Visit Barus 2010

Saturday, March 17, 2007

"Familiisme"

16 Mar 07 20:37 WIB
Ketika Familisme Mengalahkan
(Sebagian) Wewenang Walikota
WASPADA Online


Suara miring mutasi pejabat di Pemko Tebing Tinggi bak gempa di siang bolong. Meski bukan gempa bumi, tapi memicu getar hebat, karena seliweran ocehan kalangan PNS di berbagai instansi.

Sebagian besar PNS yang suka kombur menyatakan, mutasi kali ini sarat muatan familisme serta kepentingan berbau proyek. "Masak ada orang yang moralnya rendah bisa jadi kasi (kepala seksi) vital. Habislah proyek itu nanti," ujar seorang PNS via HP, Selasa (13/3) malam, sehari menjelang pelantikan. Ada pula short massage system yang masuk meminta Waspada menyelidiki status sarjana seorang Pj Kabag (kepala bagian) yang akan dilantik karena di tempat kerjanya ijazah itu pernah bermasalah.

Dari info pendek itu, umumnya PNS menyimpulkan bahwa merit system dalam birokrasi Kota Tebing Tinggi tidak jalan sama sekali. Meski pun ada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, keputusan mereka tidak murni lagi, karena dipengaruhi berbagai kepentingan lintas sektoral. Jadi jangan heran jika ada orang yang tidak layak secara pendidikan formal/nonformal dan kepangkatan, bisa duduk di jabatan basah hanya karena oknum itu sudah lama duduk di bagian itu. Kuncinya loyalitas buta dan bisa memberikan "kesenangan" pada atasan, kata seorang pengamat.

Loyalitas buta itu, kemudian bersinergi kuat dengan kepentingan familisme keluarga orang nomor satu di kota itu. Hingga tidak mengherankan jika belakangan ini banyak jabatan strategis dinas, bagian, kantor dan unit pelayanan teknis daerah yang diduduki orang-orang luar daerah. Kenapa demikian? "Karena mereka itu familinya orang nomor satu itu," lanjut sumber. Wakil Walikota, Drs. H. Syahril Hafzein usai melantik 118 pejabat yang mutasi meluruskan sinyalemen itu.

Menurut Hafzein, orang yang diisukan itu sudah sejak lama menguasai bidangnya sehingga sangat pas di posisi itu. "Kan sekarang ini seluruh pengelolaan keuangan ada di dinas, jadi para pengelolanya harus mengerti, jangan yang tak mengerti," terangnya. Tapi ketika diinformasikan bahwa orang yang diisukan itu, meski hanya sebagai staf sudah punya rumah ratusan juta, rona wajah sang Wakil Walikota berubah sesaat. "Kalau itu kita tidak tahulah," cetusnya mengelak.

Bahkan oknum itu sendiri tahun sebelumnya pernah dimutasi ke tempat lain, tapi menolak karena dekingnya anggota DPRD. Akhirnya tahun ini dia mendapat jabatan basah meski tak memenuhi syarat administratif kepegawaian. Senada dengan itu, Kabag Kepegawaian, Amas Muda, SH yang menyelenggarakan prosesi mutasi menyatakan bahwa proses mutasi sudah sesuai ketentuan. Ada beberapa penilaian yang dilakukan, yakni pendidikan formal/nonformal, kepangkatan serta loyalitas. Jika dua syarat belum terpenuhi, bisa saja seorang PNS naik pangkat karena loyalitasnya, kata dia. "Jabatan itu kan penghargaan, jadi atasan akan memberikan kepada orang yang bisa diajak kerjasama, kalau nanti orang itu jadi duri dalam daging, kan repot," terangnya

Namun, seorang Kasubbag di Bagian Kepegawaian ketika disampaikan informasi itu, disela pelantikan, Rabu (14/3), di Balai Kartini membenarkan sinyalemen kalangan PNS. "Saya sependapat itu," tegas dia. Kini, sudah sampai cap merah di kalangan PNS bahwa manajemen birokrasi di Pemko tidak beres alias sesuka hati. Namun, salah seorang PNS sempat nyeletuk; "Namanya juga sudah mau habis jabatan, ya menyenangkan keluargalah dulu, nanti bisa terbuang dia sesudah tak duduk lagi." Ah sudah lah, apapun jadinya birokrasi negara berkembang itu sendiri sejak terbentuk selalu saja menyimpan aura nepotisme, seperti kata banyak ilmuwan kebijakan publik.

No comments: