan, bisa duduk di jabatan basah hanya karena oknum itu sudah lama duduk di bagian itu. Kuncinya loyalitas buta dan bisa memberikan "kesenangan" pada atasan, kata seorang pengamat.

Loyalitas buta itu, kemudian bersinergi kuat dengan kepentingan familisme keluarga orang nomor satu di kota itu. Hingga tidak mengherankan jika belakangan ini banyak jabatan strategis dinas, bagian, kantor dan unit pelayanan teknis daerah yang diduduki orang-orang luar daerah. Kenapa demikian? "Karena mereka itu familinya orang nomor satu itu," lanjut sumber. Wakil Walikota, Drs. H. Syahril Hafzein usai melantik 118 pejabat yang mutasi meluruskan sinyalemen itu.

Menurut Hafzein, orang yang diisukan itu sudah sejak lama menguasai bidangnya sehingga sangat pas di posisi itu. "Kan sekarang ini seluruh pengelolaan keuangan ada di dinas, jadi para pengelolanya harus mengerti, jangan yang tak mengerti," terangnya. Tapi ketika diinformasikan bahwa orang yang diisukan itu, meski hanya sebagai staf sudah punya rumah ratusan juta, rona wajah sang Wakil Walikota berubah sesaat. "Kalau itu kita tidak tahulah," cetusnya mengelak.

Bahkan oknum itu sendiri tahun sebelumnya pernah dimutasi ke tempat lain, tapi menolak karena dekingnya anggota DPRD. Akhirnya tahun ini dia mendapat jabatan basah meski tak memenuhi syarat administratif kepegawaian. Senada dengan itu, Kabag Kepegawaian, Amas Muda, SH yang menyelenggarakan prosesi mutasi menyatakan bahwa proses mutasi sudah sesuai ketentuan. Ada beberapa penilaian yang dilakukan, yakni pendidikan formal/nonformal, kepangkatan serta loyalitas. Jika dua syarat belum terpenuhi, bisa saja seorang PNS naik pangkat karena loyalitasnya, kata dia. "Jabatan itu kan penghargaan, jadi atasan akan memberikan kepada orang yang bisa diajak kerjasama, kalau nanti orang itu jadi duri dalam daging, kan repot," terangnya

Namun, seorang Kasubbag di Bagian Kepegawaian ketika disampaikan informasi itu, disela pelantikan, Rabu (14/3), di Balai Kartini membenarkan sinyalemen kalangan PNS. "Saya sependapat itu," tegas dia. Kini, sudah sampai cap merah di kalangan PNS bahwa manajemen birokrasi di Pemko tidak beres alias sesuka hati. Namun, salah seorang PNS sempat nyeletuk; "Namanya juga sudah mau habis jabatan, ya menyenangkan keluargalah dulu, nanti bisa terbuang dia sesudah tak duduk lagi." Ah sudah lah, apapun jadinya birokrasi negara berkembang itu sendiri sejak terbentuk selalu saja menyimpan aura nepotisme, seperti kata banyak ilmuwan kebijakan publik.

Batu Garigis

2007-03-15T23:42:00.000-07:00

40 Tahun Belum Pernah Diperbaiki, Kondisi Pasar Batu Gerigis Barus Memprihatinkan

Mar 12, 2007 at 08:09 AM
Barus (SIB)

Hampir 40 tahun Pasar Batu Gerigis Barus sebagai salah satu kebanggaan masyarakat Barus dan sekitarnya belum pernah diperbaiki. Kini kondisinya sangat memprihatinkan dan kumuh, bahkan di hari pekan (Rabu dan Sabtu), pasar tersebut tidak mampu lagi menampung para pedagang yang berjualan. “Dari sisi pertumbuhan penduduk dan sejarah berdirinya pasar Batu Gerigis, lokasinya sudah tidak layak lagi dijadikan sebagai pasar di pusat ibukota kecamatan tertua dan bersejarah di Kabupaten Tapanuli Tengah ini. Apalagi, di hari hari pekan, pedagang rata-rata harus merambah hingga ke pekarangan rumah penduduk, sebab pasar tidak mampu lagi menampung banyaknya pedagang”, kata Camat Barus Antonius Susanto SP kepada SIB di ruang kerjanya di Barus, Selasa (6/3).

Selain itu, kata Antonius Susanto, kondisi pasar saat ini sudah lebih rendah dari badan jalan, sehingga dikhawatirkan rawan banjir. “Padahal, dulunya (zaman penjajahan) Pasar Batu Gerigis Barus sangat dikenal di belahan nusantara, sebab waktu itu Bangsa Portugis mengangkut hasil bumi seperti kemenyan, kapur barus, cengkeh, buah pala, kayu manis dan hasil bumi lainnya dari Pasar Batu Gerigis”, kisahnya.

Ia mengakui, saat ini usulan pembangunan Pasar Baru Batu Gerigis Barus sudah disampaikan ke forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tapteng, baru-baru ini. “Masyarakat berharap agar usulan pembangunan pasar baru dapat menjadi prioritas Pemkab Tapteng, sebab kebutuhannya saat ini sangat mendesak, khususnya dalam upaya memacu perekonomian masyarakat Barus”, imbaunya.

Tokoh masyarakat Barus St P Silalahi, mengaku optimis, Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing yang selama ini dikenal sebagai kepala daerah yang dekat dengan masyarakatnya dan getol membangun Tapteng akan memperhatikan aspirasi masyarakat Barus yang memang sudah sejak lama menginginkan dibangunnya Pasar Batu Gerigis Barus.

Menanggapi usulan masyarakat Barus tersebut, Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing dalam kunjungannya baru-baru ini ke HKBP Pasar Barus sempat menyinggung aspirasi masyarakat yang mengkehendaki pembangunan Pasar Barus. “Bila seluruh pedagang sepakat dan masyarakat tidak ada yang komplain, Pemkab pada prinsipnya siap membangun Pasar Barus, bahkan bila perlu dibangun bertingkat dan mampu menampung seluruh pedagang yang selama ini berjualan di lokasi pasar Batu Gerigis Barus”, katanya.

MTQ Pandan

2007-03-15T23:36:00.000-07:00

Bupati Drs Tuani Tobing Buka MTQ & Festival Nasyid Kabupaten Tapteng

Mar 16, 2007 at 08:42 AM
Pandan (SIB)

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Drs Tuani Lumbantobing secara resmi, Rabu (14/3) malam membuka Musbaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke - 33 dan Festival Seni Nasyid ke 18 tingkat Kabupaten Tapteng di lapangan bola Pandan .

Acara pembukaan diawali pawai taa’ruf keliling kota Pandan diikuti kafilah dari 15 kecamatan, pelajar dan organisasi pemuda Islam,serta ditandai dengan pemukulan beduk, pelantikan dewan juri dan penyerahan piala bergilir untuk diperebutkan
Asisten I Pemerintahan dan Kesos Drs Ahmad Daud Batubara selaku ketua umum Panitia pelaksana dalam laporannya mengatakan , MTQ ke-33 dan Festival Nasyid ke -18 berlangsung selama 2 hari, 15-16 Maret 2007 pagi ,siang dan malam hari.

Cabang yang diperlombakan dalam MTQ tersebut bidang tilawah dari tingkat Tartil, tingkat anak-anak,Remaja,sampai tingkat Dewasa putra dan putri , Fahmil Qur’an ,Syarhil Qur’an ,Khottil Qur’an dan Festival Seni Nasyid.

Pemenang MTQ akan menjadi utusan Kab Tapteng mengikuti STQ tingkat Propinsi di Medan pada akhir bulan Maret ,sedang pemenang Festival Seni Nasyid akan menjadi utusan mengikuti FSN tingkat Propinsi di Langkat bulan Juli mendatang.

Bupati Tapteng Drs Tuani Tobing dalam arahannya mengatakan, kegiatan MTQ dan FSN bukan merupakan kegiatan serimonial, akan tetapi merupakan salah satu upaya mengali dan memahami isi kandungan dari Al-Qur’an itu sendiri ,baik untuk diri pribadi peserta maupun bagi kaum Muslimin/Mulimat yang mengikuti kegiatan MTQ tersebut
Sebagai Bupati Tapteng menyambut baik dan positif pelaksanaan MTQ dan FSN yang bersifat pembinaan mental, sehingga tidak hanya mengejar pembangunan fisik semata akan tetapi ada perimbangan antara pembangunan fisik dengan pembangunan mental spiritual.

Bupati meminta kaum muslimin/muslimat agar dapat meluangkan waktu hadir di arena mendengar lantunan merdu dari peserta MTQ dan FSN,begitu juga kepada non - muslim agar bersama-sama menjaga ,menghormati kegiatan MTQ dan FSN yang sedang berlangsung . Kepada dewan juri diminta untuk dapat memberikan penilaian yang objektif dan rasional kepada seluruh peserta .

Sementara Ketua DPRD Maratua Siregar menyampaikan terimakasih kepada pemerintah kabupaten atas terselenggaranya MTQ dan FSN tersebut.

Kepada khafilah dan peserta dari seluruh kecamatan diucapkan selamat datang di arena pertandingan dan selamat bermusabaqah baik dalam seni membaca kalam Ilahi maupun seni nasyid “ Pastabiqul Khairat “ dengan harapan ,semua peserta sebagai Juara I. “Kalaupun tidak mendapat kejuaraan jangan putus asa dan jadikan kekalahan sebagai guru yang berharga untuk lebih berpacu pada masa mendatang”, sebutnya.
Pembukaan MTQ dan Festifal Nasyid tersebut dihadiri Qori Internasional Drs H Fahruddin Sarumpaet sekaligus membacakan kitab suci Alquran.

Dakwah

2007-03-14T02:53:00.000-07:00

28 Feb 07 05:02 WIB
Dakwah, Tanggung Jawab Semua Dan Berkelanjutan
WASPADA Online

Oleh Hj Erma Sujianti Tarigan
Islam mengajarkan kepedulian terhadap apa yang terjadi di alam jagat raya. Kita ambil saja ajarannya di dalam ayat dan hadist yang menyebutkan tentang "Saling menasihatilah kamu dalam kebenaran," dan "Sampaikanlah walau hanya satu ayat," serta disebutkannya bahwa kita semua merupakan "khalifah (pemimpin) di bumi " ini, dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban yang dimintai dari kita adalah tentang apa yang kita lakukan di muka bumi sepanjang umur dan kelak di peradilan akhirat semua tampak nyata, di mana malaikat tidak bisa disuap untuk meringankan dosa-dosa sebab malaikat tidak punya nafsu untuk kemewahan dan kelezatan dunia.

Dakwah
Sesuai judul, adakah kita pernah berdakwah? Dakwah sebagaimana disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Prof Dr H M Hatta, adalah mengajarkan orang untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan dan menentang kemungkaran. Dakwah disampaikan dengan bahasa masyarakat setempat agar mudah dimengerti, dan nyambung. Perlu pula menanamkan sikap jihad dalam berdakwah, katanya.

Muhammad Hatta menyampaikan pendapat serta paparannya dalam acara peluncuran biografi Tuan Guru H Sulaiman Tarigan serta diikuti dengan Dialog Dakwah di Tanah Karo: Dulu, Kini dan Akan Datang, yang digelar di Emerald Garden Hotel, Sabtu (24/2) dengan makalahnya berjudul,"Relevansi Metode Dakwah Tuan Guru H Sulaiman Tarigan Ditinjau Dari Segi Metode Dakwah Modern," juga menghadirkan pembicara Prof Dr Hasyimsyah Nasution, MA., dari IAIN SU tentang "Islam, Adat Karo dan Dakwah Kultural," Drs Baharuddin Pardosi (Kakandepag Kabupaten Karo) tentang "Problematika Dakwah Islam di Tanah Karo-Dulu, Kini dan Nanti," dan Dr Hasan Bakti Nasution, MA., Pengurus MUI Sumut tentang "Peranan MUI dan Ormas Islam dalam Membangun Akselerasi Dakwah Islam di Tanah Karo."

Acara peluncuran biografi Tuan Guru H Sulaiman Tarigan (karya Drs Azhari Akmal Tarigan, MA/ustaz/dosen IAIN SU) dan diikuti dialog dakwah ini hemat penulis sangat berhasil dan mendapat sambutan yang sangat antusias dari ratusan peserta yang memenuhi ruang tempat acara berlangsung, semangat dan tertib hingga acara usai. Tampak hadir dan memberi sambutan Ketua MUI Sumut Prof Dr H Abdullah Syah, MA., Rektor IAIN SU Prof Dr HM Yasir Nasution, Kakanwil Depag SU Drs H Zainal A Nurdin, tokoh masyarakat Karo/pengusaha Ketua Umum Yayasan Sirajul Huda, H. KP Malik Tarigan, Letjen TNI (Purn) H Arifin Tarigan, SH., serta sejumlah tokoh agama, pendidik, dan kalangan Ormas.

Sesungguhnyalah ketokohan seorang H Sulaiman Tarigan khususnya untuk wilayah Tanah Karo sebagai seorang pendakwah tidak bisa dipandang sebelah mata, dan bahkan untuk lingkup lebih luas yakni di jaman perang kemerdekaan beliau juga aktif dengan mendirikan Partai Masyumi di T Karo dan membentuk Lasykar Hizbullah dan Lasykar Sabilillah T Karo yang sebagai komandannya beliau tunjuk adalah Alm. H Abdul Razak Tarigan, yang sebelumnya di jaman pendudukan Jepang sudah terlatih sebagai tentara Heiho.

