Visit Barus 2010

Saturday, June 28, 2008

Bukit Maraja: Lokalisasi di Simalungun

Sebanyak 11 PSK (Pekerja Seks Komersial) di Bukit Maraja, Kabupaten Simalungun terserang virus HIV. Hal ini membuat heboh petugas rehabilitasi sosial dan warga sekitarnya. PSK tersebut termasuk dari 430 orang yang terdata pada Dinas Sosial Pemkab Simalungun.

Para PSK tersebut tersebar di 3 wilayah, Bukit Maraja (Kecamatan Gunung Malela), Pagok (Kecamatan Bandar) dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Parapat. Angka ini bisa berubah sesuai situasi dan kondisi.

Kasubdis Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) Dinas Sosial Pemkab Simalungun Drs Zanmas Malau membeberkan angka ini ketika dihubungi, Kamis (24/1) di ruang kerjanya menjawab pertanyaan seputar jumlah PSK dan upaya yang dilakukan mengeleminir jumlah tersebut, setelah dinas ini resmi berdiri sesuai Perda No 20 tahun 2006 tanggal 4 September 2006.

Menurut Zamnas, jumlah PSK di daerah ini mengalami angka turun naik atau fluktuasi disebabkan suasana "musim". Ketika menjelang hari ramai jumlah PSK semakin banyak, tetapi pada bulan seperti sekarang jumlah tersebut semakin mengecil. Dan mengenai tempat mangkal atau kerap disebut lokalisasi semuanya tidak punya izin.

"Tidak ada lokalisasi yang punya izin di Simalungun," tutur Zanmas memberitahukan.

Dinas Sosial, lanjut Malau, tidak mungkin melakukan penutupan lokalisasi karena berbagai pertimbangan. Yang dapat dilakukan hanya sebatas pembinaan dan pengawasan. "Saya kira siapapun tidak mampu menutupnya. Kalau kita tutup sekarang sekejab kemudian akan muncul lokalisasi baru. Istilahnya ada PSK, mucikari, tempat musiman," ungkapnya.

Pada tahun 2007 lalu, lanjut Malau, Dinas Sosial telah melaksanakan program pembinaan dan penyuluhan tentang perdagangan wanita.

"Kita bekerjasama dengan Muspika menerima pengaduan siapa tahu ada diantara PSK yang menjadi korban perdagangan wanita. Namun sampai saat ini tidak ada yang mengadu ke Polsek membuat kita mengambil kesimpulan mereka menjadi PSK bukan karena diperdagangkan," katanya.

Upaya mengeleminir jumlah PSK di Simalungun, menurut Zanmas Malau melalui pembinaan lewat cara razia. Dinas sosial Simalungun diberi target oleh Parawasa di Berastagi (Pusat rehabilitasi wanita tuna susila) untuk mengirimkan PSK yang akan dibina selama 6 bulan di sana.

Setelah keluar dari parawasa semua PSK tidak dibenarkan lagi memasuki lokalisasi dan apabila ditemui di tempat tersebut yang bersangkutan akan ditangkap.

"Jadi jelasnya, kalau sudah pernah dibina di parawasa diharapkan jangan lagi kembali," himbau Malau.

Menjawab pertanyaan tentang program tahun 2008 setelah diberi kepercayaan 2 bulan lalu memimpin dinas baru ini, Kadis Sosioal Drs Mochammad Ikhsan Lubis mengutarakan segera melakukan penyuluhan. "Koordinasi dengan instansi terkait menyangkut segala hal akan kita lakukan termasuk menyikapi segala permasalahannya," tutur Ikhsan.

Ditanya mengenai biaya injeksi untuk menanggulangi penyakit menular dan pengumuman Dinas Kesehatan adanya indikasi 11 orang PSK positif terserang virus HIV Aids, Ikhsan mengatakan tidak ada wewenang menjawabnya. Namun ia membenarkan mengenai biaya injeksi setiap PSK antara Rp 15.000 - Rp 20.000/bulan, ada orang dinas sosial yang selama ini ikut di dalamnya. "Tapi sehubungan saya orang baru di sini nanti akan saya jajaki," katanya.

Masalah 11 orang PSK terindikasi terserang virus HIV Aids di Bukit Maraja. "Silahkan Anda tanya langsung ke Dinas Kesehatan karena menyangkut penanggulangan penyakit menular itu menjadi tanggung jawab mereka," ujarnya.

Global yang mencoba mengkonfirmasi dr UT Hutagalung selaku Kasubdis pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Dinas Kesehatan, menurut salah seorang staf menginformasikan bahwa Hutagalung sedang bersama dengan Kadis ke lapangan.

Sekadar mengingatkan bahwa biaya yang dikeluarkan dari kocek PSK untuk uang injeksi masih tanda tanya, sebab "kontribusi" PSK setiap tahun bisa mencapai hampir Rp 80 juta, belum diketahui apakah masuk dalam poin kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Simalungun.

"Spuit dan obat tentu memerlukan dana yang mungkin dibebankan dalam APBD Simalungun. Lantas adakah pemasukan ke Pemkab Simalungun ?" tanya seorang sumber yang tidak mau diidentifikasi.





No comments: