Wacana Provinsi Pantai Timur Mencuat
Kisaran, WASPADA Online
Wacana yang sempat mencuat beberapa waktu lalu untuk menjadikan kabupaten Labuhan Batu, Asahan/Batubara, Simalungun, Kota Siantar dan Kota Tanjungbalai menjadi Provinsi Pantai Timur harus diperjuangkan untuk percepatan infrastuktur sebagai alat penting keberhasilan pembangunan.
“Pemprovsu bukan saja tidak gigih memperjuangkan perbaikan Jalinsum ke pemerintah pusat, tapi juga tak mampu membangun Sumut secara merata, maka harus dimekarkan dan yang paling siap adalah Provinsi Pantai Timur,” tandas Zasnis Sulungs pemerhati sosial, politik, praktisi hukum dan lingkungan hidup kepada Waspada Senin (10/3) menanggapi kerusakan jalinsum dan tanggapan DR Drs.H.Maratua Simanjuntak.
Zasnis menilai Provinsi Pantai Timur lebih layak dan siap dibandingkan Provinsi Tapanuli menyangkut potensi wilayah. “Saya yakin Cagubsu yang siap membuat kontrak politik akan memperjuangkan Provinsi Pantai Timur akan menang dalam Pilgubsu khususnya di enam kabupaten/kota,” ujarnya.
Ketidakmampuan Pemprovsu membangun Sumut, bukan terletak pada siapa gubernurnya, tapi karena Sumut terlalu besar hingga banyak infrastruktur terabaikan,” katanya. Kabupaten Asahan masih bisa dibagi dua menjadi kabupaten atau Kota Kisaran dan Kabupaten Asahan beribukota di Pulau Raja atau Bandar Pulau.
Kalau melihat faktor sejarah kerajaan Asahan layak beribukota di Pulau Raja, namun jika dari sejarah perjuangan kemerdekaan Bandar Pulau pernah jadi ibukota Asahan di pengungsi oleh Abdullah Eteng.
Zasnis heran mengapa HUT Asahan masih ke 47 padahal Sultan Alaudin Riadsyah dari Aceh menemukan Asahan tahun 1542. “Kalau dari sejarah pemerintahan bisalah 47 tahun, tapi itu tidak lazim. Jakarta dan Tanjungbalai berpedoman pada sejarah kebudayaan, bukan lahirnya pemerintahan,” tukas Zasnis mengajak semua lapisan untuk mendesak DPRD Asahan meninjau ulang hari lahir kabupaten Asahan sekaligus membuat sikap politik tentang ide pembentukan Provinsi Pantai Timur. Menurut Zasnis semakin kecil wilayah provinsi makin fokus gerak pembangunan serta menguntungkan dalam perolehan DAU.
Kisaran, WASPADA Online
Wacana yang sempat mencuat beberapa waktu lalu untuk menjadikan kabupaten Labuhan Batu, Asahan/Batubara, Simalungun, Kota Siantar dan Kota Tanjungbalai menjadi Provinsi Pantai Timur harus diperjuangkan untuk percepatan infrastuktur sebagai alat penting keberhasilan pembangunan.
“Pemprovsu bukan saja tidak gigih memperjuangkan perbaikan Jalinsum ke pemerintah pusat, tapi juga tak mampu membangun Sumut secara merata, maka harus dimekarkan dan yang paling siap adalah Provinsi Pantai Timur,” tandas Zasnis Sulungs pemerhati sosial, politik, praktisi hukum dan lingkungan hidup kepada Waspada Senin (10/3) menanggapi kerusakan jalinsum dan tanggapan DR Drs.H.Maratua Simanjuntak.
Zasnis menilai Provinsi Pantai Timur lebih layak dan siap dibandingkan Provinsi Tapanuli menyangkut potensi wilayah. “Saya yakin Cagubsu yang siap membuat kontrak politik akan memperjuangkan Provinsi Pantai Timur akan menang dalam Pilgubsu khususnya di enam kabupaten/kota,” ujarnya.
Ketidakmampuan Pemprovsu membangun Sumut, bukan terletak pada siapa gubernurnya, tapi karena Sumut terlalu besar hingga banyak infrastruktur terabaikan,” katanya. Kabupaten Asahan masih bisa dibagi dua menjadi kabupaten atau Kota Kisaran dan Kabupaten Asahan beribukota di Pulau Raja atau Bandar Pulau.
Kalau melihat faktor sejarah kerajaan Asahan layak beribukota di Pulau Raja, namun jika dari sejarah perjuangan kemerdekaan Bandar Pulau pernah jadi ibukota Asahan di pengungsi oleh Abdullah Eteng.
Zasnis heran mengapa HUT Asahan masih ke 47 padahal Sultan Alaudin Riadsyah dari Aceh menemukan Asahan tahun 1542. “Kalau dari sejarah pemerintahan bisalah 47 tahun, tapi itu tidak lazim. Jakarta dan Tanjungbalai berpedoman pada sejarah kebudayaan, bukan lahirnya pemerintahan,” tukas Zasnis mengajak semua lapisan untuk mendesak DPRD Asahan meninjau ulang hari lahir kabupaten Asahan sekaligus membuat sikap politik tentang ide pembentukan Provinsi Pantai Timur. Menurut Zasnis semakin kecil wilayah provinsi makin fokus gerak pembangunan serta menguntungkan dalam perolehan DAU.
loading...
No comments:
Post a Comment