Di jaman yang serba sulit di masa hidupnya 100 tahun yang lalu, seorang pemuda bernama Sulaiman Tarigan putra dari Sibayak Juan Tarigan (pemeluk agama Islam pertama di Tanah Karo), dengan gigih belajar agama ke Kutacane, berguru pada orang Aceh bernama Tgk Muda dan kemudian berdakwah di lingkungannya dengan metode sederhana yakni adat budaya Karo yang dilandasi sistem kekerabatan 'Sangkep Si Telu,' mengajak kaum kerabatnya untuk memeluk Islam secara berbisik-bisik. Dakwah secara kultural yang dilakukannya cukup berhasil membentuk komunitas muslim Karo di kawasan Singalor Lau, Tanah Karo, hingga kini. Beliau juga membangun masjid dan madrasah/pesantren Sirajul Huda yang hingga kini tetap eksis. Terlebih pula beliau berpoligami (memiliki tiga orang istri) sehingga dari segi kuantitas semakin besar dan kekerabatannya semakin meluas. Ternyata poligami, salah satu cara yang sangat efektif dalam berdakwah, bukan?

Kaderisasi dakwah
Dengan kehidupannya yang sederhana sebagai petani dan guru agama yang kemudian menjadi Kandepag Kabupaten Karo yang pertama, Tuan Guru Sulaiman Tarigan mengirimkan tiga orang keponakannya yang cepat jadi yatim masing-masing Alm. H. Abdul Manaf Tarigan dan H Khairullah Tarigan belajar agama di Kesultanan Langkat, dan satunya lagi Alm. H Abdul Razak Tarigan dikirim ke Masjid Lama (Masjid Bengkok) di Medan.

Ketiganya merupakan kaderisasi yang beliau lakukan untuk melanjutkan dakwah Islam di Tanah Karo. Kelak di kemudian hari kadernya tersebut H Abdul Manaf Tarigan yang menetap di Jl PWS Medan, menjadi ustaz yang sangat dikenal utamanya di lingkungan masyarakat muslim Karo, H Khairullah Tarigan menetap di Tigabinanga, Kabupaten Karo menjadi ustaz/tuan kadhi dan mantan Ketua MUI Kabupaten Karo, sedang Alm H Abdul Razak Tarigan, sempat jadi guru agama di Kabanjahe, dan kelak aktif sebagai pejuang dan namanya sejajar dengan Jamin Ginting dan Selamat Ginting. Almarhum H Abdul Razak Tarigan beberapa kali menjadi kurir untuk bertemu pahlawan Aceh Daud Beureuh. Bedanya, perjuangannya hanya dengan niat "Lillahi Ta'ala." Kaderisasi da'i di keluarga besar ini terus berlanjut, tercatat seorang ustaz muda H Abdul Azis Tarigan, LC yang sedang mengambil S-2 di IAIN Sumatera Utara.

Proaktif
Dari ketiga hal di atas (alinea pertama) penulis berpendapat bahwa Islam sudah memerintahkan kita untuk selalu, dan setiap hari berdakwah. Berdakwah dalam artian bukanlah dakwah yang terorganisir dengan sistem dan metode tertentu di bawah lembaga tertentu dan dengan dana tertentu pula. Melainkan dilakukan oleh setiap individu muslim/muslimah secara ikhlas atas dasar adanya rasa tanggungjawab terhadap alam semesta ini, rasa tanggungjawab terhadap perubahan dan pergeseran nilai-nilai dari nilai ideal sebagaimana ajaran agama.

Dengan kata lain, Islam memiliki ajaran yang dapat membentuk umatnya menjadi manusia yang sangat proaktif dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Peduli terhadap masalah sosial, budaya, politik dan membela tanah air, peduli terhadap lingkungan, serta bersikap proaktif untuk menata alam semesta ini sesuai ajaran Islam. Maka dengan mengimplementasikan ajaran agama Islam itulah nantinya terbukti Islam merupakan rahmat bagi alam semesta.

Ajaran Islam memang tidak bisa hanya didiskusikan, dibahas dan diperdebatkan, melainkan kata kuncinya adalah mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengimplementasian Islam sebagai agama damai secara konsisten itulah Islam membawa nuansa kedamaian dan perdamaian. Barangkali masalahnya hari ini adalah betapa semakin jauhnya kita dari nilai-nilai Islam, sehingga jumlah pemeluk agama Islam mengalami penurunan baik di Indonesia, maupun di Tanah Karo sendiri. Di Tanah Karo dakwah sedang mengalami penurunan, seringkali para mualaf tidak mendapat pembinaan secara serius dan berkelanjutan, dengan kata lain setelah dikhitan, mereka ditinggalkan begitu saja.

Yang menggembirakan justru di Eropa dan Amerika umat Islam mengalami peningkatan setelah peristiwa 11 September. Karenanya seorang ulama Mesir meramalkan, kebangkitan Islam kemungkinan terjadi di Barat, bukan di negara Islam seperti Indonesia yang sedang dirundung musibah beruntun sebab bersifat sangat korup. Ramalan ulama Mesir tersebut memang masuk di akal, sebab ajaran Islam hanya bisa dipahami oleh orang yang cerdas dan berhati lurus sehingga mengimplementasikannya juga benar (tidak disusupi nilai adat istiadat dan nilai-nilai lain), melainkan sesuai Al Quran dan As-Sunnah.

Tanggungjawab
Dakwah merupakan tanggungjawab kita semua. Dakwah dapat dilakukan melalui kegiatan atau profesi yang dilakoni setiap hari. Dakwah dapat dilakukan melalui diri sendiri, yakni dengan cara konsisten pada ajaran Islam, tidak bermuka dua, tidak berperilaku munafik (lain kata dengan perbuatan). Di sinilah terbukti Islam merupakan rahmat bagi alam semesta.

Memang akan lebih baik dakwah dilakukan secara terorganisir, sistematis dengan metode kultural dan modern, terus menerus berkelanjutan, tidak tergantung dana, namun keadaan keluarga para juru dakwah harus mendapat perhatian. Dakwah yang bertujuan membangun akhlakul karimah bukan kerja ringan, melainkan sangat berat terlebih kita berada di jaman yang kapitalistik dan hedonistik. Hanya iman yang tangguh mampu konsisten beragama dengan baik.

* Penulis adalah wartawati Waspada/moderator pada acara Dialog Dakwah Di T.Karo; Dulu, Kini dan Akan Datang

Peran Ormas

2007-03-14T02:39:00.000-07:00

14 Mar 07 08:16 WIB
Menunggu Peran Ormas Islam
WASPADA Online

Oleh Muhammad Khalid, MA

Pernah diungkapkan oleh pakar politik Dr. Asep Syaiful Muhtadi dalam acara bedah buku "Era Baru Politik Muhammadiyah" :menurutnya, " bahwa hubungan Ormas pada partai politik berjalan tidak fair, karena berusaha untuk menutupi dukungan masing-masing pada parpol tertentu. Ini telihat pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di berbagai daerah.

Apa salahnya organisasi massa (ormas) Islam secara terbuka mendukung parpol atau gabungan parpol tertentu setelah melakukan kajian, penelitian dan pengamatan yang mendalam, seperti ditulis Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung (9/5/2005).

Tulisan di atas ada baiknya menjadi perenungan kita bersama jelang pemilihan kepala daerah Sumut tahun depan. Harian ini memberikan warning dan kehatiÐhatian kepada kita untuk berlaku arif dan bijaksana mensikapi situasi yang berkembang di tengah semakin transparannya upaya dukung-mendukung dan keriteria bakal calon yang akan di tetapkan kemudian, baik dalam rangka mendukung atau menjatuhkan kandidat tertentu.

Peran Dan Fungsi Ormas Islam
Pernah terlihat sedikit agak terkesan lucu ketika Kongres umat Islam Indonesia (KUII) 1 berhasil melahirkan satu kesepakatan untuk mendukung Partai Masyumi, namun pada KUII selanjutnya baik yang ke 2-4 dukungan semakin tidak jelas, namun anehnya ketika pada sidang komisi KUII ke-4 terjadi penghujatan kepada Parpol Islam tanpa adanya upaya menghadirkan mereka dalam mengikuti forum kongres. Tentu penilaian ini suatu hal yang sangat naif dilakukan.

Inilah saat terpenting melalui visi yang dicetuskan oleh MUI beserta Ormas Islam Sumut di Bina Graha Pemprovsu dalam acara "Dialog Ukhuwah Islamiyah", ditetapkan tahun 2007 sebagai tahun solidaritas umat Islam. Hal ini patut untuk disahuti bersama, dalam kerja-kerja ril di lapangan, dengan dilandasi jiwa keikhlasan dan berbaik sangka antar sesama ormas maupun parpol Islam, sebagai wujud menyatukan langkah, persepsi dan strategi menghadapai pilkada tahun depan.

Sudah saatnya Ormas Islam seperti Al-Washliyah, Muhammadiyah, Ikatan Da'i Indonesia (Ikadi), Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) duduk satu meja dan menggalang silaturrahmi secara berkesinambungan seperti yang telah digagas Parpol Islam (PKS, PPP, PBB dan PBR) secara intensif sejak pra Ramadhana lalu. Agar terjadi satu persepsi, visi dan kriteria bakal calon Gubsu yang akan diusung, tanpa adanya perasaan siapa yang lebih dominan di antara Ormas, atau merasa siapa memanfaatkan dan siapa yang dimanfaatkan.

Di samping itu perlu bersama-sama merancang format pembangunan umat Islam kedepan, agar umat ini dari hari ke hari terjadi peningkatan dalam bidang ekomoni, mutu SDM, budaya Islam dll

Sangat wajar peran Ormas Islam untuk dimaksimalkan, agar dapat bergandengan tangan, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi untuk saling bahu membahu mendukung kereteria bakal calon yang akan diusung nantinya. Disertai terlebih dahulu melakukan kontrak politik sebagai pra syarat untuk dapat mengoreksi jika terjadi berbagai penyelewengan dan penyimpangan dikemudian hari, walaupun tawaran ini dalam kenyataan sangat sulit dan bahkan sering terjadi pelanggaran dan ingkar janji yang telah menjadi kesepakatan sebelumnya. Inilah yang terkadang menjadi kekhawatiran sebagian pihak, bahwa Ormas sebagai alat tunggangan politik kandidat tertentu, hal ini harus menjadi pemikiran untuk sebaliknya, dengan berupaya memanfaatkan para kandidat yang beredar di masyarakat seperti H. Syamsul Arifin, SE, Ali Umri, SH, MKn, Drs. Abdillah, AK, MBA, Chairuman Harahap, SH MH, Heri Wijaya Maruki, dll untuk kepentingan umat yang lebih besar di kemudian hari.

Kriteria Pemimpin Menurut Islam
Kepemimpinan dalam Islam bukan suatu prestise yang patut dibanggakan dan bukan pula untuk mendapat berbagai kemudahan fasilitas hidup, namun ia sebagai taklif (suatu beban) yang akan dipertanggung jawabkan kelak, maka dukung-mendukung yang akan terjadi oleh pemimpin ormas tetap harus tetap berkomitmen pada nilai yang diajarkan Islam, yakni:

Pertama, menghindari sikap primordialisme dan Ashobiyah, tidak memandang lagi apakah ia sebagai orang Melayu, Jawa, Mandailing, Karo, Batak, Banjar, Bugis dll, yang terpenting bagaimana ia senantiasa bekerja untuk kepentingan umat Islam yang rahmatan lil 'alamin yang dapat mengayomi semua pihak termasuk kaum di luar umat Islam. Sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi SAW dengan Piagama Madinahnya. Tidak lupa kita harus ingat akan sabdanya yang berbunyi: "Barang siapa yang mengangkat seorang laki-laki (untuk suatu jabatan ) berdasarkan sikap pilih kasih, padahal ada dilakalangan mereka orang yang telah diridhoi Allah darinya, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman" (H.R. Al-Hakam Sayuti mensha-hihkannya).

Kedua, tidak vested interest, maksudnya adalah bagaimana ia berupaya menjalankan pra dan pasca pemilihan, berpikir sebagai pelayan, berbuat untuk kepentingan dan kesejahteraan umat Islam ke depan. Vested interest bagi kandidat akan mempunyai dampak buruk bagi umat nantinya, sebab inilah yang dikhawatirkan Nabi Saw. :

Dari Ka'ab bin Malik al-Ansyari dari Ayahnya berkata, rasulullah Saw bersabda, tidaklah dua serigala yang lapar dikirim ke kumpulan kambing, lebih merusak dari pada ambisi seseorang dengan harta dan kedudukan untuk (kepentingan) agamanya. (HR. Tirmizi Kitab "Az-Zuhdu" No. 2376 dan Imam Ahmad dalam Musnadnya 3/456 dan 460).

Ketiga, seorang pemimpin yang baik dan ikhlas dapat dilihat dari keberpihakannya terhadap masyarakat kelas bawah, dengan mengoptimalkan perhatian semata-mata pada mereka, baik aspek afektif, kogneti dan fisiko-motorik. Inilah sikap yang diwariskan oleh Nabi yang sampai akhir hayatnya masih tetap mengingat akan nasib umatnya "ummati, ummati, ummati".

Keempat, Senantiasa memperhatikan kesalehan rakyatnya, dengan diawali oleh kesalehan pribadi sang pemimpin, sehingga kesalehan dapat ditransfer kepada bawahannya. Pengalaman ini telah dilakoni Ummar Bin Kattab, terhadap pembinaan keimanan grass root, seperti diungkapkan dalam kisahnya setelah ia mengimami shalat Ashar, beliau menyatakan tentang keadaan salah seorang sahabatnya yang tidak hadir shalat berjamaah. Diberitahukan kepadanya, si pulan sakit di rumahnya. Umar bergegas menjenguk ke rumahnya.

Sesampainya di rumah sahabat yang sakit, khalifah Umar mengetuk sembari memberi salam, dari dalam rumah sahabat itu menjawab salam Umar, sekaligus bertanya, siapa di luar? Umar menjawab, saya Umar Bin Khatab. Mendengar yang datang seorang Khalifah (Presiden) maka ia bergegas membuka pintu dan bangkit.

Melihat kesigapan ini, Umar segera bertanya, apakah engkau lagi takut terhadap panggilan Umar ketimbang panggilan Allah dari langit ke tujuh," hayya 'alash shalah" (mari tunaikan shalat) akan tetapi engkau tidak meyahutinya sedangkan panggilan Umar membuatmu gelisah dan merasa ketakutan.

Terakhir hemat penulis, tidak kalah pentingnya syarat kelima adalah faktor pengalaman kandidat dalam mengurusi suatu kabupaten/kota. Dengan dibuktikan melalui keberhasilan melayani nasib ribuan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya.

Penutup
Patut menjadi pelajaran berharga bagi kita semua terkait dengan kekalahan umat Isam pada pemilihan gubenur di Kalimantan Timur. Setelah memunculkan dua kandidat dari kaum muslimin dan satu orang dari Minhum . Alhasil nafsu dan keinginan terkubur akibat kekalahan yang diderita oleh dua calon ambisius. Kejadian serupa jangan sampai terulang dan cukuplah selama dua tahun ini menjadi pelajaran dan cermin berharga bagi para tokoh Ormas untuk bersatu padu dan mengarahkan anggotanya, sehingga umat Islam jangan sampai kehilangan tongkat kedua kali. Semoga daerah yang berpenduduk hampir 20 juta jiwa tetap dinahkodai oleh seorang Muslim yang taat, bertakwa, cerdas, tidak ambisius dan ikhlas untuk menginfaqkan dirinya demi rakyat Sumut. Kita bangga punya pemimpin pilihan umat kelak, sebab kualitas umat akan ditentukan oleh sang pemimpinnya. Oleh karena itu, kita semua tidak boleh berpangku tangan dan teruslah bergerak, jika sang pemimpin yang diangkat ingkar janji, maka para pemimpin ormas pulalah yang pertama kali untuk menegur, mengingatkan bahkan untuk menurunkannya.

* Penulis adalah Sekretaris Umum Ikatan Da'i Indonesia Langkat

Walikota Sibolga Diragukan

2007-03-14T02:26:00.000-07:00

Tuesday 13 March 2007
Anggota DPRD Ragukan Konsep Pembangunan Walikota SibolgaAnggota DPRD Kota Sibolga sangat pesimis dan meragukan terhadap konsep pembangunan yang ditawarkan Walikota Sibolga Drs Sahat P Panggabean MM dan Wakil Walikota H Afifi Lubis SH MM seperti tertuang dalam visi dan misinya. Program akan menjadikan Kota Sibolga menjadi pusat perdagangan barang dan jasa yang dicanangkan dinilai sulit dapat dilaksanakan hingga berakhirnya jabatan walikota pada 2010 mendatang.

Anggota DPRD Kota Sibolga Binner Siahaan SE dari PDI Perjuangan mengatakan, sudah menyarankan dalam pandangan umumnya agar Walikota memasukkan program pembangunan tersebut dalam Rancangan Jangka Panjang Daerah (RJPD) yang dibakukan dalam Perda selama 20 tahun.

"Ketika itu saya menyarankan, kalau memang tidak bisa melaksanakan konsep tersebut dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) agar dimasukkan saja dalam RJPD," kata Siahaan kepada Global, Senin (12/3) di ruang kerjanya.

Ia mengomentari tentang sejauh mana pelaksanaan visi dan misi Walikota yang sudah menjabat selama kurun waktu kurang lebih 7 tahun sejak pengangkatan periode pertama pada 2000-2005. Menurut Siahaan, memang ada beberapa pembangunan yang telah dilaksanakan walikota dalam mewujudkan visi dan misi tersebut.

Dikemukakan, pembangunan Pasar Nauli Sibolga, misalnya erat kaitan dengan program yang dicanangkan. "Tetapi Pasar Nauli tersebut belum layak sebagai pusat pasar. Karena ukuran kios saja sangat kecil. Apalagi sampai sekarang, warga Sibolga masih banyak yang berbelanja barang - barang elektronik ke Padangsidempuan,"ujarnya.

Ditanya persentase pelaksanaannya, anggota dewan yang terkenal agak vokal ini tidak bisa memberikan nilai persentase pelaksanaannya selama rentang waktu 7 tahun ini. "Kalau itu saya tidak bisa katakan. Yang pasti, saya pesimis dengan visi dan misi walikota itu," tandasnya.

Kalangan dewan menyikapi konsep pembangunan Walikota hingga kini masih belum terbentang. Malah ada kesan bahwa Walikota untuk saat ini dianggap belum berhasil untuk mewujudkan visi dan misinya tersebut.

"Jujur saja kita lihat, sudah sejauh mana pelaksanaan konsep tersebut. Sampai sekarang fondasi atau kerangka pembangunannya menuju konsep tersebut sampai sekarang belum kelihatan," kata seorang anggota DPRD yang enggan disebutkan namanya.

Menanggapi penilaian kalangan DPRD ini, Walikota melalui Kabag Humas Edison Sitorus mengatakan, tidak benar kalau disebut visi dan misi Walikota yang ingin menjadikan Sibolga sebagai pusat perdagangan barang dan jasa gagal.

Dijelaskannya, selama kurun waktu 7 tahun, Pemerintah Kota Sibolga telah membangun beberapa komponen sebagai dasar guna melaksanakan visi dan misi tersebut, terutama pembangunan sumber daya manusia (SDM). Komponen dasar ini fondasinya diharapkan kuat sehingga visi dan misi tersebut bisa terwujud.

Beberapa komponen dasar sudah dibangun seperti pembangunan Pasar Nauli Sibolga, Gedung Olah Raga, melakukan pembenahan pada sektor pariwisata seperti pembangunan Bukit Tor Simarbarimbing, Bukit Tangga Seratus dan Bukit Pancuran Gerobak (Bukit Aido).

"Selain itu home industri sudah menjadi perhatian untuk didongkrak kemajuannya. Inilah sebagai fondasi untuk mewujudkan visi dan misi tersebut," ujarnya, seraya menambahkan Pemko Sibolga sedang berjuang untuk memperkuat SDM masyarakat menyangkut perekonomian.

"Jangan bicara kalau tak memahaminya. Sebab untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tidak seperti membalikkan telapak tangan. Semuanya harus melalui tahapan," kata Kabag Humas.

Tigor Manalu >> Global | Tapanuli Sibolga

Kota Sibolga Berbenah Meraih Piala Adipura

2007-03-10T09:46:00.000-08:00

Thursday 08 March 2007

Kota Sibolga Berbenah Meraih Piala Adipura

Kebersihan dan keindahan Kota Sibolga kini telah ditingkatkan. Sibolga dibenahi untuk menjadi sebuah kota yang lebih bersih dan lebih indah dari sebelumnya. Mulai dari kebersihan jalan, parit, tanaman penghijauan, keindahan taman kota dan lingkungan masyarakat.

Semua itu dilakukan sebagai salah satu upaya serius yang dilakukan Pemko Sibolga melalui Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Lingkungan Hidup (KPLH) untuk berjuang kembali meraih Adipura pada tahun 2007 ini.

"Semua titik yang selama ini dinilai kurang memenuhi syarat, telah kita tingkatkan kebersihannya, tentu saja dengan meningkatkan kinerja petugas kebersihan yang ada dibantu dengan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat Kota Sibolga," ungkap Kadis KPLH Kota Sibolga Ir H Rizal Fahri Lubis kepada Global, Rabu (7/3) di ruang kerjanya.

Disebutkan, sejak tahun 2005 lalu, Pemko Sibolga tercatat telah 2 kali sukses meraih piala Adipura dan 3 kali menerima sertifikat Adipura. Dan kini Kota Sibolga terus bersolek dengan mengutamakan kebersihan lingkungan di dalam kota.

"Namun pada tahun 2006 lalu Pemko Sibolga gagal mempertahankannya. Berbekal pengalaman pahit tersebut, pada tahun 2007 ini diharapkan Pemko akan kembali meraih Adipura," ujarnya optimis.

Namun katanya, Pemko Sibolga tidak akan berhasil meraih Adipura, jika tidak didukung oleh segenap lapisan masyarakat dengan partisipasi aktifnya melalui gerakan peduli kebersihan di lingkungannya masing-masing.

"Dalam hal ini masyarakat di Kota Sibolga juga dituntut untuk sama-sama menjaga dan melestarikan kebersihan di lingkungannya," imbuh dia.

Dikatakan Rizal, pihaknya juga masih mengalami kendala yakni kurangnya 2 unit armada pengangkut sampah. Soalnya armada yang dimiliki Dinas KPLH masih berjumlah 14 unit, dengan operasional 10 unit untuk siang dan 4 unit untuk mengangkut sampah pada malam hari.

"Idealnya, armada pengangkut sampah ini harus ada 16 unit agar kinerja petugas sampah lebih efektif di Kota Sibolga," ujarnya.

Beberapa waktu yang lalu, pihaknya juga telah melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui camat dan kepala kelurahan yang ada di Kota Sibolga, termasuk kepada instansi terkait di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pasar dan PDAM.

Sementara itu, khusus untuk Dinas Pendidikan Sibolga berfungsi untuk mensosialisasikan gerakan peduli kebersihan kepada para pelajar melalui kepala sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA. Sekolah di kota ini dicat dan dihiasi sehingga kelihatan bersih dan indah. “Sedangkan Dinas Kesehatan Sibolga melakukan sosialisasi kepada pimpinan Puskesmas dan rumah sakit,” tandas Rizal.

Tigor Manalu >> Global | Sibolga

Protap Hanya Sebatas Isu

2007-03-10T09:34:00.001-08:00

09 Mar 07 12:47 WIB
Masalah Protap Hanya Sebatas Isu
Sibolga, WASPADA Online

Masalah Protap hanya sebatas isu, tidak menjamin masa depan generasi mendatang dan para tokoh pemuda diharap tetap bersatu padu, bila perlu melakukan diskusi demi kepentingan masyarakat Sibolga.
"Secara pribadi saya menolak Protap dan tidak takut berbagai ancaman apa pun," tegas H. Syukran J. Tanjung, SE, anggota DPRDSU dari Partai Golkar saat melakukan kunjungan di Sibolga bersama unsur Pemuda Sibolga di Kantor MPC PP Sibolga dan kantor DPD KNPI Sibolga, Kamis (8/3). Menurut Syukran, dirinya yang duduk di komisi A dan anggota Panmus Protap DPRDSU yang baru dibentuk dengan Ketua H. Banuaran Ritonga, secara pribadi menolak Protap.

Serahkan komputer
Pada kesempatan tersebut Syukran memberi bantuan dua unit komputer, masing-masing satu unit untuk MPC Pemuda Pancasila Kota Sibolga diterima ketua PP Asri Sikumbang dan 1 unit untuk DPD KNPI Kota Sibolga diterima ketua Musbir Nidal Pasaribu.

Syukran mengatakan, bantuan yang diberikan untuk kepentingan organisasi pemuda di Kota Sibolga dalam hal kelancaran kegiatan, terutama dalam hal administrasi dimana dia merupakan pengurus DPD KNPI Sumut dan Pengurus PP Sibolga.

Bonapasogit Harus Berkaca Dengan Sidogiri

2007-01-30T11:00:00.000-08:00

Sidogiri: Ikon Ekonomi Syariah di Pesantren

------------------------------------------------------------------

Judul Buku : Kebangkitan Ekonomi Syariah di Pesantren: Belajar dari Pengalaman Sidogiri

Penulis : Mokh. Syaiful Bakhri

Penerbit : Cipta Pustaka Utama, Juli 2004

Tebal : 152 hlm

-------------------------------------------------------------------

Peningkatan peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi ummat melalui ekonomi syariah merupakan angin segar di tengah tudingan miring yang menyudutkan pesantren. Masih segar dalam ingatan kita ketika bangsa Indonesia dan dunia dikejutkan oleh Tragedi Bom Bali 12 Oktober 2002 di Sari Club dan Paddyâ€™s Pub yang menelan korban sebanyak 196 orang meninggal dan 309 orang luka-luka.

Dan ketika pengusutan pelaku aksi teror berdarah itu mengarah kepada â€œoknumâ€ dari sebuah pesantren di Jawa Tengah, maka tiba-tiba seluruh pesantren yang selama ini sangat berperan dalam pendidikan di Tanah Air dicurigai sebagai â€œsarang terorisâ€. Tentu saja, tudingan tersebut sangat menusuk pesantren yang sudah ratusan tahun berkiprah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program pendidikan tradisional keagamaannya.

Dengan program pendidikan diniyah atau pendidikan yang berorientasi pada penguasaan khazanah ilmu-ilmu Islam tradisional seperti fiqh, tauhid, akhlak, tafsir, hadits dan ilmu-ilmu lainnya--baik yang dilaksanakan melalui pendidikan secara klasikal (madrasiyah) di kelas ataupun melalui pelajaran langsung dari seorang kyai kepada santrinya (sorogan)--pesantren menjadi pusat pendidikan tradisional terutama wilayah pedesaan.

Pondok Pesantren (Ponpes) Sidogiri merupakan salah satu pesantren tradisional tertua di Jawa Timur yang telah berusia ratusan tahun. Aktifitas pendidikan yang dilaksanakan terdiri dari pendidikan klasikal (madrasiyah) dan non-klasikal (maâ€™hadiyah). Pendidikan madrasiyah terdiri atas pendidikan ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah. Sedangkan pendidikan maâ€™hadiyyah lebih banyak mengarah kepada aktifitas pendidikan tambahan dan pelatihan kepada santri agar kelak bisa menjadi khairu ummah (sebaik-baik ummah) yang mengedepankan akhlakul karimah dalam setiap aktifitasnya.

Di samping itu, Ponpes Sidogiri melatih para santri untuk menangani bidang perekonomian. Untuk itu, sejak 1961 KA. Saâ€™doellah Nawawie (Penanggung Jawab dan Ketua Pengurus Ponpes Sidogiri), merintis berdirinya koperasi sebagai wadah untuk belajar kemandirian, wirausaha (enterpreneurship) dan pengabdian bagi para santri. Kegiatan usaha pertamanya adalah membuka kedai dan warung kelontong di dalam lingkungan pesantren dengan menyediakan kebutuhan sehari-hari para santri. Sejak saat itulah, Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri yang disingkat â€œKopontren Sidogiriâ€ terus melangkah dan tidak pernah berhenti dari aktifitasnya sampai sekarang ini sehingga mendapat predikat sebagai â€œPesantren Wirausaha Pertamaâ€ (Republika, 1 November 2002).

Pendiri Kopontren Sidogiri mengadaptasi jiwa koperasi â€œdari anggota, oleh anggota dan untuk anggotaâ€œ menjadi â€œdari santri, oleh santri dan untuk santriâ€. Karena itulah, modal Kopontren dihimpun dari para santri, dikelola oleh santri dan manfaat atau keuntungannya juga kembali pada santri.

Ada hal yang menarik mengani keuntungan atau SHU dari Kopontren. Karena Kopontren sulit untuk membagikan SHU kepada para santri yang menjadi anggota karena sebagian dari mereka ada yang boyong dan ada yang baru masuk pada pertengahan tahun, maka Pengurus Kopontren mengambil kebijakan yaitu meminta santri yang menjadi anggota Kopontren untuk mengikhlaskan SHU-nya diberikan kepada Pondok.

Sejak saat itulah, SHU Kopontren Sidogiri tidak dibagikan langsung kepada para santri yang menjadi anggota melainkan diberikan kepada Pondok. Dana tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB). Kontribusi Kopontren dalam APB sekitar 30% dari total APB Pondok. Pada APB Pondok Pesantren Sidogiri periode 1425-1426 H misalnya, kontribusi dari Kopontren dianggarkan sebesar Rp 1,3 miliar darii total APB sebesar Rp 4,4 miliar. Kontribusi dari Kopontren sangat besar sekali perannya dalam meringankan biaya pendidikan santri (untuk tidak mengatakan gratis).

Keberadaan Kopontren Sidogiri itulah yang kemudian hari menjadi cikal bakal kebangkitan ekonomi syariah di Ponpes Sidogiri. Setelah berhasil mengembangkan Kopontren, pada pertengahan 1997 pengurus Kopontren dan beberapa orang guru Madrasah Miftahul Ulum (MMU) Ponpes Sidogiri memprakarsai berdirinya koperasi serba usaha yang fokus usahanya adalah simpan-pinjam pola syariah (SPS) dengan nama Koperasi Baitul Mal wa Tamwil Maslahah Mursalal lil Ummah (BMT MMU). Mereka mendirikan Koperasi BMT MMU karena resah dengan kondisi masyarakat yang mulai terjerat dengan praktik ekonomi ribawi dalam bentuk rentener yang sudah merambah sampai ke desa-desa di sekitar Sidogiri.

Meski para pengelolanya--khususnya guru-guru MMU yang biasanya berkutat dengan pelajaran kitab kuning--merasa seakan-akan memasuki â€œdunia lainâ€ ketika harus menangani bisnis syariah, namun mereka berhasil mengembangkan Koperasi BMT MMU (Republika, 17 Maret 2004). Dalam tempo tujuh tahun sejak didirikan tahun 1997, Koperasi BMT MMU menunjukkan kemajuan yang signifikan baik dari segi modal, aset dan omzetnya. Omzet bisnis syariah yang saat ini dikelola oleh Koperasi BMT MMU telah mencapai Rp 42 miliar. Begitupula dengan jumlah nasabah yang saat ini telah mencapai lebih dari 12 ribu orang. Unit pelayanannyapun telah berkembang menjadi 12 unit yang tersebar di berbagai kecamatan di kabupaten Pasuruan.

Setelah sukses mengembangkan Koperasi BMT MMU di kabupaten Pasuruan, para pengurusnya kemudian memprakarsai berdirinya Koperasi Usaha Gabungan Terpadau (UGT) Sidogiri yang diarahkan untuk membangun jaringan LKMS di Jawa Timur. Pada 2002 berdirilah Koperasi UGT Sidogiri di Surabaya yang kemudian menjadi cabang pertamanya. Meski perkembangannya tidak secepat Koperasi BMT MMU dari segi modal, omzet, aset dan nasabahnya, namun secara signifikan Koperasi UGT terus tumbuh dan berkembang. Sejak Desember 2003, Koperasi UGT telah memilik 9 unit pelayanan yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Jawa Timur.

***

Buku Kebangkitan Ekonomi Syariah di Pesantren: Belajar dari Pengalaman Sidogiri ini mengungkap sebagian dari geliat Sidogiri dalam mengembangkan ekonomi syariah. Untuk menjelaskan fenomena ekonomi syariah di Sidogiri, penulis membagi buku ke dalam tiga bagian. Bagian pertama berisi profil ringkas dari tiga institusi ekonomi yang berlatang belakang Pondok Pesantren Sidogiri yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yaitu Kopontren Sidogiri, Koperasi BMT MMU Sidogiri dan Koperasi UGT Sidogiri. Bagian kedua berisi ulasan tentang â€˜denyut nadiâ€™ ekonomi syariah baik yang berhubungan dengan ketiga institusi ekonomi di atas ataupun yang berhubungan langsung dengan Ponpes Sidogiri. Bagian terakhir yaitu bagian ketiga berisi lampiran kutipan reportase media cetak seputar kegiatan ekonomi syariah di Sidogiri terutama yang berhubungan dengan aktivitas Kopontren Sidogiri dan Koperasi BMT MMU Sidogiri.

Pada bagian kedua tersebut, penulis memberikan paparan yang cukup panjang saat Ponpes Sidogiri menjadi tuan rumah acara â€œSilaturrahim Ulama, Umara dan Tokoh Masyarakat dalam Mengembangkan Perekonomian dan Perbankan Syariahâ€ 29 Maret 2004 yang lalu. Dalam acara tersebut, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Kantor Pusat Jakarta menghadirkan Dr. Ahmed Ali Abdalla (Pakar Perbankan Syariah dari Sudan) untuk memberikan kuliah umum tentang â€œPeran Ulama dalam Mengembangkan Perekonimian dan Perbankan Syariah di Sudan.â€ (hlm 63-75)

Saat memberikan kuliah umum Dr. Ahmed Ali Abadalla mengatakan, prestasi Sudan dalam mengembangkan perekonomian dan perbankan syariah sehingga seluruh sistem perbankan Sudan termasuk bank sentralnya telah sepenuhnya menggunakan sistem perekoniman dan perbankan syariah, tidak terlepas dari peranan para ulama. Para ulama di sana berada pada garda paling depan dan sangat aktif dalam kegiatan sosialisasi wacana dan pemikiran tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Hal itu mereka sebagai upaya untuk mencari solusi dari sistem ekonomi kapitalis yang telah menyebabkan Sudan tertimpa krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Selain aktif dalam sosialisasi wacana dan praktik ekonomi dan perbankan syariah kepada masyarakat, para ulama Sudan juga aktif mendekati dan mendorong para pengusaha atau pelaku bisnis untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Setalah berhasil mendekati para pengusaha, para ulama Sudan aktif dalam mendekati dan mendorong Pemerintah untuk menerapkan sistem ekonomi Islam. Sinergi ulama, pengusaha dan Pemerintah itulah yang melempangkan jalan ke arah penerapan perekonomian dan perbankan syariah secara total di Sudan.

Setelah Sudan menerapkan perekonomian dan perbankan syariah secara menyeluruh, negera tersebut terbebas dari krisis ekonomi yang mencapai angka enam digit. Sekarang Sudan sudah bias menikmati pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% per tahun.

Belajar dari pengalaman Sudan, para ulama memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mengembangkan perekonomian dan perbankan syariah. Bagimana peran ulama di Indonesia dalam mengembangkan perekonomian dan perbankan syariah? Sejauh ini sebagaimana diungkapkan oleh M. Anwar Ibrahim, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI (lihat Ekonomi Syariah dalam Sorotan, 2003), sudah ada ulama yang terlibat secara langsung dalam pengembangan ekonomi syariah melalui dakwah, pemikiran, lembaga pendidikan lembaga ekonomi.

Selain itu, ada yang terlibat dalam sosialisasi formal seperti yang diadakan oleh BI, ada pula yang duduk sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dalam penetapan fatwa. Namun, peran ulama khususnya dari kalangan pesantren dalam mengembangkan ekonomi dan perbankan syariah--sepengetahuan penulis--masih belum terdengar gaungnya. Padahal, ulama dari kalangan pesantren itu memiliki pengaruh yang sangat besar kepada ummatnya daripada ulama yang bukan dari kalangan pesantren. Karena itu, mengingat peran ulama dari pesantren dalam mengembangkan ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia masih belum maksimal, maka pengalaman Sidogiri dapat menjadi pelajaran dan inspirasi bagi ulama di pesantren lainnya dalam mengembangkan ekonomi syariah.

***

Keberhasilan Sidogiri dalam mengembangkan ekonomi syariah selain menjadi angin segar bagi kebangkitan ekonomi ummat, juga bias menjadi uswah atau contoh bagi pesantren lainnya. Karena itulah, buku ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mereplikasikan keberhasilan yang telah dicapai oleh Sidogiri dalam mengembangkan ekonomi syariah kepada pesantren-pesantren lainnya. â€Sidogiri sukses membangun kemandirian ekonomi dengan ekonomi syariahnya di wilayah yang kita anggap sebagai wilayah tradisional. Ini merupakan sesuatu yang menggembirakan. Kesuksesan Sidogiri ini harus dipelajari supaya dapat menjadi contoh baik (uswatun hasanah) dan bisa direplikasikan di tempat lainnya,â€ papar Aries Muftie (hlm 126).

Tiada gading yang tak retak. Demikian pula dengan buku ini. Meski penulisnya menyebut buku ini sebagai reportase pendahuluan, sulit untuk tidak mengatakan bahwa isi buku ini masih terlalu sederhana dalam menggambarkan kebangkitan ekonomi syariah, khususnya yang sedang terjadi di Sidogiri. Meski demikian, Erwin Mardjuni (Direktur Bisnis I PT. Permodalan Nasional Madani) yang memberi Kata Pengantar, menyebutkan â€œBuku ini mudah dicerna dan gaya bahasa yang sederhana, jelas dan gambling.â€ Karena itu, tidak bijak rasanya kalau kita hanya menilai buku ini sebagai â€œsederhanaâ€ tanpa berusaha untuk menyajikan sesuatu yang lebih dari buku ini.

Konstitusi

2006-12-23T03:59:00.000-08:00

KONSTITUSI DINASTI PARDOSI

Diambil Dari Naskah Jawi yang dialihtuliskan dan dipetik dari kumpulan naskah Barus dan dijilidkan lalu disimpan di Bagian Naskah Museum Nasional Jakarta dengan no. ML 16. Dalam Katalogus van Ronkel naskah ini yang disebut Bat. Gen. 162, dikatakan berjudul “Asal Toeroenan Radja Barus”. Seksi Jawi pertama berjudul “Sarakatah Surat Catera Asal Keturunan Raja Dalam Negeri Barus.

Fasal Mengenai Menteri dan Pembantu Raja

Adapun aturan yang dibaginya itu bermula dibikin oleh Tuanku Marah Sutan menjadi Tuanku Bendahara di bawah Sultan Maharaja Bongsu kedua dibikin pula salapan (delapan) di bawah menteri yang berempat.

Adapun dahulu-dahulunya satu raja empat menterinya, bermula Tuanku Sultan Maharaja Bongsu penghulunya empat orang, bermula Orang Kaya Balai Mangku Diraja, Kedua Orang Kaya Rastia Lela megang bicara (Juru Bicara atau menteri sekretaris negara--jul) Ketiga Rastia Muda menjaga negeri (Menteri Dalam Negeri—Jul), keempat Maharaja Yang Muda (menteri pertahanan-jul) melawan muruh ketika perang tetapi masih ada anak buahnya dan tidak ditentukan melainkan di dalam negeri itu melainkan mengingat masing-masing kepala anak buahnya juga bagaimana selamanya.

Adapun penghulu yang baru diangkat empat orang demikian juga masing-masing memegang jabatannya di bawah menteri yang empat itu tetapi raja yang boleh kuasa kepadanya angkatannya bermula jadi Hakim kedua memagang aturan negeri atau dari perkara yang kecil-kecil juga.

Adapun gelaran, pertama Hakim, Kedua Orang Kaya Muda, ketiga Orang Kaya Bendahara, keempat Orang Kaya Sutan di Jambur tetapi itu orang tidak anak buah.

Posisi Istana dan Kantor Pemerintahan

Adapaun tempat kediaman itu semuanya di dalam satu area dan segala anak buah.

Tuanku Bendahara tinggal sebelah area tempatnya dengan dua penghulu yaitu Orang Kaya Bendahara dengan Orang Kaya Sutan di Jambur. Adapun area atau ibukota itu seperti dibagi dua karena nan separuh itu area itu dinamai Kampung Dalam tempat Sultan Maharaja Bongsu dengan menterinya empat orang dan dua orang penghulu yaitu Orang Kaya Muda dengan Hakim dan lain-lain penghulu yang kecil-kecil pegangannya ada tinggal di luar kampung yaitu sekeliling dalam negeri adanya dari Simugari sampai Antomas penuh sekalian dengan yang berjabatan.

Mengenai keputusan hukum, banding dan kasasi

Adapun aturan dalam negeri pada bicara jikalau tidak putus pada penghulu yang empat maka lalu kepada menteri dan jikalau tidak putus pada menteri maka lalu kepada Tuanku Bendahara. Dan jikalau tidak putus pada tuanku Bendahara maka rapat segala yang berjabatan ke rumah (istana-jul) Sultan Maharaja Bongsu di Kampung Dalam dan serta dengan menterinya dan Tuanku Bendahara dan serta penghulu keempatnya di muka Sultan Maharaja Bongsu di situ perkara habis. Semuanya didasarkan kepada sekutu kerajaan: Raja Aceh, Raja Batak, Raja Pagarruyung.

Aturan Protokoler

Adapun pasal kebesaran raja yang tekah sudah dipakai dari mula dahulu kala ialah seperti yang tersebut di bawah ini. Bermula kebesaran ketika raja berangkat atau diangkat persebuahan

Raja Berangkat Nobat

1. Bedil Selatus
2. Payung Gadang Payung Berapi dan Payung Berbilang
3. Lapik Sorong
4. Dayang-dayang dan Penginang
5. Pedang Bercabut Kiri Kanan
6. Tombak Janggut Janggi
7. Alam Marwah Mendera Kuning Merah Hitam (ceremonial flag)
8. Bersisandang Pedang
9. Imam Khatib
10. Penghulu
11. Dubalang
12. Berdaulat
13. Bergandang Berkutindi

Kebesaran Dalam Negeri

1. Mesjid
2. Berjumat dan Berkhatib
3. Imam Khatib Bilal Garim Mudin dan sepertinya atau wakilnya
4. Tabuh Larangan
5. Memaki Penghulu
6. Dubalang

Kebesaran Di Dalam Bimbang (Feest)

1. Nobat
2. Bedil Selatus dan Dua kali sembilan
3. Payung Gadang Payung Berapik dan Payung Berbilang dan Payung Kuning
4. Pohon Tunggal
5. Memakai Buni-bunian segala dua dan pakaian segala dua
6. Sicoreng kuning (small flag)
7. Perarakan bunga setangkai bercincin raja
8. Berhujung Serong
9. berjiai? Ali?
10. Berdugang Giring
11. Tunggul
12. Tombak Janggut Jenggi
13. Berlapik kain kuning
14. Gabah-gabah dua kali sembilan
15. Alam Hitam Kuning Merah Segala Dua
16. Mancang Gelanggang
17. Penginang dan Dayang-Dayang dang Pengjur (memakai penginang 8 daiangdaiang 7)
18. Memalu Tabuh Larangan memberi tahu Kepada Rakyat
19. Memakai Sampangan cincin Raja
20. Meniteh Canang Pemanggil Dalam Negeri
21. Berjajakan Kain Kuning atau Kain Candi
22. Bercalum Berkindang-kindang
23. Berdampaing Dalam Mahara Marapulai atau Pararakan

Kebesaran Dalam Kematian

1. Berbinas
2. Bertempung Mandi
3. Pararakan Janjian Raja
4. Nobat dan Buni-bunia
5. Bedil Berserak di tengah jalan
6. Bedil Selatus atau dua kali sembilan

Kebesaran dalam jamuan atau terpanggil masuk ke dalam perjamuan

1. Tatkala sampai di majlis dipasangkan satu bedil dan berdiri sekalian orang yang ada di dalam majlis itu dan serta menjunjung duli semuanya kepada raja yang datang itu hormat besar dan serta adapnya
2. Tilam berhalus dengan kain kuning tilamnya tiga
3. Tempat Sirih berangkuk atau tempat air dua dalam satu pasang
4. Makan seorang berjambur tunggul
5. atau non 6 Makan seorang berjambur Tunggul
6. Satu orang menghadapi makannya
7. Bedil Selatus tatkala kembali dari sana

Fasal Jabatan Raja Dalam Negeri

1. Merintahkan kepada penghulunya dan kepada segala penghulu yang takluk kepadanya
2. Menurun dan Menaikkan orang yang berjabatan pekerjaan raja
3. Memberi aturan dalam negeri atas kebaikan dan selamatan negeri
4. mempunyai tanah kebesaran dan tanah kosong yang pada barang yang orang punyai tidak lagi
5. Nan pnya rombo
6. Nan punya Laut
7. Nan punya Sungai
8. Nan punya Pulau

Fasal Dari Menerima Tanda Kebesaran Dan Hormat Raja Dalam Negeri

1. Menerima sum-sum dada kerbau pada ketika orang memotong kerbau sebab beralek atau kenduri atau memegang puasa atau buka puasa arau pada haru raya lain dari itu memberi padanya
2. Bunga Tanah
3. Bunga Pasir
4. Bunga Kayu
5. Orang handam
6. Kerbau yang tidak bertanda yakni terlepas dari jangkauannya

Fasal Menerima Tanda Hormat Kebesaran Penghulu Asal Dalam Negeri

1. Menerima Lamusih (Shoulder meat) kerbau pada ketika orang memotong kerbau bimbang beralek atau kenduri memegang puasa atau hari raya lain dari itu tanda beradat kepadanya.
2. Apabila ada anak buahnya beralek atau kenduri ada memotong binatang empat kali melainkan anak buahnya panggil penghulunya sama-sama tidak boleh tidak kiranya kalau ada memotong kambing kepala kambing akan jambar penghulunya dan tidak lain orang boleh menerima itu jambar dalam perjamuan jikalau tidak dengan izin penghulu yang punya adat pusaka dalam negeri itu.

Kebesaran Penghulu Asal

1. Bedil Tiga Latus
2. Memakai payung gadang brtutup dengan candi di atasnya
3. Memakai segala tujuh yang lain dari kebesaran raja yang sudah ditentukan meskipun dalam kematian demikian juga.

Fasal Jabatan Pegawai Di Dalam Syarak Yang Bersendi Adat Adat Bersendi Syarak

1. Dia atas mengawinkan
2. Dia atas pekerjaan bimbang yang ada memotong binatang empat kaki atau menyunatkan orang
3. Dia atas orang mati melakukan
4. Kenduri yang ada melakukan ratib dia atas itu yang empat perkara jikalau ada mesti berguna pekerjaan syarak dalamnya tidak boleh lain orang melakukannya melainkan imam-dan khatib atau bilal atau garim atau wakilnya di dalam negeri atau di dalam kampung atau di dalam dusun demikian adanya.

Fasal Wali Dan Pasah Di Atas Orang Islam

1. Rajanya yang Islam kiranya jikalai direzainya oleh raja itu pun boleh juga kepada khadi imam atau khatib atau bilal atau garim lain daripada wakil yang akan dipsang itu yang sudah mungkin akan menanggung halnya itupun. Maka boleh dilakukan jikalau ada bersua perkaranya di dalam kitab bagi nikah dan tidak boleh penghulu kuasa mencampuri pekerjaan pegawai dia atas melakukan syarak atau dia atas lain-lain juga penghulu tidak kuasa kepada pegawai melainkan raja atau sultan orang Islam dalam negeri yang boleh kuasa.

Fasal Adat Yang Dipakai Di Negeri Barus (Hal 170)

Bermula dari Batak
Kedua dari Hindu
Ketiga dari Melayu
Keempat dari Aceh
Keempat dari Bugis
Kelima Dari Agama Muhammad, Syara' Islam.

Catt:

Istana Kesultanan Dinasti Pardosi/Pohan terletak di pinggir jalan yang melintasi dataran rendah melalui Kampung Barus Mudik. Istananya dari kayu disebut Gedung Putih, sekarang istana tersebut sudah hilang terbawa arus deras sungai pada waktu terjadi banjir besar. Masih terlihat sisa-sisa benteng tanah di tiga sisi kampungnya atau dahulu merupakan ibu kota Dinasti Kesultanan tersebut.

Perlu juga kiranya bagi keturunan Pardosi/Pohan, yang berasal dari Barus untuk merekonstruksinya kembali demi mengembalikan kejayaan istana yang dikenal di Barus dengan nama Tempat Tinggal Raja Batak di Barus ini.

Sejarah Kiprah Batak

2006-12-23T03:42:00.000-08:00

Batak Nusantara
By. Julkifli Marbun

Batak Nusantara merupakan sejarah kilas balik orang-orang Batak di Nusantara. Dimulai dari Aceh sampai ke pulau Jawa. Ada banyak versi mengenai sejarah Aceh sebelum abad-abad masehi. Salah satunya adalah mengenai keberadaan komunitas Batak di Aceh pada awal-awal tarikh masehi. Lihat buku "Java", II oleh Veth, hal. 16.

1000 SM-600 M

Sebelumnya untuk diketahui pada zaman ini, telah berkembang kerajaan Hatorusan (Disebut juga kerajaan Nai Marata didirikan oleh Raja Uti putera Tatea Bulan di Sianjur Mula-mula lalu pindah ke Barus/Singkil) di pesisir tanah Batak yang wilayahnya mencakup sebagian daerah Aceh sekarang ini. Sementara itu kerajaan Batak lainnya dipimpin oleh Dinasti Sorimangaraja dari marga Sagala tetap eksis di Sianjur Mula-mula sebelum dikudeta oleh marga Simanullang di abad pertengahan.

Beberapa abad kemudian, di pesisir juga eksis kerajaan Batak lainnya yang didirikan oleh Alang Pardosi dari marga Pohan keturunan Sumba. Berikut Dinasti-dinastinya:

Dinasti Sagala

1. Sorimangaraja I-XC (1000 SM-1510M)
2. Sorimangaraja XC (1510). Dikudeta oleh orang-orang marga Simanullang
3. Raja Soambaton Sagala menjadi Sorimangaraja XCI, pindah ke Sipirok
4. Sorimangaraja XCII-C di Sipirok
5. Sorimangaraja CI (ke-101) 1816 M masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Syarif Sagala atas ajakan Raja Gadumbang.

Dua orang saudara Syarif Sagala yakni; Jamaluddin Sagala dan Bakhtiar Sagala kembali menganut agama tradisional Batak. Orang-orang marga Sagala yang kembali menganut agama tradisional Batak tersebut akhirnya dikristenkan oleh Pendeta Gerrit van Asselt menjadi penganut protestan kalvinist.

Dinasti Hatorusan (Kerajaan Nai Marata)

1. Raja Uti Putera Tatea Bulan alia Raja Biak-biak alias Raja Miok-miok alias Raja Gumellnggelleng
2. Datu Pejel gelar Raja Uti II
3. Ratu Pejel III
4. Borsak Maruhum.
5. Raja Uti V bergelar Datu Alung Aji
6. Raja Uti VI yang bernama Longgam Parmunsaki.
7. Raja Uti VII bernama Datu Mambang Di Atas.

*Ada gap yang panjang

8. Sultan Ibrahimsyah Pasaribu (Gelar Raja Hatorusan). Wafat 1610 Masehi.
9. Sultan Yusuf Pasaribu
10. Sultan Adil Pasaribu
11. Tuanku Sultan Pasaribu
12. Sultan Raja Kecil Pasaribu
13. Sultan Emas Pasaribu
14. Sultan Kesyari Pasaribu
15. Sultan Main Alam Pasaribu
16. Sultan Perhimpunan Pasaribu
17. Sultan Marah Laut bin Sultan Main Alam Pasaribu pada tahun 1289 rabiul akhir atau pada tanggl 17 Juni 1872 menuliskan kembali Sejarah Tuanku Badan (Tambo Barus Hilir) yang menceritakan silsilah kerajaan Hatorusan di Barus, dari sebuah naskah tua peninggalan leluhurnya yang hampir lapuk.

Dinasti Pardosi (Pohan)

1. Raja Kesaktian Pohan (di Toba, Balige)
2. Alang Pardosi pindah ke Rambe dan mendirikan istana di Gotting, Tukka
3. Pucaro Duan Pardosi di Tukka
4. Guru Marsakot Pardosi di Lobu Tua
5. Raja Tutung Pardosi di Tukka, berselisih dengan Raja Rambe di Pakkat.
6. Tuan Namora Raja Pardosi
 Ada gap yang lama, beberapa raja difase ini tidak terdokumentasi
7. Raja Tua Pardosi
8. Raja Kadir Pardosi, pertama masuk Islam.
9. Raja Mualif Pardosi
10. Sultan Marah Pangsu Pardosi (700-an Hijriyah)
11. Sultan Marah Sifat Pardosi
12. Tuanku Maharaja Bongsu Pardosi (1054 H)
13. Tuanku Raja Kecil Pardosi
14. Sultan Daeng Pardosi
15. Sultan Marah Tulang Pardosi
16. Sultan Munawar Syah Pardosi
17. Sultan Marah Pangkat Pardosi (1170 H)
18. Sultan Baginda Raja Adil Pardosi (1213 H)
19. Sultan Sailan Pardosi (1241 H )
20. Sultan Limba Tua Pardosi
21. Sultan Ma’in Intan Pardosi
22. Sultan Agama yang bernama Sultan Subum Pardosi
23. Sultan Marah Tulang yang bernama Sultan Nangu Pardosi (1270 H)

Kembali ke Aceh, nama Aceh sendiri adalah sebuah nama yang dibentuk dari gabungan beberapa kerajaan di provinsi Aceh yang sekarang.

Menurut cerita-cerita rakyat, penduduk asli Aceh disebut "ureueng Mante". Sejauh mana kebenaran riwayat ini masih dapat diperdebatkan. Suku Mante merupakan bagian dari bangsa Mantra yang mendiami daerah antara Selangor dan gunung Ophir di semenanjung tanah Melayu. Logan menyebut dalam "The Indian Archipelago", jilik I, nama Mantira.

Invasi pertama yang dialami para Mante dilakukan oleh orang-orang Batak yang mendesak mereka dari daerah-daerah pantai Aceh ini ke pedalaman XII mukim dan dari pantai barat Aceh ke pedalaman daerah tersebut. Besar kemungkinan orang-orang Mante selama beberapa tahun telah didominasi oleh orang-orang Batak. Akulturasi kedua suku ini membentuk Aceh.

Untuk menguatkan anggapan ini baik dijelaskan, bahwa di dalam adat-adat Batak masih terdapat unsur-unsur dan kata-kata Batak yang dijumpai kembali dalam bahasa Aceh walaupun dengan ucapan yang telah berubah di samping unsur-unsur formatif bahasa Batak, kecuali jika orang-orang Mante mau dianggap ada hubungannya dengan orang-orang Batak.

Abad ke1-3 M

Terdapat dua pendapat mengenai kedatangan unsur Hindu ini. Pertama dibawa langsung oleh orang India melalui Barus dan pelabuhan-pelabuhan lain Aceh sejak abad ke 1-3 M dan yang kedua adalah melalui ekspansi Sriwijaya. Diketahui ekspansi Sriwijaya terjadi di abad ke-10.

600 M

Kerajaan Batak yang baru, Kerajaan Nagur yang memisahkan diri dari Dinasti Sorimangaraja, berpusat di Simalungun melakukan ekspansi sampai ke pegunungan "barisan" Aceh yang membentuk komunitas Gayo dan Alas.

Dikatakan juga bahwa kerajaan "Mante-Batak" itu pada gilirannya ditaklukkan pula oleh orang-orang Hindu. Diperkirakan di masa inilah nilai-nilai Hindu diserap oleh kerajaan ini.

Besar kemungkinan juga bahwa imigrasi Hindu dimulai dari pantai utara dan timur Aceh, terus ke pedalaman. Dari Gigieng dan Pidie bahkan mungkin juga dari Pasai. Buktinya ialah inskripsi-inskripsi tua yang dijumpai di Kuta Batee, enam jam perjalanan dari Blang Me di pantai timur laut Aceh. Disebut juga Kuta Karang, kini Kec. Samudra, Geudaong-Aceh Utara. Peninggalan purbakala ini dari abad ke-12 M.

Dikatakan juga bahwa penduduk pribumi Aceh (Mante-Batak) berhasil menaklukkan orang-orang Hindu dan menyuruh mereka membayar upeti di Kerajaan Hindu Aceh.

Selain batu-batu nisan dan makam-makan bertulisan yang dijumpai di Tanoh Abee dan Reueng-reueng di pedalamn XII mukim, dalam cerita-cerita Aceh disebut-sebut juga mengenai seorang raja Hindu di Indrapuri bernama Rawana yang kerajaannya meluas sampai ke laut seperti terbukti dari nama-nama Indrapurwa di Kuala Neujid atau Pancu dan Indrapatra kira-kira di Lam Nga dekat dengan Kuala Gigieng.

Kerajaan Hindu Aceh tersebut tidak terbatas sampai daerah Aceh Besar saja, tetapi meluas sampai pantai timur laut Aceh, termasuk daerah Pasai, Seumatang Dora dekat Kuala Batee Keureunda di Pidie. Pada masa itu kerajaan tersebut telah dikenal dengan nama Pulau Seroja, yaitu pulai teratai, sementara Krueng Aceh dinamakan Krueng Ceudaih, sungai indah. Barulah pada masa-masa terakhir singai itu dinamakan Kueng Aceh; sebabnya adalah sebagai berikut:

"Sebuah kapal Gujarat dari Hindia Muka datang ke Krueng Ceudaih untuk berniaga. Anak-anak buah kapal itu berada di darat dalam perjalanan ke Gampong Pande. Di tengah perjalanan mereka ditimpa hujan lebat lalu berteduh di bawah sebatang kayu. Melihat daunnya yang rindang, semua mereka dengan sukacita berseru: Aca! Aca! Aca! Artinya indah, indah, indah yang kemudian berubah menjadi Aceh". Menurut Dr Hoesein Djajadiningrat pohon itu bernama 'bak si aceh-aceh'. Lihat Atjehch Woordenboek, I. 1934, hal. 92.

Abad 8-9

Kesultanan Perlak berdiri.

1100-1250

Berdirinya Kerajaan Aru Sipamutung. Kerajaan Hindu Rajendrasola di Tanah Batak. Peninggalannnya adalah Biara Sipamutung.

Abad ke 10-14 M

Kesultanan Daya, antara tahun 1128-1131 M, dibentuk oleh Laksamana Abdul Kamil dengan dukungan dinasti Fatimiyah dari Mesir yang pemerintahannya sampai ke kesultanan Bandar Kalipah.

Kerajaan Nagur di tanah Batak Simalungun dihancurkan oleh orang-orang Batak Karo yang mendirikan kerajaan Haru Wampu yang berdiri pada tahun 1200-1508 M. Di Bekas kerajan tersebut di tanah Gayo berdiri kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Lingga, Lamuri dan Pasai (1200-1285).

Mengenai Kerajaan Lingga di tanah Batak Gayo, menurut M. Junus Djamil dalam bukunya "Gajah Putih" yang diterbitkan oleh Lembaga Kebudayaan Atjeh tahun 1959, Kutaraja, mengatakan bahwa sekitar abad 11, Kerajaan Lingga didirikan oleh orang-orang Batak Gayo pada era pemerintahan Sultan Machudum Johan Berdaulat Mahmud Syah dari Kerajaan Perlak. Informasi ini diketahui dari keterangan Raja Uyem dan anaknya Raja Ranta yaitu Raja Cik Bebesan dan dari Zainuddin yaitu dari raja-raja Kejurun Bukit yang kedua-duanya pernah berkuasa sebagai raja di era kolonial Belanda.

Raja Lingga I, yang menjadi keturunan langsung Batak, disebutkan mempunyai beberapa anak. Yang tertua seorang wanita bernama Empu Beru atau Datu Beru, yang lain Sebayak Lingga, Meurah Johan dan Meurah Lingga, Meurah Silu dan Meurah Mege.

Sebayak Lingga kemudian merantau ke tanah Batak leluhurnya tepatnya di Karo dan membuka negeri di sana dia dikenal dengan Raja Lingga Sibayak. Meurah Johan mengembara ke Aceh Besar dan mendirikan kerajaannya yang bernama Lamkrak atau Lam Oeii atau yang dikenal dengan Lamoeri dan Lamuri atau Kesultanan Lamuri. Ini berarti kesultanan Lamuri di atas didirikan oleh Meurah Johan sedangkan Meurah Lingga tinggal di Linge, Gayo, yang selanjutnya menjadi raja Linge turun termurun. Meurah Silu bermigrasi ke daerah Pasai dan menjadi pegawai Kesultanan Daya di Pasai. Kesultanan Daya merupakan kesultanan syiah yang dipimpin orang-orang Persia dan Arab.

Meurah Mege sendiri dikuburkan di Wihni Rayang di Lereng Keramil Paluh di daerah Linge. Sampai sekarang masih terpelihara dan dihormati oleh penduduk.

Penyebab migrasi tidak diketahui. Akan tetapi menurut riwayat dikisahkan bahwa Raja Lingga lebih menyayangi bungsunya Meurah Mege. Sehingga membuat anak-anaknya yang lain lebih memilih untuk mengembara.

Dinasti Batak (Lingga)

1. Raja Lingga I di Gayo punya anak-anak sebagai berikut:
a. Raja Sebayak Lingga di Tanah Karo
b. Raja Marah Johan (pendiri Kesultanan Lamuri)
c. Marah Silu (pendiri Kesultanan Samudera Pasai), dan
2. Raja Lingga II alias Marah Lingga di Gayo
3. Raja Lingga III-XII di Gayo
4. Raja Lingga XIII menjadi Amir al-Harb Kesultanan Aceh, pada tahun 1533 terbentuklah Kerajaan Johor baru di Malaysia yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Mansyur Syah. Raja Lingga XIII diangkat menjadi kabinet di kerajaan baru tersebut. Keturunannya mendirikan Kesultanan Lingga di kepulauan Riau, pulau Lingga, yang kedaulatannya mencakup Riau (Indonesia), Temasek (Singapura) dan sedikit wilayah Malaysia.

Raja-raja di Sebayak Lingga Karo tidak terdokumentasi. Pada era Belanda kembali diangkat raja-rajanya tapi hanya dua era
1. Raja Sendi Sibayak Lingga. (Pilihan Belanda)
2. Raja Kalilong Sibayak Lingga

Meurah Silu, yang menjadi prajurit kesultanan Daya, saat itu masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Iskandar Malik dengan gelar Sultan Malik al-Shaleh sebagai sultan pertama pribumi dan pendiri Samudera Pasai. Samudera Pasai berdiri di atas Kesultanan Daya yang dihancurkan oleh Laksamana Ismail al-Siddiq, panglima Dinasti Mamluk, Mesir, yang menggantikan Dinasti Fatimiyah pendukung Kesultanan Daya.

Dikatakan bahwa Kesultanan Pasai di tangan orang Batak Gayo yang kemudian menghancurkan Kerajaan Hindu Aceh, yang terdiri dari Batak-Mante dan imigran Hindu India, yang sudah melemah dengan tumbuhnya komunitas-komunitas muslim dengan kedaulatan sendiri-sendiri.

Sepeninggalan Malik al-Saleh (1285-1296) dia digantikan oleh anaknya Sultan Malik Al Tahir (1296-1327). Putranya yang lain Malik Al Mansyur pada tahun 1295 berkuasa di Barumun dan mendirikan Kesultanan Aru Barumun pada tahun 1299 dengan corak mazhab syiah.

Dinasti Marah Silu (Batak Gayo) di Samudera Pasai sebagai berikut:

1. Sultan Malik al-Saleh (1285-1296) ada yang bilang (1263-1297)
2. Sultan al-Abidin (1297-1320)
3. Sultan Malik al-Tahir (al-Zahir) (1296-1327) (1320-1383)
4. Sultan Zain al-Abidin (1383-1405), pernah diculik dan selama tiga tahun ditawan di Thailand (Siam)
5. Sultan Shaleh al-Din (1405-1412)
6. Ratu Nur Ilahi (1424-1461)
7. Sultan Muzafar Syah (1461-1497)
8. Sultan Ma'ruf Syah (1497-1511)
9. Sultan Abdullah (1511-1524). Lihat: J.I. Moens, "Rijken der Parfum en specerijen", BKI, 1955

Setelah tahun ini, Samudera Pasai mengalami kemunduran. Salah satu keturunan Marah Silu, Syarif Hidayat Fatahillah merantau ke Jawa, menjadi penyebar agama Islam mazhab syafii. Dia merupakan tokoh yang mendirikan kota Jakarta dan menjadi Sultan Banten (Emeritus) dan ikut serta mendirikan Kesultanan Cirebon. Dia, yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, adalah tokoh yang berhasil menyelamatkan penduduk pribumi dari amukan bangsa Portugis. Kesultanan Samudera Pasai merupakan kesultanan Islam yang pertama tumbuh dalam skala nasional dan sekaligus pelopor mazhab syafii di Nusantara.

Sementara itu, putra Marah Silu yang lain mendirikan Kesultanan Aru Barumun yang berhubungan baik dengan pihak Cina pada era Dinasti Ming (1368-1643). Pada periode 1405-1425 beberapa utusan dari Cina pernah singgah, di antaranya Laksamana Ceng Ho dan Laksamana Haji Kung Wu Ping. Sungai Tamiang merupakan tapal batas perbatasan antara Kesultanan Samudera Pssai dengan Kesultanan Aru Barumun.

Dinasti Batak Gayo di Kesultanan Aru Barumun adalah sebagai berikut:

1. Sultan Malik Al Mansyur (1299-1322)
2. Sultan Hassan Al Gafur (1322-1336)
3. Sultan Firman Al Karim (1336-1361), pada era nya banyak bertikai dengan kekuatan imperialis Jawa Majapahit. Di bawah panglima Laksamana Hang Tuah dan Hang Lekir, pasukan marinir Aru Barumun berkali-kali membendung kekuatan Hindu Majapahit dari Jawa.
4. Sultan Sadik Al Quds (1361). Wafat akibat serangan jantung.
5. Sultan Alwi Al Musawwir (1361-1379)
6. Sultan Ridwan Al Hafidz (1379-1407). Banyak melakukan hubungan diplomatik dengan pihak Cina
7. Sultan Hussin Dzul Arsa yang bergelar Sultan Haji. Pada tahun 1409 dia ikut dalam rombongan kapal induk Laksamana Cengho mengunjungi Mekkah dan Peking di zaman Yung Lo. Dia terkenal dalam annals dari Cina pada era Dinasti Ming dengan nama “Adji Alasa” (A Dji A La Sa). Orang Batak yang paling dikenal di Cina.
8. Sultan Djafar Al Baki (1428-1459). Meninggal dalam pergulatan dengan seekor Harimau.
9. Sultan Hamid Al Muktadir (1459-1462), gugur dalam sebuah pandemi.
10. Sultan Zulkifli Al Majid. Lahir cacat; kebutaan dan pendengaran. Pada tahun 1469, kesultanan Aru Barumun diserang oleh kesultanan Malakka, atas perintah Sultan Mansyur Syah yang memerintah antara tahun 1441-1476. Kota pelabuhan Labuhanbilik dibumihanguskan dan Angkatan Laut Kesultanan Aru Barumun dimusnahkan.
11. Sultan Karim Al Mukji (1471-1489)
12. Sultan Muhammad Al Wahid (1489-1512). Gugur dalam pertempuran melawan bajak laut Portugis.
13. Sultan Ibrahim Al Jalil (1512-1523) ditawan dan diperalat oleh Portugis.

Dinasti Marah Silu melalui Hidayat Fatahillah di Kesultanan Banten (Sumber: Ismail Muhammad 1978). Ada yang mengatakan bahwa keturunan langsung Gunung Jati, yang sehari-harinya menyebarkan ilmu, mendirikan berbagai lembaga pendidikan di Cirebon, salah satunya yang masih berdiri sekarang sebuah pesantren "Abah Anom" di Buntet, Cirebon.

1. Syarif Hidayat Fatahillah gelar Susuhunan Gunung Jati (1512)
2. Maulana Hasanuddin Panembahan Surosowan(1552)
3. Maulana Yusuf Panembahan Pakalangan (1570)
4. Sultan Maulanan Muhammad Pangeran Ratu Ing Banten (1580)
5. Sultan Abdulmafachir Mahmud Abdul Kadir Kanari (1596)
6. Sultan Abdul Ma'ali Ahmad Kenari (1640)
7. Sultan Agung Tirtayasa Abdul Fathi Abdul Fatah (1651)
8. Sultan Haji Abunhasr Abdul Kahhar (1672)
9. Sultan Abdul Fadhal (1687)
10. Sultan Abul Mahasin Zainul Abidin (1690)
11. Sultan Muh. Syifa Zainul Arifin (1733)
12. Sultan Syarifuddin Ratu Wakil (1750)
13. Sultan Muh. Wasi' Zainul Alimin (1752)
14. Sultan Muh. Arif Zainul Asyikin (1753)
15. Sultan Abdul Mafakih Muh Aliyuddin (1773)
16. Sultan Muhyiddin Zainussolihin (1799)
17. Sultan Muh. Ishak Zainul Muttaqin (1801)
18. Sultan Wakil Pangeran Natawijaya (1803)
19. Sultan Agiluddin Aliyuddin (1803)
20. Sultan Wakil Pangeran Sura Manggala (1808)
21. Sultan Muhammad Shafiyuddin (1809)
22. Sultan Muhammad Rafiuddin (1813)

Dinasti Marah Silu melalui Hidayat Fatahillah di Kesultanan Cirebon sebagai berikut: Ada yang mengatakan bahwa keturunan langsung Gunung Jati, yang sehari-harinya menyebarkan ilmu, mendirikan berbagai lembaga pendidikan di Cirebon, salah satunya yang masih berdiri sekarang sebuah pesantren "Abah Anom" (Kebumen?) di Cirebon. Garis turunannya juga mendirikan Kesultanan Kanoman, Keluarga Kecirebonan dan Keluarga Keprabonan, selain Kesultanan Kesepuhan di bawah ini:

1. Sultan Hidayat Fatahillah gelar Sunan Gunung Jati (1479-1568)
2. Pangeran Pasarean/P. Muh. Arifin (1528-1552)
3. Pengeran Arya Kemuning Adipati Carbon I (1552-1565)
4. Panembahan Pakungwati I/P Emas Zainul Arifin (1568-1578)
5. Pangeran Dipati Sedanggayam Carbon II )1578-1649)
6. Panembahan Pakungwati (1649-1662)
7. Sultan Sepuh I Syamsuddin (1678-1697)
8. Sultan Sepuh II Jamaluddin (1697-1720)
9. Sultan Sepuh III Jaenuddin (1720-1750)
10. Sultan Sepuh IV Jainuddin Amir Sena (1750-1778)
11. Sultan Sepuh V Sultan Matangaji/P. Syarifuddin (1778-1784)
12. Sultan Sepuh VI P. Hasanuddin (1784-1790)
13. Sultan Sepuh VIIP. Joharuddin (1790-1816)
14. Sultan Sepuh VIIIP. Raja Udaka (1816-1845)
15. Sultan Sepuh IXP. Raja Sulaeman (1845-1880)
16. Sultan Sepuh XP. Raja Atmaja (1880-1899)
17. Sultan Sepuh XI P. Raja Aluda Tjul arifin Moh. Syamsuddin Nataningrat (1899-1942)
18. Sultan Sepuh XII P. Raja Ningrat (1942-1969)
19. Sultan Sepuh XIII P. Raja Adipati Maulana Pakuningrat SH (1969) (Sumber: Unit Pengelola Keraton Kasepuhan Cirebon)

Dikisahkan juga bahwa Kesultanan Lamuri yang didirikan oleh Meurah Johan diserang Majapahit tahun 1365.

Abad 15-16

Abad 15, Munawwar Syah, Sultan yang sedang berkuasa di Lamuri, memindahkan ibukota kerajaannya ke Mahkota Alam dengan alasan persaingan politik dengan Pidie. Kehadiran Lamuri di Mahkota Alam menjadikan 'balance of power' di daerah tersebut menjadi tidak seimbang dengan kerajaan Aceh lainnya yakni Dar al-Kamal yang hanya dipisahkan oleh sebuah sungai.

Lamuri dan Dar al-Kamal menjadi dua kerajaan yang saling bersaing. Hal ini menyebabkan Munawwar Shah untuk berpikir melakukan maneuver politik dengan menawarkan perkawinan politik antara anaknya dengan puteri Sultan Inayah Shah.

Ketika Inayah Shah menerima rencanan tersebut, rombongan Munawwar Shah diam-diam membawa senjata dan menyerang Dar al-Kamal. Munawwar Shah berhasil dan kedua kerajaan ini disatukan kembali menjadi Kesultanan Aceh Dar al-Salam dengan pimpinan Sultan Shams Shah anak dari Munawwar Shah.

Kesultanan ini juga meluas dengan ekspansi ke Kesultanan Samudera Pasai yang telah melemah dihantam Majapahit dan sampai ke daerah Bengkulu melewati Minangkabau.

Walaupun begitu, ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya yang berperan penting dalam pembentukan kesultanan Aceh adalah kesultanan Pidie. Pada waktu itu wilayah kesultanan ini meliputi Aceh Besar. Sultan Ali Mughayat Syah merupakan sultan yang pertama masuk Islam (1507-1522). Dia digantikan oleh puteranya Sultan Salahuddin (1522-1530) yang membina kekuatan Aceh dalam arti yang sesungguhnya. Lihat. Veth, Atchin en Zijne betrekkingen tot Nederland, 1873 hal. 28.

1511 M

Pada tahun 1511, keturunan Raja Lingga di Gayo, Raja Lingga XIII, diangkat menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Kesultanan Aceh atau Amirul Harb, saat mengakuisisi Kesultanan Pasai dan Kesultanan Aru yang sudah dijajah Portugis.

Dalam tahun 1533 terbentuklah Kerajaan Johor baru di Malaysia yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Mansyur Syah. Raja Lingga XIII diangkat menjadi kabinet di kerajaan baru tersebut. Raja Lingga XIII diamanatkan untuk membangun benteng pertahanan, dengan membangun sebuah pulau di selat Malaka, dari amukan Portugis. Pulau tersebut dikenal dengan pulau Lingga.

Keturunan Lingga, kemudian mendirikan kesultanan Lingga di Gayo, Karo dan daerah Riau dan Kepulauannya.

Satu lagi legende dalam budaya Batak Gayo adalah mengenai Sosok Raja Bukit. Dalam berbagai versi sejarah, keberadaan Raja Bukit ini sangat masyhur namun penuh dengan misteri. Raja Bukit dikisahkan adalah orang yang dapat menaklukkan Gajah Putih. Gajah Putih sendiri dalam budaya Batak Toba merupakan hewan suci dari Raja Uti, Kerajaan Batak Pesisir Katorusan.

Keberadaan Raja Bukit pernah didokumentasikan oleh penulis Barat saat keberadaanya yang mendominasi peta perpolitikan di Kesultanan Barus, Kesultanan Batak di pesisir barat Sumatera Utara.

Dikatakan bahwa ada dua pemimpin yang berasal dari luar Kesultanan Barus yang ikut ambil bagian dalam pertikaian politik di Barus, khususnya dalam melawan monopoli ekonomi VOC, Inggris dan Eropa lainnya. Mereka adalah Raja Simorang dari Tapanuli dan Raja Bukit. Lihat Reber, "Private Trade of The British in West Sumatera 1735-1770" (Ph.D Dissertation, University of Hull, 1977), Appendix XII p. 300-302.

Dalam kisah-kisah Batak diketahui bahwa Raja Bukit ini merupakan tokoh Batak yang sangat berpengaruh pada eranya yang banyak berkecimpung dalam pembangunan masyarakat Batak secara sosial, adat dan ekonomi mulai dari Aceh, Pesisir, Asahan dan lain sebagainya.

Namun, keterangan mengenai siapa sebenarnya Raja Bukit tersebut adalah simpang siur. Orang Gayo percaya bahwa Raja Bukit sebenarnya bernama Saidah dalam versi JCJ Kempess, Sengeda dalam versi Muda Kala dan Junus Djamil.

Kempess mengatakan bahwa Raja Bukit merupakan orang yang datang dari luar Gayo, tepatnya bagian selatan. Ada yang mengatakan dari Tiku, Minang. Alkisah ada tiga orang datang dari daerah tersebut. Seorang di antara mereka bertuah dan diangkat menjadi Raja Lumut. Seorang lagi pindah ke Samarkilang dan ternyata dibunuh oleh Raja di Lingga. Setelah terbongkar pembunuhan tersebut. Sultan Aceh yang saat itu induk kerajaan mini ini, memecat Raja tersebut dan mengangkat seorang yang datang tersebut menjadi Raja Bukit pertama dan seorang lagi menjadi Raja Petiamang. Nama dari Raja Bukit tersebut adalah Saidah.

Kisah lain adalah Sengeda yang masih berasal dari keluarga Lingga. Dan Banyak kisah lain mengenai seluk-beluk Raja Bukit tersebut. Dalam sejarah Batak, khusunya Sisingamangaraja dinyatakan bahwa Raja Bukit yang mashur dalam hubungan diplomasi, ekonomi dan hubungan internasional dalam menggalang dukungan melawan penjajah Eropa adalah Sisingamangaraja VIII alias Ompu Sotaronggal yang dikenal dengan sebutannya Raja Bukit yang hidupnya diperkirakan pada tahun 1700-an.

Dinasti Sisingamangaraja di Bakkara sendiri didirikan oleh Mahkuta alias Manghuntal dari marga Sinambela, setelah mendapat transfer kedaulatan dari Dinasi Uti (Hatorusan)

1. Raja Sisingamangaraja I dengan nama asli Raja Mahkota atau Raja Manghuntal memerintah tahun 1540 s.d. 1550
2. SM Raja II, Raja Manjolong gelar Datu Tinaruan atau Ompu Raja Tinaruan memerintah 1550 s.d 1595
3. SM Raja III, Raja Itubungna, 1595-1627
4. SM Raja IV, Tuan Sorimangaraja 1627-1667
5. SM Raja V, Raja Pallongos, 1667-1730
6. SM Raja VI, Raja Pangolbuk, 1730-1751
7. SM Raja VII, Ompu Tuan Lumbut, 1751-1771
8. SM Raja VIII, Ompu Sotaronggal, gelar Raja Bukit 1771-1788
9. SM Raja IX, Ompu Sohalompoan, Gelar Datu Muara Labu, 1788-1819
10. SM Raja X, Aman Julangga, Gelar Ompu Tuan Na Bolon, 1819-1841
11. SM Raja XI, Ompu Sohahuaon, 1841-1871
12. SM Raja XII, Patuan Bosar, gelar Ompu Pulo Batu, 1871-1907

Keturunan Mahkuta alias Manghuntal lainnya melalui anaknya Si Raja Hita di tanah Karo mendirikan kota Medan.

Dinasti Sisingamangaraja I di Medan.

1. Sisingamangaraja, bernama aseli Mahkuta alias Manghuntal. Lahir di Bakkara, dibesarkan di Istana Raja Uti VII (Pasaribu Hatorusan) di Singkel, menjadi raja Batak di Bakkara paska menumpas pemberontakan memerintah di tahun 1540-1550 M. Mempunyai dua anak, yang pertama adalah Manjolong, menjadi Sisingamangaraja II di Bakkaara dengan gelar Datu Tinaruan atau Ompu Raja Tinaruan memerintah 1550 s.d 1595 dan yang kedua adalah:
2. Tuan Siraja Hita, Di sana ia memperoleh tiga orang anak. Anak yang nomor dua menjadi raja di Kerajaan Pekan. Yang bungsu menjadi raja di Kerajaan Balige, Toba dan yang tertua bernama Patimpus alias Guru Patimpus.
3. Guru Patimpus, masuk Islam dan pada tanggal 1 Juli 1590, mendirikan kota Medan. Puteranya adalah, (1) Benara, Raja di Benara (2) Kuluhu, Raja di Keluhu (3) Batu, pendiri kerajaan Batu, (4) Salahan, Raja di Salahan (5) Paropa, Raja di Paropa (6) Liang, Raja di Liang Tanah (7) Seorang gadis yang menikah dengan Raja Tangging (Tingging) (8) Janda yang menetap di Aji Jahe (9) Si Gelit (Bagelit), Raja di Kerajaan Karo Islam Sukapiring, daerah antara Medan sampai ke pegunungan Karo (10) Raja Aji, yang menjadi perbapaan Perbaji, (11) Raja Hita yang menjadi raja di Durian Kerajaan, Langkat Hulu (12) Hafidz Tua dengan panggilannya Kolok, tidak menjadi raja tapi ulama dan Hafidz Muda dengan panggilannya Kecik yang menjadi pengganti Guru Patimpus di Kerajaan Medan.
4. Raja Hafidz Muda
5. Raja Muhammadsyah putera Hafidz Muda, makamnya terletak di dekat makam puteranya Masannah, daerah Petisah Medan. Mempunyai tiga putera. Yang pertama adalah Masannah yang dikenal dengan Datuk Saudagar, dia menetap di Pulau Bening dan keturunannya berada di sana. Makamnya di samping makam ayahnya Muhammadsyah yang disebut 'Makam Melintang', anak yang kedua adalah Pangeran Ahmad yang keturunanya menetap di Petisah, Medan dan yang ketiga adalah Raja Mahmud yang menjadi pengganti Raja Muhammadsyah. Saat ini pusat kerajaan yang meliputi 2/3 dari kerajaan Patimpus dipindahkan ke Terjuan. Dia dimakamkan di sana. Raja Muhammadsyah memperlua kerajaan ke kawasan baru yang bernama Kuala Bekala dan Terjun. Kedua daerah ini kemudian disebut Marhom Muhammadsyah Darat.
6. Raja Mahmud putera Muhammadsyah, mempunyai dua putera mahkota. Pertama Pangeran Ali dan yang kedua Pangeran Zainal yang memilih tinggal di Klambir Tunggal dan kuburannya ada di sana.
7. Raja Ali putera Mahmud, memindahkan ibukota ke kawasan Buluh Cina. Kerajaan mulai makmur dengan perdagangan. Penghasilan kerajaan berasal dari ekspor lada besar-besaran ke Penang/Melaka. Mempunyai satu putera mahkota, Banu Hasyim dan satu puteri, Bujang Semba yang menikah dengan Sultan Panglima Mangedar Alam dari Kesultanan Deli. Masuknya pengaruh kekuatan Aceh dan orang-orang melayu yang berciri khas India Dehli. Kesultanan Deli sendiri didirikan oleh Sri Paduka Gocah Pahlawan Laksamana Khoja Bintan.
8. Raja Banu Hasyim putera Ali, menikah dengan puteri Manyak, kakak dari Datuk Sunggal Amar Laut. Dia memperluas kerajaan sampai ke kawasan Kampung Buluh. Mempunyai tiga anak. Pertama adalah Sultan Sri Ahmad, yang kedua adalah Sri Kemala, puteri yang menikah dengan Sultan Osman I dari Kesultanan Deli dan yang ketiga adalah Sri Hanum, seorang puteri yang menikah dengan Pangeran Kesultanan Langkat, Musa.
9. Sultan Sri Ahmad putera Banu Hasyim. Pusat kerajaan di pindahkan ke Pangkalan Buluh. Kerajaan Karo Islam mulai tergeser karena menguatnya Kesultanan Deli yang didukung oleh Imperium Kesultanan Aceh. Sultan pernah menerima tamu bernama John Anderson pada tahun 1823. Kerajaan Islam Karo akhirnya takluk ke Kesultanan Deli dan Sultan akhirnya masuk menjadi pembesar Kesultanan Deli yang bergelar Datuk Panglima Setia Raja Wazir XII-Kota. Pemerintahannya di bawah Kesultanan Deli akhirnya dipindahkan ke Hamparan Perak. Dia meninggal dalam usia 119 tahun
10. Datuk Adil
11. Datuk Gombak
12. Datuk Hafiz Harberhan
13. Datuk Syariful Azas Haberham. Riwayat Hamparan Perak ini pernah disalin ke dalam bahasa Belanda dalam "Nota Over De Landsgrooten van Deli", juga dalam "Begraafplaatsrapport Gementee Medan 1928"

1508

Kerajaan Haru Wampu yang menghancurkan Kerajaan Nagur dikuasasi oleh Kesultanan Aceh pada pemerintahan Sultan Ali Muhayyat Syah. Pada tahun 1853 daerah, yang penduduknya orang-orang Batak Karo, ini dibentuk menjadi Kesultanan Langkat, Kesultanan bawahan Aceh oleh Sultan Ibrahim Mansyur Syah, sultan yang ke-30 Aceh.

1508

Seorang Karo yang menjadi pasukan Aceh bernama Manang Sukka menjadi Sultan Haru Delitua (Kesultanan Delitua/Deli) dengan gelar Sultan Makmun al-Rasyid. Istrinya adalah Putri Hijau, saudari perempuan dari Sultan Ali Muhayyat Syah.

Secara umum, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur Batak datang ke Aceh melalui dua gelombang. Gelombang pertama adalah era pra-Hindu yakni asimilasi Batak-Mante, unsur inti dari Kesultanan Aceh dan gelombang kedua adalah pra-Islam dan paska Hindu-Buddha yakni melalui kerajaan Nagur di tanah Gayo dan Alas, unsur penting dari Kesultanan Samudera Pasai.

1512-1523

Kesultanan Aru Barumun jatuh ke tangan Kesultanan Aceh. Setelah sebelumnya Kesultanan Samudera Pasai dikuasai oleh Laksamana Tuanku Ibrahim Syah, saudara kandung Sultan Ali Muhayyat Syah, sultan di Kesultanan Aceh Dar al-Salam.

1530-1552

Di Bawah pemerintahan Alauddin al-Kahhar (1530-1552) dilakukan pembagain klasifikasi rakyat menurut suku dan asal usulnya.

Orang-orang Mante-Batak asli merupakan sukee lhee reutoih (suku tiga ratus), orang-orang India kaom imeum peuet (kaum imam empat). Sedang para imigran dinamakan kaum tok batee (kaum yang mencukupi batu). Terakhir sekali dibentuklah kaom ja sandang (kaum penyandang).

Para imigran Hindu, yang memang terdiri dari empat kasta, tadinya tergolong dalam kaum empat yang berdiam di tanah Abee, Lam Leuot, Montasiek dan Lam Nga. Mereka akhirnya menganut agama Islam dengan pemimpin kelompok yang bergelar imeum (imam).

1802-1816

Fakhruddin Harahap merebut bagian hulu Kesultanan Aru Barumun dan memimpin penduduk yang kebanyakan marga Harahap dalam sebuah kerajaan dengan gelar Baginda Soripada. Kerajaan ini tunduk kepada kepemimpinan Kerajaan Pagarruyung.

1805-1819

Sultan Alauddin Johar Syah, sultan yang memimpin di Aceh, mengirim Laksamana Sulaiman Nanggroyi ke Labuhanbilik di Aru Barumun. Angkatan Laut Aceh siaga di sepanjang sungai Barumun beserta pasukar marinir di Kotapinang Lama akibat bangkitnya kekuatan Padri di Minang.

1816-1820

Bagian hulu Kesultanan Aru Barumun dikuasasi oleh Tuanku Tambusai, dengan ibukotanya di Sunggam. Kekuasaan Baginda Soripada dan Pasukan Aceh dihalau. Tuanku Tambusai sendiri adalah marga Harahap.

1819

Fakih Amiruddin (Lontung) memerintah di Tanah Batak selama dua tahun dengan ibukota Siborong-borong.

1867-1884

Pertentangan politik antara Raja-raja Siopat Pusoran di Silindung dengan Sisingamangaraja XII meruncing tajam. Khusunya pertentangan antara Raja Pontas Lumban Tobing dengan Sisingamangaraja XII. Pendeta Nomensen berada di pihak Raja Pontas. Belanda kemudian ikut campur dengan mendukung Nomensen dan Raja Pontas.

Pertentangan antara pihak Siopat Pusoran dengan pihak Sisingamangaraja sudah mengakar dari persaingan monopoli dagang kemenyan. Raja-raja Siopat Pusoran selalu ingin menguasai jalur perdagangan Silindung dari kekuasaan Sisingamangaraja.

Raja-raja Siopat Pusoran juga yang tidak setuju atas pengangkatan Sisingamangaraja XI, pengganti ayahnya yang tewas dalam perang dengan pihak Fakih Amiruddin beserta pasukan Padrinya. Bagi mereka, keturunan Sisingamangaraja (XI-XII) tidak diakui.

1873-1907

Sebuah 'master plan' perang gerilya antara Belanda melawan pasukan gabungan Aceh-Batak, dibuat antara Sisingamangaraja XI dengan Teku Nangta Sati, panglima Aceh digariskan sebagai berikut:
1. Sultan Ali Muhammad Syah, melakukan perlawanan dari Aceh. Dia kemudian meninggalkan istana di Kutaraja yang terbakar oleh artileri Belanda dan mati syahid dalam gerilyan di hutan Tanung
2. Teku Lamnga, menantu dari Teku Nangta Sati, menggempur posisi Belanda. Dia kemudian gugur dalam tugas ini.
3. Teku Umar, menantu dari Teku Nangta Sati, pasukan bertahan dan akhirnya gugur sebagai pahlawan
4. Sisingamangaraja XII, putera Sisingamangaraja XI yang meninggal karena kolera, bertahan di tanah Batak dan akhirnya gugur juga.

1820-1947

Berdirinya Kerajaan Kotapinang di bagian hilir Kesultanan Aru Barumun yang didirikan oleh Alamsyah Dasopang, salah satu panglima Padri.

Zulkarnaen Aritonang menjadi Yangdipertuan Raja Merbau. Zulkarnaen sendiri merupakan mantan pasukan Padri.

Tuanku Asahan alias Mansur Marpaung menjadi Sultan di Kesultanan Asahan paska dominasi Aceh.

Mengenai nama Mante di silsilah marga Batak terdapat sebuah marga yang komunitasnya sekarang banyak bermukim di beberapa daerah Aceh dan khususnya daerah perbatasan dengan Sumatera Utara. Nama marga itu adalah Munte.

Klan orang Gayo yang dominan adalah Lingga, Munte, Cebero, Tebe (Toba) dan Melala. Sementara Kejurun di Gayo adalah Kejurun Bukit yang dipimpin keturunan Raja Bukit, Kejurun Cik Bebesen yang berisi keturunan kisah Batak 27, Kejurun Lingga yang dipimpin oleh keturunan Raja Lingga dll.